Bima,KS.- Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 4 DPRD Kabupaten Bima dengan jajaran RSUD Sondosia, Selasa (31/3) di ruang rapat utama DPRD set...
Bima,KS.-Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 4 DPRD Kabupaten Bima dengan jajaran RSUD Sondosia, Selasa (31/3) di ruang rapat utama DPRD setempat, diwarnai dinamika yang alot dan memanas.
Direktur RSUD Sondosia, dr Yulyan Averoos, kena semprot dan hujatan pertanyaan dari sejumlah anggota Komisi 4. Penyebabnya, sang direktur nilai arogan dan otoriter dalam memimpin dan memanajemen tata kelola RSUD Sondosia.
Hujatan pertanyaan dan semprotan dari sejumlah anggota Komisi 4, tidak serta merta tanpa sebab. Selain telah menerima dan mendapatkan sejumlah informasi terkait carut marut manajemen RSUD Sondosia, Komisi 4 saat RDP itu, mendengar langsung keluhan dan masukan dari sejumlah pejabat di RSUD itu, baik dari pejabat setingkat Kasi pun pejabat lainnya.
Sejumlah penyebab sengkarut RSUD Sondosia dibawah kepemimpinan Yulyan, diketahui, jarang berkoordinasi dengan jajarannya alias acap mengambil keputusan sepihak. Tidak itu saja, sang direktur selalu mengambil keputusan sendiri terkait tata kelola keuangan dan kebijakan yang semestinya berdasar mekanisme dan SOP manajerial RSUD itu sendiri.
Atas ketidakharmonisan yang terjadi selama kurun waktu terakhir di Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Bima itu, cercaan pertanyaan dan semprotan menilai etika kepemimpinan yang dibijaki direktur otoriter dan semau gue.
RDP yang dipimpin Ketua Komisi 4, Ilham Yusuf siang itupun berdinamika. Ardiwin anggota Komisi 4, mencecer Yulyan dengan berbagai pertanyaan menukik hingga menjustifikasi kepemimpinan Yulyan sebagai direktur RSUD Sondosia, otoriter dan praktis menganggap Rumah Sakit plat merah itu sebagai milik pribadi direktur.
“Cara dan kebijakan kepemimpinan saudara sangat tidak elok. Mestinya saudara mendengar masukan dan selalu berkoordinasi dengan bawahan sebagai pejabat yang juga memiliki haj dan kewenangan dalam membangun Rumah Sakit ini,”semprot Ardwin pada direktur RSUD Sondosia.
Tidak itu saja, Ardiwin, menyorot kebijakan direktur yang mempihakketigakan sejumlah item belanja, tanpa meminta persetejuan Kasi sebagai pejabat yang berwenang mempertanggungjawabkan kegiatan dibidang masing-masing.
”Ini Rumah Sakit pemerintah, dibiayai dari uang negara. Jadi pertanggungjawabannya seusai kewenangan,. Bukan rumah sakit pribadinya anda sebagai direktur,” hardiknya.
Keluh kesah sejumlah pejabat RSUD Sondosia, ditanggapi beruntun sejumlah anggota Komisi 4,. Mulai dari Mar’uf, Boymin, Mustamin dan sejumlah lainnya. Pada prinsipnya, sejumlah anggota Komisi 4, berharap sengkarut manajemen pengelolaan Rumah Sakit yang mengerucut di ruang publik ini, bisa diselesaikan secara bijak dan tingkat koordinasi internal diperbaiki, sehingga kedepannya RSUD Sondosia menjadi rumah sakit yang mampu melayani kebutuhan masyarakat secara paripurna.
Atas berbagi masukan, saran dan hujatan dari Komisi 4, direktur RSUD Sondosia, Yulyan Averoos, dengan besar hati menerima secra ikhlas dan mengakui kesalahan lalu kedepannya akan memperbaiki manajemen rumah sakit serta akan berkoordinasi secara intens dengan seluruh jajarannnya.
