Bima,KS.- Wakil rakyat yang duduk di rumah rakyat DPRD Kabupaten Bima, mengaku gerah dan terharan-heran dengan sikap Inspektorat yang mengak...
Bima,KS.-Wakil rakyat yang duduk di rumah rakyat DPRD Kabupaten Bima, mengaku gerah dan terharan-heran dengan sikap Inspektorat yang mengaku tidak tahu dan belum tahu ada kerugian negara miliaran rupiah pada pengadaan bawang merah tahun anggaran 2018 di lingkup Dinas Pertanian setempat.
Anggota DPRD Kabupaten Bima, Edi Mukhlis, menilai apa yang disampaikan Inspektorat bahwa tidak mengetahui adanya kerugian negara sebagaimana LHP BPK yang menjadi dasar penyelidikan Polda NTB, adalah sifat senagaja cuci tangan alias lempar tanggungjawab pun sengaja menyembuyikan sesuatu perbuatan jahat.
“Inspektorat tidak boleh tidak tahu. Sebab tugas dan kewajiban Inspektorat sebagai Auditor internal. Justeru mestinya dari Inspektoratlah awal setiap temuan di pemerintahan. Ini koq malah tidak tahu. Aneh dan memalukan,”timpal Edi Mukhlis.
Duta Partai Nasdem ini, menyemangati dan mengapresiasi kerja Polda NTB. Ia mendorong Polda NTB untuk sesegra mungkin menuntaskan dan menjadikan pemangku jabatan saat pengadaan bawang merah itu, sebagai orang yang disangkakan atas kerugian negara yang begitu besar tersebut.
Prolog pernyataan dari kasus bawang merah tersebut, sebut Edi sebagai bentuk mandulnya Inspektorat dalam mengaudit setiap persoalan yang dialami eksekutif, dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada. Termasuk masalah pelaksanaan Anggaran Dana Desa yang sudah berjalan beberapa tahun terakhir. Belum pulah temuan dan masalah lain yang ada di wilayah pemerintahan Kabupaten Bima.
Masih banyak sebutnya lagi, kasus-kasus lain yang luput dan sengaja dipendam Inspektorat dalam mengemas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) internal. Padahal setiap LHP sangat dibutuhkan oleh pihak aparatur penegak hukum baik itu polisi dan jaksa dalam menuntaskan setiap persoalan hukum yang terindikasi pidana.
“Inikan bentuk ketidakmampuan Inspektorat memahami tupoksi yang diwenangkan. Bukan saja disengaja. Lebih dari itu memang kemampuan auditor yang ada Inspektorat yang belum maksimal. Mestinya mereka memiliki kompetensi yang disyaratkan untuk menjadi auditor,”katanya.
Edi meminta Bupati memperhatikan betul kerja aparaturnya, utama sekali yang ada di Inspektorat, kalau benar Bupati memiliki niat dan komitmen penegakan aturan dan supremasi hukum yang ada di Bima.
Terpisah Inspektur Inspektorat, H Abdul Wahab, justeru terheran heran dinilai mandul. Malah mensyukuri penilaian itu. “Dinilai mandul? Alhamdulillah, setiap orang berhak menilai,”jawabnya via watshapp baru-baru ini.
Malah pastinya, semua LHP BPK akan ditindaklanjuti termasuk menagih temuan-temuan yang ada di sekretariat dewan. “Yang jelas semua LHP BPK kita TL termasuk menagih temuan-temuan di sekret dewan,”jawabnya.(KS-Aris)
 |
| Edi Mukhlis |
Anggota DPRD Kabupaten Bima, Edi Mukhlis, menilai apa yang disampaikan Inspektorat bahwa tidak mengetahui adanya kerugian negara sebagaimana LHP BPK yang menjadi dasar penyelidikan Polda NTB, adalah sifat senagaja cuci tangan alias lempar tanggungjawab pun sengaja menyembuyikan sesuatu perbuatan jahat.
“Inspektorat tidak boleh tidak tahu. Sebab tugas dan kewajiban Inspektorat sebagai Auditor internal. Justeru mestinya dari Inspektoratlah awal setiap temuan di pemerintahan. Ini koq malah tidak tahu. Aneh dan memalukan,”timpal Edi Mukhlis.
Duta Partai Nasdem ini, menyemangati dan mengapresiasi kerja Polda NTB. Ia mendorong Polda NTB untuk sesegra mungkin menuntaskan dan menjadikan pemangku jabatan saat pengadaan bawang merah itu, sebagai orang yang disangkakan atas kerugian negara yang begitu besar tersebut.
Prolog pernyataan dari kasus bawang merah tersebut, sebut Edi sebagai bentuk mandulnya Inspektorat dalam mengaudit setiap persoalan yang dialami eksekutif, dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada. Termasuk masalah pelaksanaan Anggaran Dana Desa yang sudah berjalan beberapa tahun terakhir. Belum pulah temuan dan masalah lain yang ada di wilayah pemerintahan Kabupaten Bima.
Masih banyak sebutnya lagi, kasus-kasus lain yang luput dan sengaja dipendam Inspektorat dalam mengemas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) internal. Padahal setiap LHP sangat dibutuhkan oleh pihak aparatur penegak hukum baik itu polisi dan jaksa dalam menuntaskan setiap persoalan hukum yang terindikasi pidana.
“Inikan bentuk ketidakmampuan Inspektorat memahami tupoksi yang diwenangkan. Bukan saja disengaja. Lebih dari itu memang kemampuan auditor yang ada Inspektorat yang belum maksimal. Mestinya mereka memiliki kompetensi yang disyaratkan untuk menjadi auditor,”katanya.
Edi meminta Bupati memperhatikan betul kerja aparaturnya, utama sekali yang ada di Inspektorat, kalau benar Bupati memiliki niat dan komitmen penegakan aturan dan supremasi hukum yang ada di Bima.
Terpisah Inspektur Inspektorat, H Abdul Wahab, justeru terheran heran dinilai mandul. Malah mensyukuri penilaian itu. “Dinilai mandul? Alhamdulillah, setiap orang berhak menilai,”jawabnya via watshapp baru-baru ini.
Malah pastinya, semua LHP BPK akan ditindaklanjuti termasuk menagih temuan-temuan yang ada di sekretariat dewan. “Yang jelas semua LHP BPK kita TL termasuk menagih temuan-temuan di sekret dewan,”jawabnya.(KS-Aris)
COMMENTS