Bima,KS. -SOLUD bekerjasama dengan YAPPIKA-ActionAid (YAA) menjadi lead organisasi dalam pengelolaan Program yang didanai oleh European Unio...
Bima,KS.-SOLUD bekerjasama dengan YAPPIKA-ActionAid (YAA) menjadi lead organisasi dalam pengelolaan Program yang didanai oleh European Union (EU), adapun judul dari Program Kerjasama ini adalah “Promoting Civil Society-led Initiative for Inclusive and Quality EducationinIndonesia” di Kabupaten Bima Atau di singkat dengan “Pro-InQluEd”.
Program ini terangkan pegiat SOLUD, Rosita Candra, bertujuan untuk mempromosikan tata kelola dan akuntabilitas yang baik di sectorpendidikan di Indonesia dan sejalan dengan pencapaian indikator 4 dari Sustainable
Sambung Rosita, Development Goals (SDGs) melalui keterlibatan masyarakat sipil yang aktif dalam proses pembangunan publik. Program ini fokus kepada inisiatif untuk mendorong terwujudnya pendidikan inklusif dan berkualitas di kabupaten Kabupaten Bima (Nusa Tenggaran Barat).
Adapun persoalan pendidikan, urai Rosita, seperti mutu pendidikan yang rendah akibat dari sarana penunjang tidak ada atau kurang,pengetahuan dan kapasitas tenaga pengajar yang kurang serta kurangnya peran masyarakat dan lain sebagainya, sehingga terbatasnya informasi yang dapat diakses oleh sekolah, warga dan masyarakat di desa-desa saat ini sangat berdampak pada rendahnya kemauan dan kemampuan mereka untuk berkembang lebih dari apa yang ada saat ini. Sering kali mereka cukup puas dengan program dan apa yang mereka lihat dan rasakan pada waktu sesaat.
Tentu katanya, dilihat dari potensi sekolah dan masyarakat ada beberapa kegiatan program yang sebenarnya memiliki potensi besar untuk dikembangkan guna mempercepat peningkatan kemajuan yang harus dimiliki oleh sekolah,warga serta masyarakat.
Mengacu pada hal sebut Rosita, maka menjadi sangat penting sekolah dan masyarakat terutama para sekolah-sekolah dalam cakupan program untuk melihat dari dekat kemajuan dan sistim tata kelola sekolah yang demokratis, transparan dan akuntabilitas serta berspektif gender dan inklusif program yang bekualitas dan berkelanjutan melalui Pro-InQluEd pada 10 sekolah Sasaran Program secara sungguh-sungguh.
Dari narasi fungsi dan keberpihakan NGO Solud, sangatlah tepat menilik sekolah yang satu ini. Agar kedepan mampu keluar dari keterpurukan dari berbagai sisi pendidikan yang dibutuhkan. Semisal yang dialami SDN Pandai Donggobolo.
Jika anda berkunjung ke Desa Donggobolo Kecamatan Woha Kabupaten Bima, ada satu Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang dinamai SDN Pandai. Sekolah dasar yang berdempetan dengan sekolah dasar lain itu, begitu miris dan suram, sama potretnya dengan bendera negara-Merah Putih- yang terpampang di ruang guru atau di depan meja Kepala Sekolah-nya.
SDN Pandai yang hanya memiliki 5 guru berstatus PNS, selebihnya 8 guru honorer berstatus K2 ditambah 8 guru sukarela, adalah sekolah yang dari sejumlah sisi, jauh dari tatakelola sebuah dunia pendidikan yang layak. Lalu aktivitas proses belajar mengajar seperti apa dari visi program literasi pemerintah daerah setempat yang tengah digalakan.
Sekolah yang hanya memiliki siswa sebanyak 88 orang itu, jika diratakan hanya berkisar 13 siswa setiap tingkatan kelas, tentu tidak seperti kebanyakan sekolah yang ada sekarang, dengan jumlah siswa yang membludak. Sungguh miris dan apa adanya.
SDN Pandai Donggobolo, memiliki fasilitas ruang kelas yang pas-pasan. Ada 6 ruang kelas ditambah satu ruang guru yang digabung dengan ruang kepala sekolah. praktis tidak memiliki ruang pratikum dan ruang penunjang lainnya. Hanya ada satu Musholla yang digunakan untuk pmbelajaran Imtaq setiap Jum’at, Begitu penjelasan Kepala Sekolah, Sudarman, S.Pd SD yang saat dikunjungi wartawan, tengah didampingi sejumlah guru dan Komunitas Sekolah serta Pengurus BPD Desa Donggobolo.
