Bima,KS.- Potret kekuasaan kekerabatan kembali terjadi. Sebelumnya kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Bima. H Qurais dan H Ara...
Bima,KS.-Potret kekuasaan kekerabatan kembali terjadi. Sebelumnya kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Bima. H Qurais dan H Arahman, dimana keduanya adalah sekandung anak dari H Abidin.
Kini hal yang mirip terjadi lagi. Di Kabupaten Bima akan diwarnai potret seroang Bupati yakni Hj Indah Damayanti Puteri (IDP) seorang ibu yang memiliki putera bernama Muhammad Putera Feryandi yang tidak lama lagi akan dikukuhkan sebagai anggota DPRD Kabupaten Bima sekaligus akan diplot menjadi Ketua DPRD utusan dari Partai Golkar yang juga diketuai ibunya.
Perbincangan pro dan kontra mengait oligarki yang terkesan bagi-bagi kekuasaan pada dinasti yang sama itu, begitu mengemuka dan terkesan menganggap sebuah pemaksaan berlandaskan tidak ingin kekuasaan ini menjadi milik orang lain diluar keluarganya.
Salahkah dinamika politik yang terjadi ini ?, Akademisi STISIP Mbojo Bima, Dr Syarif Ahmad yang dimintai anasirnya, menggarisbawahi, tidak ada yang salah kalau ibunya menjabat Bupati Bima lalu anaknya jadi Ketua DPRD.
Regulasi dan tata aturan perundang-undangan yang memagari etika berpolitik di Indonesia, sebut Syarif, sama sekali tidak mengharamkan antara ibu dan anak atau kekerabatan keluarga lainnya, menjabat urusan pemerintahan apapun.
"Undang-undang atau aturan perekrutan politik kita, tidak ada larangan. Jadi tidak ada yang salah jika mempersoalkan keduannya sebagai ibu dan anak yang menjabat Bupati dan Ketua DPRD. Dulu di Kota juga sama adik dan kakak sebagai Walikota dan Wakil Walikota,"sebutnya.
Hanya saja katanya, etika politiklah yang mesti diawasi dan mesti menjadi bingkai bagi ibu dan anak yang menjadi pejabat politik sekaligus pejabat publik tersebut. Maksudnya, tugas pemerintahan dan perpolitikan yang diemban, seyogyanya menghindari praktek nepotisme kekuasaan yang dapat berimplikasi pada pemakluman atas kebijakan menjalankan kekiasaan dan pemerintahan. "Bukan karena keduanya adalah sedarah lalu memaklumi praktek yang tidak benar,"sentilnya, seraya meyakini justeru keduanya akan saling hati-hati menjaga ritme kepemimpinan masing-masing.
Sesungguhnya kata doktor itu, bukan soal oligarki kekuasaan yang dipermasalahkan. Hal yang menarik dari dinamika politik kekinian, produk politik dan rekrutem caleg serta praktek politik itu sendiri yang dibahas. Maksudnya, masyarakat selaku konstituen yang mestinya sadad dalam menentukan sikap politik dalam memilih pemimpin atau wakilnya. Bukan karena dasar kebutuhan atau karena diimingi uang, lalu jatuhkan pilihan pada yang punya uang. Praktek politik seperti inilah yang memicu hasil dari proses politik itu menjadi tidak selektif dari segi kapabilitas, keilmuan dan kemampuan seaeorang dalam memimpin.
Money politik dan penghambaan atas latar belakang seseorang, anasirnya, menjadi konsekwensi buram lahirnya para pemimpin yang betul-betul belum teruji secara kualitas. "Jangankan untuk mendapatkan suara saat pencalonan, untuk masuk sebagai calon saja ada mahar dan kepentingan menjadi syarat utama. Nah inilah akar penyebab kegaduhan dinamika politik yang bermakna sesat ini, "katanya.
