Bima,KS.- Sepanjang perjalanan memimpin pemerintahan dan rakyat Kabupaten Bima, ternyata Bupati Bima, Indah Damayanti Puteri (IDP), telah ga...
Bima,KS.-Sepanjang perjalanan memimpin pemerintahan dan rakyat Kabupaten Bima, ternyata Bupati Bima, Indah Damayanti Puteri (IDP), telah gagal mengentaskan kemiskinan. Narasi indah yang diorasi pada setiap momentum tersampaikan IDP selama ini, ternyata hanyalah lips service alias kebohongan belaka.
Pada rapat Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Bupati Bima yang menggambarkan pertanggungan jawaban belanja Pemkab Bima selama kurun waktu tahun 2019 lalu, terungkap data, kegagalan Bupati Bima menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Bima.
Sebut saja, data yang tertuang dalam LKPJ yang di bahas Pansus LKPJ DPRD setempat, Senin (6/4) di ruang rapat utama DPRD Kabupaten Bima, dengan judul tabel perbandingan jumlah penduduk miskin dengan target daerah dari tahun 2016 hingga tahun 2019 teresebutkan, tidak tercapainya target penurunan kemiskinan tersebut.
Pada data perbandingan itu, tertulis angka pada tahun 2016 target penurunan angka kemiskinan sesuai RPJMD sebesar 15,78 persen, sementara capaiannya hanya pada angka 15,33 persen. Artinya masih kurang capaian penurunan kemiskinan dari target sebesar 0,45 persen.
Lalu pada tahun 2017, target penurunan angka kemiskinan sesuai RPJMD sebesar 14,72 persen, sementara capaiannya hanya pada angka 15,10 persen. Artinya masih kurang capaian penurunan kemiskinan dari target sebesar 0,38 persen.
Sementara pada tahun 2018 tertulis angka target penurunan angka kemiskinan sesuai RPJMD sebesar 15,66 persen, sementara capaiannya hanya pada angka 14,84 persen. Artinya masih kurang capaian penurunan kemiskinan dari target sebesar 1,18 persen.
Kemudian pada tahun 2019 tertulis angka target penurunan angka kemiskinan sesuai RPJMD sebesar 12,60 persen, sementara capaiannya hanya pada angka 14,76 persen. Artinya masih kurang capaian penurunan kemiskinan dari target sebesar 2,16 persen.
Kebohongan data kemiskinan pun terungkap pada narasi di tabel itu yang bertuliskan angka kemiskinan di Kabupaten Bima juga semakin menurun dari waktu ke waktu. Dari 15.33 persen pada tahun 2016 dan menjadi 14,76 persen pada tahun 2019. Artinya pemerintah Kabupaten Bima dalam 4 tahun terakhir, mampu menurunkan angka kemiskinan lebih dari 1 porsen. Hal ini sebagai gambaran semakin meningkatnya kesejahteraan penduduk di kabupaten Bima sehingga penduduk miskin terus berkurang.
Saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran Bappeda, mulai dari pimpinan Pansus, Ilham Yusuf, M Natsir kemudian anggota Pansus, Ardiwin, Rafidin, Muhtar, Dedi MT serta sejumlah anggota lainnya, justeru menanyakan Bappeda selaku operator dan perencana pemerintahan, dari mana angka penurunan 1 persen lebih yang dimaksud yang tidak sejalan dengan data yang tertuang dan tertulis tersebut.
Dengan entengnya Plt Kepala Bappeda, H Nurdin berikut sekretarisnya yang menyatakan data 1 persen keberhasilan capaian penurunan itu sebagai salah ketik dalam pedoman LKPJ.”Iya itu salah ketik dan salah hitung saja, sebenarnya yang tertuang dalam data,”ujar Kepala Bappeda.
Sebagaimana penegasan Ilham Yusuf, dari tabel data tersebut, tidak ada sama sekali pembuktian hitungan selisih antara target RPJMD dengan capaian tiap tahun yang memperlihatkan penurunan 1 persen lebih. Justeru yang ada ketidakmampuan capaian memenuhi target hingga angka 2 persen lebih.”Lalu dari sisi mana Pemkab Bima dinyatakan berhasil menurunkan angka kemiskinan,”tanyanya yang membuat jajaran Bappeda tidak berkutik dan tidak mampu menjawabnya.
M Nantsir juga menampar dengan pernyataan, baik dari sisi angka dan realisasi faktualnya, pemerintah gagal menurunkan angka kemiskinan. Tidak itu saja, dari data kemiskinan yang tersampaikan, beberapa dinas dan lembaga yang berwenang semisal BPS, dari jam tidak enak-pun selalu menggambar data yang tidak pernah seragam soal angka kemiskinan. Ini artinya, bentuk ketidakseriusan pemerintah menangani masalah kemiskinan di Kabupaten Bima.
Natsir menyayangkan, predikat Kabupaten Bima yang berhasil keluar dari desa tertinggal yang juga berimpilkasi pengurangan anggaran pusat karena keberhasilan itu. Padahal di satu sisi, angka kemiskinan dari tahun ke tahun tidak pernah turun secara siginifikan.
Ardiwin juga bernada sama, malah dari data Bappeda yang diketahuinya, ada 306.000 jiwa warga Kabupaten Bima yang masih miskin. Sementara dari data pusat tersebutkan 93 ribu jiwa. Lalu pertanyaannya, data miskin yang mana yang benar. Lalu dimana pula letak keberhasilan Bupati Bima menuntaskan angka kemiskinan atau minimal menurunkannya.
