Bukti Pemerintahan IDP - Dahlan Tidak Berpihak pada Rakyat Dhanil Direktur Utama LSM BARAK Jakarta BIMA,KS.- Jum'at malam kema...
Bukti Pemerintahan IDP - Dahlan Tidak Berpihak pada Rakyat
 |
| Dhanil Direktur Utama LSM BARAK Jakarta |
BIMA,KS.- Jum'at malam kemarin telah digelar sidang paripurna pengambilan putusan akhir APBD Pemerintah Kabupaten Bima tahun Anggaran 2020 dengan Total APBD senilai Rp.1,8 Triliun rupiah. Namun sangat disayangkan bahwa dari jumlah APBD tersebut didominasi belanja aparatur pemerintah dan kegiatan yang bersifat Serimonial di setiap SKPD. Tujuannya adalah untuk memenuhi hasrat dan kepentingan pribadi dan sesaat kepala Daerah Kabupaten Bima, lebih khusus para oknum pejabat dimasing masing SKPD untuk mendapatkan honor banyak setiap bulan dalam setiap kegiatan dimaksud.
Salah seorang pegiat LSM anti korupsi Sulaiman alias Dhanil menuding bahwa pembahasan APBD Kabupaten Bima di tahun 2020 ini sarat kepentingan sesaat, kepentingan golongan baik dari pihak eksekutif juga legislatif, demi memenuhi isi perut setiap tahun perjalanan. Karenanya, Direktur LSM Barisan Anti Korupsi (BARAK) Jakarta ini menduga kuat telah terjadi kejahatan bersama antara pihak eksekutif dan legislatif (banggar) untuk menyalagunakan APBD Kabupaten Bima 2020.
"Saya sebagai warga Bima yang lahir di Bima punya kepedulian tinggi terhadap Bima tentunya bagaimana mengalamatkan uang rakyat l, atas rencana penggunaan APBD tahun 2020 oleh pihak pemerintah yaitu eksekutif dan legislatif," jelasnya seraya menegaskan bahwa di eksekutif remot kontrolnya adalah bupati dan sekda Drs.H.Taufik Hak.
Sualiman mengaku belum merincikan item kegiatan yang pro rakyat dan tidak berpihak pada rakyat sekarang karena masih dalam tahap pengumpulan data tambahan. Yang pasti katanya, bahwa telah terjadi pelanggaran administrasi juga pelanggaran pidana selama proses pembahasan APBD kemarin di Kantor DPRD kabupaten Bima.
 |
| Bupati Bima Hj.Indah Damayanti Putri saat menghadiri sidang Paripurna Jum'at malam kemarin |
"Tidak tutup kemungkinan masalah APBD 2020 Kabupaten Bima akan dilaporkan ke lembaga penegak hukum,"paparnya.
Masalahnya, bahwa dari sisi keberpihakan anggaran bahwa pemerintahan IDP-Dahlan tidak berpihak pada kepentingan rakyat..
"Saya berharap agar pemerintahan IDP-Dahlan membuat program yang sasaran langsung dengan kebutuhan rakyat disisa kepemimpinan sekarang,justru hanya dianggarkan banyak untuk kegiatan yang sifatnya Hura Hura saja,"tandasnya.(KS-And)
COMMENTS