Bima,KS.- Nyanyian sumbang sejumlah wakil rakyat yang duduk di DPRD Kabupaten Bima, begitu merdu terdengar, mengeritik kebijakan Bupati Bima...
Bima,KS.-Nyanyian sumbang sejumlah wakil rakyat yang duduk di DPRD Kabupaten Bima, begitu merdu terdengar, mengeritik kebijakan Bupati Bima, Indah Damayanti Puteri, atas kebijakannya terhadap penanganan covid-19, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di ruang rapat utama rumah rakyat setempat, Rabu (22/4).
Koor semisal paduan suara kritis, begitu seragam dan kompak dialunkan hampir seluruh anggota dewan yang mewakili fraksi pun komisi saat itu, mulai dari menyoal kebijakan dari sisi antispasi mewabahnya virus hingga penanganannya, termasuk pula didalammnya terkait kebijakan anggaran yang terkesan sepihak, tanpa melibatkan legislatif, minimal dalam konteks pemberitahuan secara lisan.
Sejak RDP dibuka pimpinan RDP yang diketuai, M Putera Feriyandi, hujan interupsi tak terelakan lagi. Satu persatu seperti terlihat berebutan, sejumlah anggota dewan selaku peserta RDP, bertanya, mengeritik dengan nada hujatan yang teramat kesal atas kebijakan yang terkesdan tertutup dan sepihak yang dilakukan Bupati Bima, dalam menghadapi penanganan covid-19 yang hingga hari ini sudah 10 pasien dinayatakan positif corona dan Kabupaten Bima berubah status zona merah.
Sejumlah anggota dewan yang menghujami kritikan pada Bupati Bima saat RDP, mulai dari Ilham Yusuf, Rafidin, M Natsir, Edi Mukhlis, Mustakim, Firdaus dan Ardiwin, silih berganti mencerca kebijakan Bupati yang terkesan tidak bertanggungjawab, sampai-sampai tidak mau hadir diundang RDP dengan alasan sakit.
Dari sejumlah anggota dewan tersebut, ditangkap komentarnya. Diantaranya, kesan tidak seriusnya pemerintah dibawah kendali IDP dalam memutus mata rantai covid-19 di wilayah Kabupaten Bima. kata Ilham, saat para jemaah tabliq sampai di Bima dari Gowa menggunakan menumpang kapal di Pelabuhan Bima, tidak berbanding sama dengan pelayananan dan penanganan yang di hajatkan pemerintah tetangga yakni Kota Bima dan Dompu. Jika dua pemerintah tetangga itu, mempersiapkan penanganan yang seusai SOP pada warganya yang ikut kegiatan pengajian di Gowa. Beda dengan Kabupaten Bima yang terlihat serampangan, sehingga wajar terjadi hal yang tidak diinginkan dengan terpaparnya 10 pasien positif dan puluhan lain yang PDP.
Sementara anggota lain, Mustakim dan Rafidin, menyentil kebijakan Bupati Bima yang merencanakan pembagian paket sembako pada 100 Kepala Keluarga (KK) di seluruh desa yang ada di Kabupaten Bima. tegasnya, kalau itu anggaran bersumber dari APBD, tidak begitu cara membijakinya. Pertanyaannya, apa alat ukur pembagian sembako pada 100 KK di masing-masing desa. Padahal kata keduanya, kalau pemerintah serius melihat kondisi masyarakat, bukan rencana pembagian sembako yang diutamakan tetapi kerja pemerintah memutus mata rantai penyebaran covid-19.
Kalau urusan pembagian paket sembako menjadi tujuan pemerintah kata keduanya, utamakan pada keluarga pasien yang positif corona dan puluhan lain yang PDP serta yang berdampak langsung pada pandemi tersebut.”Jangan memperlihatkan kerja yang terkesan politis untuk kepentingan diri saja. Kalau hanya bagikan masker, itu tidak perlu dilakukan Bupati Bima dan jajarannya. Masih banyak kerja lain yang penting dalam menangani virus mematikan ini,”sentil keduanya.
Edi Mukhlis dan Ardiwin pada prinsip kritikannya, menyorot kebijakan anggaran penanganan covid-19 yang terkesan sepihak yang dilakukan Bupati Bima. Menyebutkan kesiapan anggaran Rp 50 Miliar untuk penanganan covid oleh Bupati Bima dan jajarannya, kata keduanya, itu dasarnya apa dan anggaran yang bersumber dari mana. Kalau bicara penganggaran daerah dengan menggeser APBD yang ada, tentu seyogyanya ada koordinasi dan musyawarah bersama dua lembaga pemerintahan ini.
“Tidak bolehlah Bupati semau gue mempolting anggaran tanpa ada koordinas. Legislatif juga pemerintah yang harus diajak kompromi dalam membahas penanganan covid-19 termasuk penganggaranya. Ini masalah bersama dan harus secara bersama pula. Jangan polititasi keadaan untuk kepentingan politik sendiri,”ketus keduanya.
