Kota Bima,KS.- Direntang waktu yang begitu singkat, Pemerintah Kabupaten Bima dibawah kepemimpinan Bupati Hj Indah Damayanti Puteri (IDP), m...
Kota Bima,KS.-Direntang waktu yang begitu singkat, Pemerintah Kabupaten Bima dibawah kepemimpinan Bupati Hj Indah Damayanti Puteri (IDP), memutasi dan merotasi serta menyegarkan jajaran pembantunya di Aparatur Sipil Negara (ASN).
Bahkan sejak dilantik empat tahun lalu, IDP membijaki geser menggeser para pejabat pembantunya, sudah tidak terhitung lagi.
Hingga perdana sampai mutasi terakhir yang dilakukan, pertanyaannya apakah berekspetasi atau merubah kearah yabg lebih baik bagi krmajuan daerah atas ploting para pejabat di berbagai OPD itu ?.
Narasi prolog itulah yang menggugah para wakil rakyat di Rumah Rakyat DPRD Kabupaten Bima angkat bicara menyorot dan menggarisbawahi kebijakan mutasi yang dilakukan IDP.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, M Aminurllah, menilai banyak hal atas kebijakan mutasi IDP. Sebutnya ada beberapa pokok masalah atas rentetan pelantikan baik fungsional pun struktural dilingkup Pemkab Bima.
Poin sorotan pertama kata Maman -sapaan M Aminurllah- setiap mutasi yang dilakukan, jarang sekali eksekutif dalam hal ini IDP pun Baperjakatnya menjalin komunikasi dengan lembaga dewan, minimal saran masukan demi penyempurnaan dalam penempatan pejabat dimaksud.
"Meski tidak ada aturan yang mengharuskan Bupati meminta saran dewan. Ya minimal ada komunikasilah, "sentilnya Selasa (7/1) diruang kerjanya pada sejumlah wartawan.
Poin lain disampaikan Maman, mestinya mutasi rotasi dan penyegaran pejabat, bukan saja soal latar belakang keilmuan seroang pejabat. Tetapi lebih dari itu sebutnya, perlu sebuah pertimbangan, apakah penempatan pejabat itu memiliki visi yang sama serta punyai keahlian dalam memajukan daerah sesuai sektor teknis yang dipercayakan.
Sebab anasirnya, selama ini bicara dari sisi kemanfaatan kemajuan daerah diberbagai sektor dimaksud, tidak banyak Sumber Daya Manusia (SDM) pejabat yang linear dengan visi kemajuan daerah dalam realisasinya.
Meski tidak dirinci, Maman membanding fakta tidak adanya perubahan signifikan terhadap kemajuan daerah selama ini.
Hal lain yang disorotnya, kebijakan mutasi selama ini, lebih terkesan like and dislike alias suka-sukaan dan tergantung selera karena kesekatan. Parahnya lagi akhir-akhir ini terkesan politis.
'Kalau cara ini jadi pilihan kebijakan dalam mutasi, maka mimpi besar memajukan daerah berawal dari penempatan pejabat, tidak akan terwujud,"sindirnya.
Maman berharap pda IDP sebagai penguasa akhir kebijakan mutasi, lebih mengedepankan obyektifitas dan kemampuan pejabat dalam merestorasi sektor dan bidang di masing-masing OPD yang dipimpinnya. (RED)
 |
| Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, M Aminurllah |
Bahkan sejak dilantik empat tahun lalu, IDP membijaki geser menggeser para pejabat pembantunya, sudah tidak terhitung lagi.
Hingga perdana sampai mutasi terakhir yang dilakukan, pertanyaannya apakah berekspetasi atau merubah kearah yabg lebih baik bagi krmajuan daerah atas ploting para pejabat di berbagai OPD itu ?.
Narasi prolog itulah yang menggugah para wakil rakyat di Rumah Rakyat DPRD Kabupaten Bima angkat bicara menyorot dan menggarisbawahi kebijakan mutasi yang dilakukan IDP.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, M Aminurllah, menilai banyak hal atas kebijakan mutasi IDP. Sebutnya ada beberapa pokok masalah atas rentetan pelantikan baik fungsional pun struktural dilingkup Pemkab Bima.
Poin sorotan pertama kata Maman -sapaan M Aminurllah- setiap mutasi yang dilakukan, jarang sekali eksekutif dalam hal ini IDP pun Baperjakatnya menjalin komunikasi dengan lembaga dewan, minimal saran masukan demi penyempurnaan dalam penempatan pejabat dimaksud.
"Meski tidak ada aturan yang mengharuskan Bupati meminta saran dewan. Ya minimal ada komunikasilah, "sentilnya Selasa (7/1) diruang kerjanya pada sejumlah wartawan.
Poin lain disampaikan Maman, mestinya mutasi rotasi dan penyegaran pejabat, bukan saja soal latar belakang keilmuan seroang pejabat. Tetapi lebih dari itu sebutnya, perlu sebuah pertimbangan, apakah penempatan pejabat itu memiliki visi yang sama serta punyai keahlian dalam memajukan daerah sesuai sektor teknis yang dipercayakan.
Sebab anasirnya, selama ini bicara dari sisi kemanfaatan kemajuan daerah diberbagai sektor dimaksud, tidak banyak Sumber Daya Manusia (SDM) pejabat yang linear dengan visi kemajuan daerah dalam realisasinya.
Meski tidak dirinci, Maman membanding fakta tidak adanya perubahan signifikan terhadap kemajuan daerah selama ini.
Hal lain yang disorotnya, kebijakan mutasi selama ini, lebih terkesan like and dislike alias suka-sukaan dan tergantung selera karena kesekatan. Parahnya lagi akhir-akhir ini terkesan politis.
'Kalau cara ini jadi pilihan kebijakan dalam mutasi, maka mimpi besar memajukan daerah berawal dari penempatan pejabat, tidak akan terwujud,"sindirnya.
Maman berharap pda IDP sebagai penguasa akhir kebijakan mutasi, lebih mengedepankan obyektifitas dan kemampuan pejabat dalam merestorasi sektor dan bidang di masing-masing OPD yang dipimpinnya. (RED)
COMMENTS