Potret yang paling mencengangkan dari lingkungan sekolah itu, fasilitas penunjang utamanya Water Closed (WC) atau kamar kecil, bagi murid dan guru yang sama sekali tidak berfungsi lagi. Bukan saja bau, kondisinya sudah tidak terpakai lagi. Termasuk WC yang berdempetan dengan ruang guru, sudah tidak terpakai dan berubah jadi gudang. Sembrawut dan dipenuhi kotoran.
“Kalau mau buang air kecil, kami harus numpang di rumah warga yang dekat dengan sekolah. Begitupun dengan siswa, kadang di WC yang rusak itu,”keluh Rahma, Satu dari sekian guru di sekolah itu. Sebabnya, tidak munkgin lagi menggunakan WC yang ada disekolah itu, bukan saja tidak berfungsi, disana-sini bangunannya retak, khawatir akan roboh.
Ketua Komunitas Sekolah, Jufrin, menambahkan, dari seluruh ruang kelas yang ada, kondisinya retak dan terkelupas pada sejumlah dindingnya. Hanya ada 3 ruang kelas yang di rehab menggunakan dana DAK. Selebih masih seperti dulu, saat skolah ini baru dibangun 30-an tahun silam. “Jadi jangan heran kalau kondisinya retak dan terkelupas ditambah platfon yang pada bocor, tua dan lapuk,”ujarnya.
Apakah sudah dilaporkan ke pemerintah yang berwenang (Dinas Dikpora) ?, baik Kasek pun Ketua Komunitas Sekolah, seragam menjawab, bukan saja sudah dilapor, Dinas sudah beberapa kali ke-sekolah, melihat dan memeriksa ruang demi ruang kelas, didokumentasikan pula, tetapi belum ada realisasi dari kondisi sekolah yang sudah tidak layak digunakan untuk proses belajart mengajar ini.
Aktivitas belajar mengajar di sekolah kata kepala sekolah, berjalan layaknya sekolah yang lain. Hanya saja, saat musim tanam tiba, acap orang tua siswa membawa serta anaknya ikut berladang dan bertani. “Kalau musim kerja orang tua di musim tanam, selalu dibawa orang tua ke sawah. Sehingga tidak masuk sekolah bisa sampai 5 hari Memang tidak lama, tetapi, pasti mengganggu proses belajar dari siswa itu,”ujar Sudarman, sembari menutur pengakuan orang tua siswa, dirumah anaknya tidak ada yang urus.
Tidak itu saja, kata Kasek, siswa bahkan berani bermain-main di sekolah, pada posisi mereka tidak masuk dari awal. “Anak tak masuk sekolah, tapi datang main kesekolah,”katanya.
Ditanya, kepatuhan siswa berseragam sekolah dan memiliki minimal buku dan alat tulis, Kasek, mengaku banyak yang tidak lengkap. Padahal katanya jika merujuk bantuan PIP yang diterima siswa kisaran Rp 250 hingga Rp 450 ribu, maka kebutuhan seagam dan alat kelengkapan belajar, bisa terpenuhi.
“Ada 43 siswa sekarang ini yang menerima dana PIP. Tapi saat uang keluar digunakan oleh orang tuanya. Bajunya itu-itu saja. Buku kadang ada kadang tidak.”keluh Kasek yang diamini sejumlah guru lain, seraya berharap dan mengusulkan, kedepan dana bantuan semacam itu, baiknya dalam bentuk barang dan alat sekolah yang tidak bisa dialihkan untuk keperluan lain oleh orang tua siswa.
Diakhir penjelasanyanya, baik civitas sekolah pun, Komunitas sekolah dan BPD, berharap, program Stunting, bisa dirasakan pula sekolah mereka. Tentu dengan fasiliats sekolah yang memadai, mulai dari ruang kealas hingga WC termasuk, adanya ruang perpustakan dan ruang praktikum lainnya. Pula pagar sekolah sebagai pembatas dengan lahan dan ruah warga, agar tanaman dan lingkungans ekolah bisa terjaga dengan baik.
Dibagian ini, civitas sekolah juga berharap, pemerintah dapat menyikapi kebutuhan dan tuntutan sekolah utamanya fasilitas yang kurang memadai dengan mengalokasikan anggaran pembangunan tentunya.