M Natsir juga terkesan mengeritik Bupati Bima yang semestinya hadir dan menjelaskan masalah besar pandemi yang tangah mewabah ini pada saat RDP ini. mulai dari kebijakan anggaran hingga cara dan tahapan penanganannya. Sebabnya, hingga hari ini pihaknya selaku lembaga legislatif, tidak tahu menahu apa yang sudah, sedang dan akan dilakukan menghadapi pandemi ini. Bupati harus mampu menjelaskan secara paripurna apa saja langkah yang diambil. Kemudian apa saja kerja gugus tugas dalam penanganan virus corona ini.
Diujung RDP yang sempat di skors itu, seluruh anggota dewan, mengusulkan, jikapun digeser sejumlah anggaran itu, sebaiknya mengambil pos anggaran pembanguna Masjid yang angkanya lebih kurang 80 Miliar itu. Akan lebih berguna saat ini, menggeser dulu anggaran pembangunan Masjid, untuk penanganan covid. Tentu bukan karena pembangunan Masjid tidak penting, tapi bicara alasan keterdesakan. Apalagi disekitat kantor Bupati kata anggota dewan, ada beberapa Masjid yang representatif, termasuk Masjid yang ada di lingkup kantor Pemkab.
Sementara itu Sekda, H Taufik HAK, menjawab, pergesaran Rp 50 miliar anggaran belanja langsung dan tidak langsung untuk penanganan covid-19 di Kabupaten Bima.
Katanya, saat ini Pemkab merencanakan pemotongan dari DAU sebesar Rp 50 miliar. Anggaran sebesar ini, akan digunakan untuk penanganan covid-19 selama tiga bulan ke depan mulai dari Bulan April hingga Juni 2020.
Taufik mengaku, pergeseran sebesar Rp 50 miliar ini sementara dan masih akan ada lagi pergeseran anggaran selanjutnya yang bersumber dari dana pembangunan fisik di Kabupaten Bima.
"Sebelumnya saya perkirakan pergeseran ini sampai tujuh puluh miliar, karena akan ada anggaran dari pusat. Ternyata tidak ada, semuanya harus dari daerah, " akunya.
Taufik juga menjelaskan, saat ini pihaknya sedang digenjot Pemerintah Pusat selama dua hari untuk segera melakukan pergeseran anggaran. "Jadi kami harus segera bahas ini, " tegasnya.
Taufik juga mengatakan, berdasarkan Permendagri bahwa pergeseran keuangan ini menjadi kewenangan utuh eksekutif yang kemudian nantinya akan dilaporkan ke legislatif.
"Sifatnya hanya pemberitahuan ke legislatif, ini sesuai dengan Permendagri yang ada. Pergeseran ini akan diatur dalam Peraturan Bupati, bukan Perda sehingga tidak dibahas dengan dewan seperti penganggaran APBD,”ujarnya.(RED)
Koor semisal paduan suara kritis, begitu seragam dan kompak dialunkan hampir seluruh anggota dewan yang mewakili fraksi pun komisi saat itu, mulai dari menyoal kebijakan dari sisi antispasi mewabahnya virus hingga penanganannya, termasuk pula didalammnya terkait kebijakan anggaran yang terkesan sepihak, tanpa melibatkan legislatif, minimal dalam konteks pemberitahuan secara lisan.
Sejak RDP dibuka pimpinan RDP yang diketuai, M Putera Feriyandi, hujan interupsi tak terelakan lagi. Satu persatu seperti terlihat berebutan, sejumlah anggota dewan selaku peserta RDP, bertanya, mengeritik dengan nada hujatan yang teramat kesal atas kebijakan yang terkesdan tertutup dan sepihak yang dilakukan Bupati Bima, dalam menghadapi penanganan covid-19 yang hingga hari ini sudah 10 pasien dinayatakan positif corona dan Kabupaten Bima berubah status zona merah.
Sejumlah anggota dewan yang menghujami kritikan pada Bupati Bima saat RDP, mulai dari Ilham Yusuf, Rafidin, M Natsir, Edi Mukhlis, Mustakim, Firdaus dan Ardiwin, silih berganti mencerca kebijakan Bupati yang terkesan tidak bertanggungjawab, sampai-sampai tidak mau hadir diundang RDP dengan alasan sakit.
Dari sejumlah anggota dewan tersebut, ditangkap komentarnya. Diantaranya, kesan tidak seriusnya pemerintah dibawah kendali IDP dalam memutus mata rantai covid-19 di wilayah Kabupaten Bima. kata Ilham, saat para jemaah tabliq sampai di Bima dari Gowa menggunakan menumpang kapal di Pelabuhan Bima, tidak berbanding sama dengan pelayananan dan penanganan yang di hajatkan pemerintah tetangga yakni Kota Bima dan Dompu. Jika dua pemerintah tetangga itu, mempersiapkan penanganan yang seusai SOP pada warganya yang ikut kegiatan pengajian di Gowa. Beda dengan Kabupaten Bima yang terlihat serampangan, sehingga wajar terjadi hal yang tidak diinginkan dengan terpaparnya 10 pasien positif dan puluhan lain yang PDP.
