Kendati mendapat gaji puluhan Juta Rupiah perbulan sebagai wakil rakyat, namun tak memberikan kepuasaan bagi 25 Anggota DPRD Kota Bima pada...
Kendati mendapat gaji puluhan Juta Rupiah perbulan sebagai wakil rakyat, namun tak memberikan kepuasaan bagi 25 Anggota DPRD Kota Bima pada Periode 2014-2019. Buktinya, sebanyak Rp.1.416.759.545,- uang rakyat melalui pos anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di lingkup sekretariat dewan diduga kuat telah disalah gunakan sebagaimana hasil temuan BPK NTB Tahun Anggaran 2018.
Kota Bima, KS.- Hasil audit khusus BPK NTB tersebut hampir semua pimpinan dan Anggota DPRD KOTA Bima ditemukan adanya pelanggaran dan penyalahgunaan jabatan dan kewenangan sebagai pejabat negara dalam hal pengelolaan anggaran di lingkup sekretariat dewan Kota Bima.
Nama wakil rakyat tesebut antara lain, FS senilai Rp.20,75juta, Sy Rp.147,3juta lebih, SD Rp.352juta, AIW RP.471Juta lebih, THAK RP.53,5Juta, DM Rp.3juta, SDR RP.15JUTA, KHL RP.10JUTA LEBIH, IR RP.16juta, MT RP.46,3juta, ALS Rp.6,6juta, AA RP.7,68Juta, EI RP.24juta , AW Rp.8,5juta, HA Rp.5,2juta, RM Rp.4,3juta, Ag Rp.5,2juta, MN Rp.7,7juta, SF rp.5,6juta, TA Rp.14,3juta, NZ RP.25,7JUTA, MH Rp.8,9juta, juga terdapat nama nama lain yang tertulis berinisial oleh pihak BPK RI NTB yang diduga pegawai dan pejabat SETWAN Kota Bima.
Hingga berita ini ditulis, sekwan Kota Bima belum berhasil dikonfirmasi.Namun mantan sekwan di era tahun 2018 Muhaimin mengakui adanya temuan BPK RI NTB sebanyak Rp.1,4 Milyar soal pengelolaan dan penggunaan anggaran di Sekretariat Dewan Kota,namun semuanya telah dibayar kembali.
"Seingat saya sudah dibayar kembali oleh masing masing anggota dewan dan pegawai,"jawabnya singkat.(KS-AND)
Kota Bima, KS.- Hasil audit khusus BPK NTB tersebut hampir semua pimpinan dan Anggota DPRD KOTA Bima ditemukan adanya pelanggaran dan penyalahgunaan jabatan dan kewenangan sebagai pejabat negara dalam hal pengelolaan anggaran di lingkup sekretariat dewan Kota Bima.
Nama wakil rakyat tesebut antara lain, FS senilai Rp.20,75juta, Sy Rp.147,3juta lebih, SD Rp.352juta, AIW RP.471Juta lebih, THAK RP.53,5Juta, DM Rp.3juta, SDR RP.15JUTA, KHL RP.10JUTA LEBIH, IR RP.16juta, MT RP.46,3juta, ALS Rp.6,6juta, AA RP.7,68Juta, EI RP.24juta , AW Rp.8,5juta, HA Rp.5,2juta, RM Rp.4,3juta, Ag Rp.5,2juta, MN Rp.7,7juta, SF rp.5,6juta, TA Rp.14,3juta, NZ RP.25,7JUTA, MH Rp.8,9juta, juga terdapat nama nama lain yang tertulis berinisial oleh pihak BPK RI NTB yang diduga pegawai dan pejabat SETWAN Kota Bima.
Hingga berita ini ditulis, sekwan Kota Bima belum berhasil dikonfirmasi.Namun mantan sekwan di era tahun 2018 Muhaimin mengakui adanya temuan BPK RI NTB sebanyak Rp.1,4 Milyar soal pengelolaan dan penggunaan anggaran di Sekretariat Dewan Kota,namun semuanya telah dibayar kembali.
"Seingat saya sudah dibayar kembali oleh masing masing anggota dewan dan pegawai,"jawabnya singkat.(KS-AND)
COMMENTS