Seperti tidak ingin membela diri, direktur itu, mengemukakan, sejumlah kebijakan termasuk soal anggaran yang dipihakketigakan, sengaja dilakukannya untuk mengukur dan membandingkan, kerja sendiri secara ionternal sebagai kewenangan bagian dan seksi apakah lebih baik dengan dipihak-ketigakan.
Sebabnya, seumpama pagu yang tersedia 40 juta tidak membengkak menjadi 80 juta. Itulah masalah kenapa dirinya membijaki mempihak-ketigakan sejumah item belanja di RSUD Sondia. Serta banyak lagi alasan lain mengapa dirinya memngabil keputusan tanpa memionta masukan dan saran atau mengadakan rapat internal terlebih dahulu.
Diakhir RDP, Ilham Yusuf membacakan kesimpulan rapat yang narasinya mesti ditandatangani untuk ditindaklanjuti dalam jangka waktu sebulan. Sebab kalu tidak ada perubahan, maka Komisi 4 dan atau DPRD Kabupaten Bima akan menyurati Bupati Bima, konsekwensinya seluruh pejabat di RSUD Sondosia akan diusulkan digeser dan di tempatkan pejabat baru.
Isi kesimpulan RDP yang dibacakan Ketua komisi 4, ada 6 poin diantaranya, adanya masalah yang terjadi di RSUD Sondosia utamanya disebabkan oleh kurangnya koordinasi kerjasama yang baik antar manajemen RSUD Sondosia. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya rapat koordinasi yang dilaksanakan.
Kemudian poin lainnya, selama tahun 2020 tidak pernah dilakukan rakor. Untuk itu diminta pada direktur untuk melaksanakan rakor secara intensif secara internal. Kemudian direktur tidak boleh mengambil keputusan berdasarkan perasaan sendiri. Segala keputusan terkait RS mesti dirapatkan oleh direktur bersama jajarannya.
Poin lainnya, direktur harus siap memperbaiki konsulidasi dan koordinasi dengan segenap manajemen dibawahnya. Serta sejumlah poin kesepakatan lainnya.
Narasi kesimpulan itu ditandatangani direktur RSUD Bima dan Ketua Komsi 4 serta pemangku jabatan lainnya.(RED)
Direktur RSUD Sondosia, dr Yulyan Averoos, kena semprot dan hujatan pertanyaan dari sejumlah anggota Komisi 4. Penyebabnya, sang direktur nilai arogan dan otoriter dalam memimpin dan memanajemen tata kelola RSUD Sondosia.
Hujatan pertanyaan dan semprotan dari sejumlah anggota Komisi 4, tidak serta merta tanpa sebab. Selain telah menerima dan mendapatkan sejumlah informasi terkait carut marut manajemen RSUD Sondosia, Komisi 4 saat RDP itu, mendengar langsung keluhan dan masukan dari sejumlah pejabat di RSUD itu, baik dari pejabat setingkat Kasi pun pejabat lainnya.
Sejumlah penyebab sengkarut RSUD Sondosia dibawah kepemimpinan Yulyan, diketahui, jarang berkoordinasi dengan jajarannya alias acap mengambil keputusan sepihak. Tidak itu saja, sang direktur selalu mengambil keputusan sendiri terkait tata kelola keuangan dan kebijakan yang semestinya berdasar mekanisme dan SOP manajerial RSUD itu sendiri.
Atas ketidakharmonisan yang terjadi selama kurun waktu terakhir di Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Bima itu, cercaan pertanyaan dan semprotan menilai etika kepemimpinan yang dibijaki direktur otoriter dan semau gue.
RDP yang dipimpin Ketua Komisi 4, Ilham Yusuf siang itupun berdinamika. Ardiwin anggota Komisi 4, mencecer Yulyan dengan berbagai pertanyaan menukik hingga menjustifikasi kepemimpinan Yulyan sebagai direktur RSUD Sondosia, otoriter dan praktis menganggap Rumah Sakit plat merah itu sebagai milik pribadi direktur.