Sementara anggota lain, Mustakim dan Rafidin, menyentil kebijakan Bupati Bima yang merencanakan pembagian paket sembako pada 100 Kepala Keluarga (KK) di seluruh desa yang ada di Kabupaten Bima. tegasnya, kalau itu anggaran bersumber dari APBD, tidak begitu cara membijakinya. Pertanyaannya, apa alat ukur pembagian sembako pada 100 KK di masing-masing desa. Padahal kata keduanya, kalau pemerintah serius melihat kondisi masyarakat, bukan rencana pembagian sembako yang diutamakan tetapi kerja pemerintah memutus mata rantai penyebaran covid-19.
Kalau urusan pembagian paket sembako menjadi tujuan pemerintah kata keduanya, utamakan pada keluarga pasien yang positif corona dan puluhan lain yang PDP serta yang berdampak langsung pada pandemi tersebut.”Jangan memperlihatkan kerja yang terkesan politis untuk kepentingan diri saja. Kalau hanya bagikan masker, itu tidak perlu dilakukan Bupati Bima dan jajarannya. Masih banyak kerja lain yang penting dalam menangani virus mematikan ini,”sentil keduanya.
Edi Mukhlis dan Ardiwin pada prinsip kritikannya, menyorot kebijakan anggaran penanganan covid-19 yang terkesan sepihak yang dilakukan Bupati Bima. Menyebutkan kesiapan anggaran Rp 50 Miliar untuk penanganan covid oleh Bupati Bima dan jajarannya, kata keduanya, itu dasarnya apa dan anggaran yang bersumber dari mana. Kalau bicara penganggaran daerah dengan menggeser APBD yang ada, tentu seyogyanya ada koordinasi dan musyawarah bersama dua lembaga pemerintahan ini.
“Tidak bolehlah Bupati semau gue mempolting anggaran tanpa ada koordinas. Legislatif juga pemerintah yang harus diajak kompromi dalam membahas penanganan covid-19 termasuk penganggaranya. Ini masalah bersama dan harus secara bersama pula. Jangan polititasi keadaan untuk kepentingan politik sendiri,”ketus keduanya.
M Natsir juga terkesan mengeritik Bupati Bima yang semestinya hadir dan menjelaskan masalah besar pandemi yang tangah mewabah ini pada saat RDP ini. mulai dari kebijakan anggaran hingga cara dan tahapan penanganannya. Sebabnya, hingga hari ini pihaknya selaku lembaga legislatif, tidak tahu menahu apa yang sudah, sedang dan akan dilakukan menghadapi pandemi ini. Bupati harus mampu menjelaskan secara paripurna apa saja langkah yang diambil. Kemudian apa saja kerja gugus tugas dalam penanganan virus corona ini.
Diujung RDP yang sempat di skors itu, seluruh anggota dewan, mengusulkan, jikapun digeser sejumlah anggaran itu, sebaiknya mengambil pos anggaran pembanguna Masjid yang angkanya lebih kurang 80 Miliar itu. Akan lebih berguna saat ini, menggeser dulu anggaran pembangunan Masjid, untuk penanganan covid. Tentu bukan karena pembangunan Masjid tidak penting, tapi bicara alasan keterdesakan. Apalagi disekitat kantor Bupati kata anggota dewan, ada beberapa Masjid yang representatif, termasuk Masjid yang ada di lingkup kantor Pemkab.
Sementara itu Sekda, H Taufik HAK, menjawab, pergesaran Rp 50 miliar anggaran belanja langsung dan tidak langsung untuk penanganan covid-19 di Kabupaten Bima.
Katanya, saat ini Pemkab merencanakan pemotongan dari DAU sebesar Rp 50 miliar. Anggaran sebesar ini, akan digunakan untuk penanganan covid-19 selama tiga bulan ke depan mulai dari Bulan April hingga Juni 2020.
Taufik mengaku, pergeseran sebesar Rp 50 miliar ini sementara dan masih akan ada lagi pergeseran anggaran selanjutnya yang bersumber dari dana pembangunan fisik di Kabupaten Bima.
"Sebelumnya saya perkirakan pergeseran ini sampai tujuh puluh miliar, karena akan ada anggaran dari pusat. Ternyata tidak ada, semuanya harus dari daerah, " akunya.
Taufik juga menjelaskan, saat ini pihaknya sedang digenjot Pemerintah Pusat selama dua hari untuk segera melakukan pergeseran anggaran. "Jadi kami harus segera bahas ini, " tegasnya.
Taufik juga mengatakan, berdasarkan Permendagri bahwa pergeseran keuangan ini menjadi kewenangan utuh eksekutif yang kemudian nantinya akan dilaporkan ke legislatif.
"Sifatnya hanya pemberitahuan ke legislatif, ini sesuai dengan Permendagri yang ada. Pergeseran ini akan diatur dalam Peraturan Bupati, bukan Perda sehingga tidak dibahas dengan dewan seperti penganggaran APBD,”ujarnya.(RED)
COMMENTS