Bima,KS.- Ironi dan sangat menyedihkan sandiwara politik yang diperankan para wakil rakyat yang duduk di singgasana kerajaan legislatif Kabu...
Bima,KS.-Ironi dan sangat menyedihkan sandiwara politik yang diperankan para wakil rakyat yang duduk di singgasana kerajaan legislatif Kabupaten Bima.
Kian hari penghianatan terhadap sumpah sebagai representasi suara dan jeritan rakyat, terus bersendawa demi melanggengkan elaborasinya pada tahta kekuasaan dan harta yang harus terisi di pundi masing-masing.
Hasrat politik penghambaan pada kekuasaan yang mendominasi memang tak dipungkiri menggerus idealisme sebagian kecil yang memiliki nurani dan masih percaya hati kecil, tidak ingin menghianati konstituennya yang telah mematri kepercayaan untuk diperjuangkan di bumi Maja Labo Dahu ini.
Mungkin prolog diatas sedikit menggambarkan, potret dagelan politik yang diperankan kebanyakan para wakil rakyat di DPRD Kabupaten Bima, saat rapat paripurna penyampaian catatan strategis LKPJ Bupati Bima tahun anggaran 2019 oleh Pansus dewan.
Paripurna yang dipimpin M Aminurlah, tanpa kehadiran Ketua DPRD, M Putera Feriyandi dan Bupati Bima, Indah Damayanti Puteri, Kamis (23/4), langsung terlihat gaduh dan riuh akibat dari hujan interupsi sebagian besar anggota dewan dengan menolak dilanjutkannya paripurna sebelum Bupati Bima, tanpa mewakilkan pada pejabat sekelas asisten.
Dagelan dari sandiwara politik itu berawal dari sikap kepura-puraan idealisme yang ditunjukan sejumlah wakil rakyat.
Baru saja M Aminurllah membuka paripurna, M Natsir mengatasnamakan Ketua Fraksi PAN, dengan lantang dan narasi yang menohok, menolak secara tegas paripurna tersebut dilanjutkan, sebelum Bupati hadir dan mendengarkan langsung isi dari catatan strategis Pansus dewan terhadap LlKPJ Bupati. "Bupati telah menghina dirinya sendiri, bukan menghina lembaga dewan dengan tidak hadir pada paripurna ini. Saya atas nama ketua Fraksi PAN, menolak keras dilanjutkan paripurna ini,"tegasnya.
Nyanyian sumbang yang tegas vokal krtidaksetujuan atas ketidakhadiran Bupati Bima, dilontarkan anggota Fraksi Nasdem, Mustakim.
Mustakim begitu berapi-api meneriakan penolakannya pada pimpinan paripurna agar tidak melanjutkan paripurna tersebut, sampai Bupati Bima hadir mendengarkan langsung catatan strategis yang dibacakan pansus.
"Berkali-kali Bupati tidak hadir dan menghormati undangan lembaga dewan. Ini catatan strategis terkait laporan LKPJ-nya. Masaq kita yang memberi catatan, kita lagi yang mendengarkan. Logika dari mana ini. Intinya bupati harus datang,"tegasnya.
Seirama dengan dua anggota dewan sebslumnya, Ketua Fraksi PKS sekaligus Ketua Komisi 4, Ilham Yusuf, menyatakan sangat mendukung pernyataan rekannya sebelumnya.
Sikap yang ditunjukan Bupati Bima sebut Ilham, telah berulang kali ditampakan. Malah sebaliknya mengundang dewan untuk hadir di ruang kerjanya.
"Jam 12.30 nanti Bupati undang dewan di ruang kerjanya. Hadir di sini koq tidak mau. Lalu perlukah kita hadir memenuhi undangan bupati, sementara dia sendiri tidak menghargai undangan lembaga dewan,"sentilnya seraya menolak melanjutkan paripurna, sebelum bupati hadir sendiri.
Srikandi DPRD Kabupaten Bima, Magdela, tidak kalah lantang dan keras menyuarakan agar Bupati hadir sendiri tanpa mewakilkan pada pejabatnya. "Bagaimana dewan melapor catatan strategis jika bupati tidak hadir. Di skors dulu paripurna ini sampai bupati hadir,"tegasnya.