Pun SOLUD SOLUD bekerjasama dengan YAPPIKA-ActionAid (YAA) menjadi lead organisasi dalam pengelolaan Program yang didanai oleh European Union (EU), adapun judul dari Program Kerjasama ini adalah “Promoting Civil Society-led Initiative for Inclusive and Quality EducationinIndonesia” di Kabupaten Bima Atau di singkat dengan Pro-InQluEd, dapat menjadi bagian penting yang mampu mengentaskan berbagai permasalahan di SDN Pandai Donggobolo.(RED)
Program ini terangkan pegiat SOLUD, Rosita Candra, bertujuan untuk mempromosikan tata kelola dan akuntabilitas yang baik di sectorpendidikan di Indonesia dan sejalan dengan pencapaian indikator 4 dari Sustainable
Sambung Rosita, Development Goals (SDGs) melalui keterlibatan masyarakat sipil yang aktif dalam proses pembangunan publik. Program ini fokus kepada inisiatif untuk mendorong terwujudnya pendidikan inklusif dan berkualitas di kabupaten Kabupaten Bima (Nusa Tenggaran Barat).
Adapun persoalan pendidikan, urai Rosita, seperti mutu pendidikan yang rendah akibat dari sarana penunjang tidak ada atau kurang,pengetahuan dan kapasitas tenaga pengajar yang kurang serta kurangnya peran masyarakat dan lain sebagainya, sehingga terbatasnya informasi yang dapat diakses oleh sekolah, warga dan masyarakat di desa-desa saat ini sangat berdampak pada rendahnya kemauan dan kemampuan mereka untuk berkembang lebih dari apa yang ada saat ini. Sering kali mereka cukup puas dengan program dan apa yang mereka lihat dan rasakan pada waktu sesaat.
Tentu katanya, dilihat dari potensi sekolah dan masyarakat ada beberapa kegiatan program yang sebenarnya memiliki potensi besar untuk dikembangkan guna mempercepat peningkatan kemajuan yang harus dimiliki oleh sekolah,warga serta masyarakat.
Mengacu pada hal sebut Rosita, maka menjadi sangat penting sekolah dan masyarakat terutama para sekolah-sekolah dalam cakupan program untuk melihat dari dekat kemajuan dan sistim tata kelola sekolah yang demokratis, transparan dan akuntabilitas serta berspektif gender dan inklusif program yang bekualitas dan berkelanjutan melalui Pro-InQluEd pada 10 sekolah Sasaran Program secara sungguh-sungguh.
Dari narasi fungsi dan keberpihakan NGO Solud, sangatlah tepat menilik sekolah yang satu ini. Agar kedepan mampu keluar dari keterpurukan dari berbagai sisi pendidikan yang dibutuhkan. Semisal yang dialami SDN Pandai Donggobolo.
Jika anda berkunjung ke Desa Donggobolo Kecamatan Woha Kabupaten Bima, ada satu Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang dinamai SDN Pandai. Sekolah dasar yang berdempetan dengan sekolah dasar lain itu, begitu miris dan suram, sama potretnya dengan bendera negara-Merah Putih- yang terpampang di ruang guru atau di depan meja Kepala Sekolah-nya.
SDN Pandai yang hanya memiliki 5 guru berstatus PNS, selebihnya 8 guru honorer berstatus K2 ditambah 8 guru sukarela, adalah sekolah yang dari sejumlah sisi, jauh dari tatakelola sebuah dunia pendidikan yang layak. Lalu aktivitas proses belajar mengajar seperti apa dari visi program literasi pemerintah daerah setempat yang tengah digalakan.
Sekolah yang hanya memiliki siswa sebanyak 88 orang itu, jika diratakan hanya berkisar 13 siswa setiap tingkatan kelas, tentu tidak seperti kebanyakan sekolah yang ada sekarang, dengan jumlah siswa yang membludak. Sungguh miris dan apa adanya.
SDN Pandai Donggobolo, memiliki fasilitas ruang kelas yang pas-pasan. Ada 6 ruang kelas ditambah satu ruang guru yang digabung dengan ruang kepala sekolah. praktis tidak memiliki ruang pratikum dan ruang penunjang lainnya. Hanya ada satu Musholla yang digunakan untuk pmbelajaran Imtaq setiap Jum’at, Begitu penjelasan Kepala Sekolah, Sudarman, S.Pd SD yang saat dikunjungi wartawan, tengah didampingi sejumlah guru dan Komunitas Sekolah serta Pengurus BPD Desa Donggobolo.
Potret yang paling mencengangkan dari lingkungan sekolah itu, fasilitas penunjang utamanya Water Closed (WC) atau kamar kecil, bagi murid dan guru yang sama sekali tidak berfungsi lagi. Bukan saja bau, kondisinya sudah tidak terpakai lagi. Termasuk WC yang berdempetan dengan ruang guru, sudah tidak terpakai dan berubah jadi gudang. Sembrawut dan dipenuhi kotoran.