Poin terakhir yang disampaikannya, kedepan perlu ada regulasi yang jelas dan mengikat, jika tidak ingin memaknai oligarki kekuasaan sebagao fakta tersebut. Aturan perundang-undangan yang kuat dan mengikat lah yang mampu melegitimasi aspirasi penolakan dinasti kekuasaan. (KS-Aris)
 |
| Akademisi STISIP Mbojo Bima, Dr Syarif Ahmad |
Kini hal yang mirip terjadi lagi. Di Kabupaten Bima akan diwarnai potret seroang Bupati yakni Hj Indah Damayanti Puteri (IDP) seorang ibu yang memiliki putera bernama Muhammad Putera Feryandi yang tidak lama lagi akan dikukuhkan sebagai anggota DPRD Kabupaten Bima sekaligus akan diplot menjadi Ketua DPRD utusan dari Partai Golkar yang juga diketuai ibunya.
Perbincangan pro dan kontra mengait oligarki yang terkesan bagi-bagi kekuasaan pada dinasti yang sama itu, begitu mengemuka dan terkesan menganggap sebuah pemaksaan berlandaskan tidak ingin kekuasaan ini menjadi milik orang lain diluar keluarganya.
Salahkah dinamika politik yang terjadi ini ?, Akademisi STISIP Mbojo Bima, Dr Syarif Ahmad yang dimintai anasirnya, menggarisbawahi, tidak ada yang salah kalau ibunya menjabat Bupati Bima lalu anaknya jadi Ketua DPRD.
Regulasi dan tata aturan perundang-undangan yang memagari etika berpolitik di Indonesia, sebut Syarif, sama sekali tidak mengharamkan antara ibu dan anak atau kekerabatan keluarga lainnya, menjabat urusan pemerintahan apapun.
"Undang-undang atau aturan perekrutan politik kita, tidak ada larangan. Jadi tidak ada yang salah jika mempersoalkan keduannya sebagai ibu dan anak yang menjabat Bupati dan Ketua DPRD. Dulu di Kota juga sama adik dan kakak sebagai Walikota dan Wakil Walikota,"sebutnya.
Hanya saja katanya, etika politiklah yang mesti diawasi dan mesti menjadi bingkai bagi ibu dan anak yang menjadi pejabat politik sekaligus pejabat publik tersebut. Maksudnya, tugas pemerintahan dan perpolitikan yang diemban, seyogyanya menghindari praktek nepotisme kekuasaan yang dapat berimplikasi pada pemakluman atas kebijakan menjalankan kekiasaan dan pemerintahan. "Bukan karena keduanya adalah sedarah lalu memaklumi praktek yang tidak benar,"sentilnya, seraya meyakini justeru keduanya akan saling hati-hati menjaga ritme kepemimpinan masing-masing.
Sesungguhnya kata doktor itu, bukan soal oligarki kekuasaan yang dipermasalahkan. Hal yang menarik dari dinamika politik kekinian, produk politik dan rekrutem caleg serta praktek politik itu sendiri yang dibahas. Maksudnya, masyarakat selaku konstituen yang mestinya sadad dalam menentukan sikap politik dalam memilih pemimpin atau wakilnya. Bukan karena dasar kebutuhan atau karena diimingi uang, lalu jatuhkan pilihan pada yang punya uang. Praktek politik seperti inilah yang memicu hasil dari proses politik itu menjadi tidak selektif dari segi kapabilitas, keilmuan dan kemampuan seaeorang dalam memimpin.
Money politik dan penghambaan atas latar belakang seseorang, anasirnya, menjadi konsekwensi buram lahirnya para pemimpin yang betul-betul belum teruji secara kualitas. "Jangankan untuk mendapatkan suara saat pencalonan, untuk masuk sebagai calon saja ada mahar dan kepentingan menjadi syarat utama. Nah inilah akar penyebab kegaduhan dinamika politik yang bermakna sesat ini, "katanya.
Poin terakhir yang disampaikannya, kedepan perlu ada regulasi yang jelas dan mengikat, jika tidak ingin memaknai oligarki kekuasaan sebagao fakta tersebut. Aturan perundang-undangan yang kuat dan mengikat lah yang mampu melegitimasi aspirasi penolakan dinasti kekuasaan. (KS-Aris)
COMMENTS