Ardiwin duta PPP juga bernada sama. Sangat tidak elok katanya, jika bupati tidak hadir mendengarkan catatan strategis atas laporannya sendiri terkait LKPJ.
Dagelan dari sejumlah aktor politik mulai tampak, usai paripurna di skors dan pimpinan dewan mengundang ketua-ketua Fraksi urun rembug.
Hasilnyapun, paripurna dilanjutkan tanpa memaksakan Bupati hadir di rapat yang mendengarkan catatan strategis dari pansus.
M Aminurllah yang mengetuai rapat itu, setelah beberapa saat membuka kembali skors dan mendengar beberapa masukan dan hasil interupsi anggota dewan, akhirnya memutuskan untuk mengambil jalan voting, apakah setuju atau tidak paripurna dilanjutkan.
Alhasil suara terbanyak, hasil voting terbuka 23 anggota dewan dari 45 orang, paripurna dilanjutkan. Fraksi PAN yang semula getol dan keras menyuaraka penolakan, mencair tanda setuju paripurna dilanjutkan. Selain fraksi itu ada pula fraksi Golkar, sebagian Fraksi Gerindra, sebagian Fraksi PPP, sebagian fraksi Gerindra.
Ketua Fraksi PAN, M Natsir yang dimintai komentar atas perubahan pikiran dan pendapat fraksinya itu, dengan diplomatis mengaku dinamika rapat yang menentukan keputusan akhir.
Fraksi utuh yang bertahan dan konsisten pada pendapat awal atas penolakan dilanjutkan paripurna, yakni Fraksi PKS, Fraksi Nasdem? Fraksi Gabungan PDI perjuangan dan sebagian anggota fraksi Gerindra, Fraksi PPP.
Konsistensi yang patut diapresiaisi muncul dari Ilham Yusuf, Mustakim, Ardiwin dan Firdaus. 4 wakil rakyat ini, seperti menggambarkan suara rakyat yang berharap menggapai cita mereka pada daerah ini.
Sampai-sampai terjadi insiden atas ketidakpuasan terhadap sikap sidang paripurna. Mustakim dengan suara keras meneriakan 'jangan lanjutkan' berkali-kali, sambil membanting dudukan mikrofon dimeja kaca. Praktis rapat menjadi gaduh, meski pada akhirnya rapat dilanjutkan sampai selesai. (RED)
Kian hari penghianatan terhadap sumpah sebagai representasi suara dan jeritan rakyat, terus bersendawa demi melanggengkan elaborasinya pada tahta kekuasaan dan harta yang harus terisi di pundi masing-masing.
Hasrat politik penghambaan pada kekuasaan yang mendominasi memang tak dipungkiri menggerus idealisme sebagian kecil yang memiliki nurani dan masih percaya hati kecil, tidak ingin menghianati konstituennya yang telah mematri kepercayaan untuk diperjuangkan di bumi Maja Labo Dahu ini.
Mungkin prolog diatas sedikit menggambarkan, potret dagelan politik yang diperankan kebanyakan para wakil rakyat di DPRD Kabupaten Bima, saat rapat paripurna penyampaian catatan strategis LKPJ Bupati Bima tahun anggaran 2019 oleh Pansus dewan.
Paripurna yang dipimpin M Aminurlah, tanpa kehadiran Ketua DPRD, M Putera Feriyandi dan Bupati Bima, Indah Damayanti Puteri, Kamis (23/4), langsung terlihat gaduh dan riuh akibat dari hujan interupsi sebagian besar anggota dewan dengan menolak dilanjutkannya paripurna sebelum Bupati Bima, tanpa mewakilkan pada pejabat sekelas asisten.
Dagelan dari sandiwara politik itu berawal dari sikap kepura-puraan idealisme yang ditunjukan sejumlah wakil rakyat.
Baru saja M Aminurllah membuka paripurna, M Natsir mengatasnamakan Ketua Fraksi PAN, dengan lantang dan narasi yang menohok, menolak secara tegas paripurna tersebut dilanjutkan, sebelum Bupati hadir dan mendengarkan langsung isi dari catatan strategis Pansus dewan terhadap LlKPJ Bupati. "Bupati telah menghina dirinya sendiri, bukan menghina lembaga dewan dengan tidak hadir pada paripurna ini. Saya atas nama ketua Fraksi PAN, menolak keras dilanjutkan paripurna ini,"tegasnya.