“Kalau mau buang air kecil, kami harus numpang di rumah warga yang dekat dengan sekolah. Begitupun dengan siswa, kadang di WC yang rusak itu,”keluh Rahma, Satu dari sekian guru di sekolah itu. Sebabnya, tidak munkgin lagi menggunakan WC yang ada disekolah itu, bukan saja tidak berfungsi, disana-sini bangunannya retak, khawatir akan roboh.
Ketua Komunitas Sekolah, Jufrin, menambahkan, dari seluruh ruang kelas yang ada, kondisinya retak dan terkelupas pada sejumlah dindingnya. Hanya ada 3 ruang kelas yang di rehab menggunakan dana DAK. Selebih masih seperti dulu, saat skolah ini baru dibangun 30-an tahun silam. “Jadi jangan heran kalau kondisinya retak dan terkelupas ditambah platfon yang pada bocor, tua dan lapuk,”ujarnya.
Apakah sudah dilaporkan ke pemerintah yang berwenang (Dinas Dikpora) ?, baik Kasek pun Ketua Komunitas Sekolah, seragam menjawab, bukan saja sudah dilapor, Dinas sudah beberapa kali ke-sekolah, melihat dan memeriksa ruang demi ruang kelas, didokumentasikan pula, tetapi belum ada realisasi dari kondisi sekolah yang sudah tidak layak digunakan untuk proses belajart mengajar ini.
Aktivitas belajar mengajar di sekolah kata kepala sekolah, berjalan layaknya sekolah yang lain. Hanya saja, saat musim tanam tiba, acap orang tua siswa membawa serta anaknya ikut berladang dan bertani. “Kalau musim kerja orang tua di musim tanam, selalu dibawa orang tua ke sawah. Sehingga tidak masuk sekolah bisa sampai 5 hari Memang tidak lama, tetapi, pasti mengganggu proses belajar dari siswa itu,”ujar Sudarman, sembari menutur pengakuan orang tua siswa, dirumah anaknya tidak ada yang urus.
Tidak itu saja, kata Kasek, siswa bahkan berani bermain-main di sekolah, pada posisi mereka tidak masuk dari awal. “Anak tak masuk sekolah, tapi datang main kesekolah,”katanya.
Ditanya, kepatuhan siswa berseragam sekolah dan memiliki minimal buku dan alat tulis, Kasek, mengaku banyak yang tidak lengkap. Padahal katanya jika merujuk bantuan PIP yang diterima siswa kisaran Rp 250 hingga Rp 450 ribu, maka kebutuhan seagam dan alat kelengkapan belajar, bisa terpenuhi.
“Ada 43 siswa sekarang ini yang menerima dana PIP. Tapi saat uang keluar digunakan oleh orang tuanya. Bajunya itu-itu saja. Buku kadang ada kadang tidak.”keluh Kasek yang diamini sejumlah guru lain, seraya berharap dan mengusulkan, kedepan dana bantuan semacam itu, baiknya dalam bentuk barang dan alat sekolah yang tidak bisa dialihkan untuk keperluan lain oleh orang tua siswa.
Diakhir penjelasanyanya, baik civitas sekolah pun, Komunitas sekolah dan BPD, berharap, program Stunting, bisa dirasakan pula sekolah mereka. Tentu dengan fasiliats sekolah yang memadai, mulai dari ruang kealas hingga WC termasuk, adanya ruang perpustakan dan ruang praktikum lainnya. Pula pagar sekolah sebagai pembatas dengan lahan dan ruah warga, agar tanaman dan lingkungans ekolah bisa terjaga dengan baik.
Dibagian ini, civitas sekolah juga berharap, pemerintah dapat menyikapi kebutuhan dan tuntutan sekolah utamanya fasilitas yang kurang memadai dengan mengalokasikan anggaran pembangunan tentunya.
Pun SOLUD SOLUD bekerjasama dengan YAPPIKA-ActionAid (YAA) menjadi lead organisasi dalam pengelolaan Program yang didanai oleh European Union (EU), adapun judul dari Program Kerjasama ini adalah “Promoting Civil Society-led Initiative for Inclusive and Quality EducationinIndonesia” di Kabupaten Bima Atau di singkat dengan Pro-InQluEd, dapat menjadi bagian penting yang mampu mengentaskan berbagai permasalahan di SDN Pandai Donggobolo.(RED)
COMMENTS