Atas pengungkapan data yang cenderung membohongi publik ini, Bappeda, mengaku siap memperbaiki data dan kedepan akan menyempurnakan kerja termasuk terus berkoordinasi dengan dinas terkait yang bekerja mengurus masalah kemiskinan semisal Dinas Sosial.(RED)
Pada rapat Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Bupati Bima yang menggambarkan pertanggungan jawaban belanja Pemkab Bima selama kurun waktu tahun 2019 lalu, terungkap data, kegagalan Bupati Bima menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Bima.
Sebut saja, data yang tertuang dalam LKPJ yang di bahas Pansus LKPJ DPRD setempat, Senin (6/4) di ruang rapat utama DPRD Kabupaten Bima, dengan judul tabel perbandingan jumlah penduduk miskin dengan target daerah dari tahun 2016 hingga tahun 2019 teresebutkan, tidak tercapainya target penurunan kemiskinan tersebut.
Pada data perbandingan itu, tertulis angka pada tahun 2016 target penurunan angka kemiskinan sesuai RPJMD sebesar 15,78 persen, sementara capaiannya hanya pada angka 15,33 persen. Artinya masih kurang capaian penurunan kemiskinan dari target sebesar 0,45 persen.
Lalu pada tahun 2017, target penurunan angka kemiskinan sesuai RPJMD sebesar 14,72 persen, sementara capaiannya hanya pada angka 15,10 persen. Artinya masih kurang capaian penurunan kemiskinan dari target sebesar 0,38 persen.
Sementara pada tahun 2018 tertulis angka target penurunan angka kemiskinan sesuai RPJMD sebesar 15,66 persen, sementara capaiannya hanya pada angka 14,84 persen. Artinya masih kurang capaian penurunan kemiskinan dari target sebesar 1,18 persen.
Kemudian pada tahun 2019 tertulis angka target penurunan angka kemiskinan sesuai RPJMD sebesar 12,60 persen, sementara capaiannya hanya pada angka 14,76 persen. Artinya masih kurang capaian penurunan kemiskinan dari target sebesar 2,16 persen.
Kebohongan data kemiskinan pun terungkap pada narasi di tabel itu yang bertuliskan angka kemiskinan di Kabupaten Bima juga semakin menurun dari waktu ke waktu. Dari 15.33 persen pada tahun 2016 dan menjadi 14,76 persen pada tahun 2019. Artinya pemerintah Kabupaten Bima dalam 4 tahun terakhir, mampu menurunkan angka kemiskinan lebih dari 1 porsen. Hal ini sebagai gambaran semakin meningkatnya kesejahteraan penduduk di kabupaten Bima sehingga penduduk miskin terus berkurang.
Saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran Bappeda, mulai dari pimpinan Pansus, Ilham Yusuf, M Natsir kemudian anggota Pansus, Ardiwin, Rafidin, Muhtar, Dedi MT serta sejumlah anggota lainnya, justeru menanyakan Bappeda selaku operator dan perencana pemerintahan, dari mana angka penurunan 1 persen lebih yang dimaksud yang tidak sejalan dengan data yang tertuang dan tertulis tersebut.
Dengan entengnya Plt Kepala Bappeda, H Nurdin berikut sekretarisnya yang menyatakan data 1 persen keberhasilan capaian penurunan itu sebagai salah ketik dalam pedoman LKPJ.”Iya itu salah ketik dan salah hitung saja, sebenarnya yang tertuang dalam data,”ujar Kepala Bappeda.
Sebagaimana penegasan Ilham Yusuf, dari tabel data tersebut, tidak ada sama sekali pembuktian hitungan selisih antara target RPJMD dengan capaian tiap tahun yang memperlihatkan penurunan 1 persen lebih. Justeru yang ada ketidakmampuan capaian memenuhi target hingga angka 2 persen lebih.”Lalu dari sisi mana Pemkab Bima dinyatakan berhasil menurunkan angka kemiskinan,”tanyanya yang membuat jajaran Bappeda tidak berkutik dan tidak mampu menjawabnya.
M Nantsir juga menampar dengan pernyataan, baik dari sisi angka dan realisasi faktualnya, pemerintah gagal menurunkan angka kemiskinan. Tidak itu saja, dari data kemiskinan yang tersampaikan, beberapa dinas dan lembaga yang berwenang semisal BPS, dari jam tidak enak-pun selalu menggambar data yang tidak pernah seragam soal angka kemiskinan. Ini artinya, bentuk ketidakseriusan pemerintah menangani masalah kemiskinan di Kabupaten Bima.
Natsir menyayangkan, predikat Kabupaten Bima yang berhasil keluar dari desa tertinggal yang juga berimpilkasi pengurangan anggaran pusat karena keberhasilan itu. Padahal di satu sisi, angka kemiskinan dari tahun ke tahun tidak pernah turun secara siginifikan.
Ardiwin juga bernada sama, malah dari data Bappeda yang diketahuinya, ada 306.000 jiwa warga Kabupaten Bima yang masih miskin. Sementara dari data pusat tersebutkan 93 ribu jiwa. Lalu pertanyaannya, data miskin yang mana yang benar. Lalu dimana pula letak keberhasilan Bupati Bima menuntaskan angka kemiskinan atau minimal menurunkannya.
Atas pengungkapan data yang cenderung membohongi publik ini, Bappeda, mengaku siap memperbaiki data dan kedepan akan menyempurnakan kerja termasuk terus berkoordinasi dengan dinas terkait yang bekerja mengurus masalah kemiskinan semisal Dinas Sosial.(RED)
COMMENTS