Nyanyian sumbang yang tegas vokal krtidaksetujuan atas ketidakhadiran Bupati Bima, dilontarkan anggota Fraksi Nasdem, Mustakim.
Mustakim begitu berapi-api meneriakan penolakannya pada pimpinan paripurna agar tidak melanjutkan paripurna tersebut, sampai Bupati Bima hadir mendengarkan langsung catatan strategis yang dibacakan pansus.
"Berkali-kali Bupati tidak hadir dan menghormati undangan lembaga dewan. Ini catatan strategis terkait laporan LKPJ-nya. Masaq kita yang memberi catatan, kita lagi yang mendengarkan. Logika dari mana ini. Intinya bupati harus datang,"tegasnya.
Seirama dengan dua anggota dewan sebslumnya, Ketua Fraksi PKS sekaligus Ketua Komisi 4, Ilham Yusuf, menyatakan sangat mendukung pernyataan rekannya sebelumnya.
Sikap yang ditunjukan Bupati Bima sebut Ilham, telah berulang kali ditampakan. Malah sebaliknya mengundang dewan untuk hadir di ruang kerjanya.
"Jam 12.30 nanti Bupati undang dewan di ruang kerjanya. Hadir di sini koq tidak mau. Lalu perlukah kita hadir memenuhi undangan bupati, sementara dia sendiri tidak menghargai undangan lembaga dewan,"sentilnya seraya menolak melanjutkan paripurna, sebelum bupati hadir sendiri.
Srikandi DPRD Kabupaten Bima, Magdela, tidak kalah lantang dan keras menyuarakan agar Bupati hadir sendiri tanpa mewakilkan pada pejabatnya. "Bagaimana dewan melapor catatan strategis jika bupati tidak hadir. Di skors dulu paripurna ini sampai bupati hadir,"tegasnya.
Ardiwin duta PPP juga bernada sama. Sangat tidak elok katanya, jika bupati tidak hadir mendengarkan catatan strategis atas laporannya sendiri terkait LKPJ.
Dagelan dari sejumlah aktor politik mulai tampak, usai paripurna di skors dan pimpinan dewan mengundang ketua-ketua Fraksi urun rembug.
Hasilnyapun, paripurna dilanjutkan tanpa memaksakan Bupati hadir di rapat yang mendengarkan catatan strategis dari pansus.
M Aminurllah yang mengetuai rapat itu, setelah beberapa saat membuka kembali skors dan mendengar beberapa masukan dan hasil interupsi anggota dewan, akhirnya memutuskan untuk mengambil jalan voting, apakah setuju atau tidak paripurna dilanjutkan.
Alhasil suara terbanyak, hasil voting terbuka 23 anggota dewan dari 45 orang, paripurna dilanjutkan. Fraksi PAN yang semula getol dan keras menyuaraka penolakan, mencair tanda setuju paripurna dilanjutkan. Selain fraksi itu ada pula fraksi Golkar, sebagian Fraksi Gerindra, sebagian Fraksi PPP, sebagian fraksi Gerindra.
Ketua Fraksi PAN, M Natsir yang dimintai komentar atas perubahan pikiran dan pendapat fraksinya itu, dengan diplomatis mengaku dinamika rapat yang menentukan keputusan akhir.
Fraksi utuh yang bertahan dan konsisten pada pendapat awal atas penolakan dilanjutkan paripurna, yakni Fraksi PKS, Fraksi Nasdem? Fraksi Gabungan PDI perjuangan dan sebagian anggota fraksi Gerindra, Fraksi PPP.
Konsistensi yang patut diapresiaisi muncul dari Ilham Yusuf, Mustakim, Ardiwin dan Firdaus. 4 wakil rakyat ini, seperti menggambarkan suara rakyat yang berharap menggapai cita mereka pada daerah ini.
Sampai-sampai terjadi insiden atas ketidakpuasan terhadap sikap sidang paripurna. Mustakim dengan suara keras meneriakan 'jangan lanjutkan' berkali-kali, sambil membanting dudukan mikrofon dimeja kaca. Praktis rapat menjadi gaduh, meski pada akhirnya rapat dilanjutkan sampai selesai. (RED)
COMMENTS