“Cara dan kebijakan kepemimpinan saudara sangat tidak elok. Mestinya saudara mendengar masukan dan selalu berkoordinasi dengan bawahan sebagai pejabat yang juga memiliki haj dan kewenangan dalam membangun Rumah Sakit ini,”semprot Ardwin pada direktur RSUD Sondosia.
Tidak itu saja, Ardiwin, menyorot kebijakan direktur yang mempihakketigakan sejumlah item belanja, tanpa meminta persetejuan Kasi sebagai pejabat yang berwenang mempertanggungjawabkan kegiatan dibidang masing-masing.
”Ini Rumah Sakit pemerintah, dibiayai dari uang negara. Jadi pertanggungjawabannya seusai kewenangan,. Bukan rumah sakit pribadinya anda sebagai direktur,” hardiknya.
Keluh kesah sejumlah pejabat RSUD Sondosia, ditanggapi beruntun sejumlah anggota Komisi 4,. Mulai dari Mar’uf, Boymin, Mustamin dan sejumlah lainnya. Pada prinsipnya, sejumlah anggota Komisi 4, berharap sengkarut manajemen pengelolaan Rumah Sakit yang mengerucut di ruang publik ini, bisa diselesaikan secara bijak dan tingkat koordinasi internal diperbaiki, sehingga kedepannya RSUD Sondosia menjadi rumah sakit yang mampu melayani kebutuhan masyarakat secara paripurna.
Atas berbagi masukan, saran dan hujatan dari Komisi 4, direktur RSUD Sondosia, Yulyan Averoos, dengan besar hati menerima secra ikhlas dan mengakui kesalahan lalu kedepannya akan memperbaiki manajemen rumah sakit serta akan berkoordinasi secara intens dengan seluruh jajarannnya.
Seperti tidak ingin membela diri, direktur itu, mengemukakan, sejumlah kebijakan termasuk soal anggaran yang dipihakketigakan, sengaja dilakukannya untuk mengukur dan membandingkan, kerja sendiri secara ionternal sebagai kewenangan bagian dan seksi apakah lebih baik dengan dipihak-ketigakan.
Sebabnya, seumpama pagu yang tersedia 40 juta tidak membengkak menjadi 80 juta. Itulah masalah kenapa dirinya membijaki mempihak-ketigakan sejumah item belanja di RSUD Sondia. Serta banyak lagi alasan lain mengapa dirinya memngabil keputusan tanpa memionta masukan dan saran atau mengadakan rapat internal terlebih dahulu.
Diakhir RDP, Ilham Yusuf membacakan kesimpulan rapat yang narasinya mesti ditandatangani untuk ditindaklanjuti dalam jangka waktu sebulan. Sebab kalu tidak ada perubahan, maka Komisi 4 dan atau DPRD Kabupaten Bima akan menyurati Bupati Bima, konsekwensinya seluruh pejabat di RSUD Sondosia akan diusulkan digeser dan di tempatkan pejabat baru.
Isi kesimpulan RDP yang dibacakan Ketua komisi 4, ada 6 poin diantaranya, adanya masalah yang terjadi di RSUD Sondosia utamanya disebabkan oleh kurangnya koordinasi kerjasama yang baik antar manajemen RSUD Sondosia. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya rapat koordinasi yang dilaksanakan.
Kemudian poin lainnya, selama tahun 2020 tidak pernah dilakukan rakor. Untuk itu diminta pada direktur untuk melaksanakan rakor secara intensif secara internal. Kemudian direktur tidak boleh mengambil keputusan berdasarkan perasaan sendiri. Segala keputusan terkait RS mesti dirapatkan oleh direktur bersama jajarannya.
Poin lainnya, direktur harus siap memperbaiki konsulidasi dan koordinasi dengan segenap manajemen dibawahnya. Serta sejumlah poin kesepakatan lainnya.
Narasi kesimpulan itu ditandatangani direktur RSUD Bima dan Ketua Komsi 4 serta pemangku jabatan lainnya.(RED)
COMMENTS