Pemerintah Kabupaten Bima saat ini tengah membangun Gedung Olahraga (GOR) senilai Rp.11 Milyar lebih dari total dana yang diperoleh dari Pem...
Pemerintah Kabupaten Bima saat ini tengah membangun Gedung Olahraga (GOR) senilai Rp.11 Milyar lebih dari total dana yang diperoleh dari Pemerintah Pusat melalui Kemenpora RI sebanyak Rp.13,4Milyar pada Tahun Anggaran 2019 kemarin. Namun, dibalik keberadaan bangunan bernilai fantastis yang berlokasi di Wilayah Desa Panda Kecamatan Palibelo tersebut, diduga tersimpan rahasia besar yang bakal berakhir pidana.
BIMA, KS.- Apa rahasia itu ?. Menurut data yang diperoleh wartawan Koran Stabilitas, bahwa pemerintah pusat mencairkan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp.13,4Milyar ke rekening Pemerintah Daerah Kabupaten bima tersebut, diperkirakan bulan April – Mei 2019 lalu. Untuk bisa mencairkan DAK tersebut, tentunya pemerintah daerah harus memenuhi sejumlah syarat, antara lain dokumen lelang proyek, kontrak kerja antara pihak eksekutif selaku pemilik proyek GOR dengan rekanan selaku pelaksana proyek di lapangan, juga surat perintah kerja (SPK) serta berbagai syarat lainnya, yang ditentukan pemerintah pusat (Kemenpora RI).
Lantas, kenapa dicairkan sekitar bulan April atau Mei 2019 ?. Karena DAK saat itu selambat-lambatnya dicairkan April dan Mei oleh masing kementrian ke tiap daerah bagi yang mendapatkan DAK. Bahkan secara tegas Presiden RI, Ir. H.Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, bagi daerah yang belum membuat kontrakkerja DAK dengan pihak ketiga (rekanan) sampai bulan April, maka DAK tersebut akan ditarik kembali oleh Pemerintah Pusat.
Atas penegasan Presiden RI tersebut, disinilah permainan “jahat” diduga mulai dilakukan oleh oknum pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten bima, agar DAK Rp.13,4Milyar tidak ditarik kembali oleh Pusat. Bentuknya, diduga kuat terjadi pembuatan kontrak kerja fiktif, SPK Fiktif, juga dokumen lainnya yang sengaja dibuat fiktif agar DAK itu segera ditransfer ke rekening pemerintah Daerah Kabupaten Bima. Modusnya, menggambarkan bahwa seakan-akan proyek pembangunan GOR Panda telah dilakukan pelelangan dan akan segera dikerjakan oleh pihak rekanan.
Padahal, proyek GOR Panda dilelang oleh LPSE Pemerintah Kabupaten Bima tahun 2019 kemarin sekitar bulan September atau Oktober. Sebab, pekerjaan proyek GOR Panda hanya dilakukan sisa waktu dua bulan oleh rekanan kemarin yaitu bulan Nopember dan Desember 2019, bahkan sampai sekarang masih dalam tahap pekerjaan. Pertanyaan berikutnya, perusahaan mana yang diduga membuat kontrak awal dengan pemerintah Kabupaten Bima melalui Dinas Dikpora, sebagai sarat pencairan DAK oleh Kemenpora dan Kemenkeu RI. Dan siapa saja yang melakukan penandatanganan kontrak kerja tersebut, apa yang memotivasi para “pelaku kejahatan”, sehingga berani melakukan perbuatan yang melanggar hokum tersebut. Bila, semua dugaan itu benar adanya dan terjadi.
Salah seorang Anggota DPRD Kabupaten Bima, Rafidin HB S,Sos menanggapi terlambatnya pekerjaan proyek GOR Panda senilai Rp.11Milyar lebih tersebut. Karena proyek itu menggunakan DAK Tahun 2019 kemarin, kenapa sampai hari ini belum tuntas pekerjaanya, padahal pemerintah pusat mencairkan DAK itu sejak pertengahan Tahun 2019.
“Seingat saya DAK tahun 2019 dicairkan serentak oleh pemerintah pusat ke tiap daerah sekitar bulan April atau Mei. Tapi kenapa proyek itu ditender bulan September oleh Pemerintah Kabupaten Bima kemarin. Itulah yang menjadi penyebab utama, sehingga pekerjaan GOR tidak tuntas sampai hari ini, belum lagi hal-hal yang berbau fee pada oknum tertentu,” duganya.
Rafidin juga mengungkapkan bahwa tender proyek GOR tersebut dilakukan dua kali oleh panitia. Tender pertama dimenangkan oleh perusahaan di Mataram, namun dibatalkan oleh panitia dengan alas an yang tidak bisa dipertanggungjawabkan bagi pemilik perusahaan pemenang tender. Konon, dari pengakuan pemilik perusahaan pemenang tender tersebut, bahwa proyek GOR diduga telah dibuat “label khusus”, sehingga dibatalkan begitu saja pengumuman pemenang tender pertama.
“Kalau dicermati dari pengakuan yang diperoleh saat tender pertama sampai tender kedua dimenangkan oleh perusahaan yang mengerjakan proyek GOR sekarang. Patut dicurigai dan diduga pelelangan proyek GOR itu terjadi penyalahgunaan jabatan dan kewenangan yang merugikan rakyat dan daerah, dan menguntungkan oknum tertentu dan kelompok tertentu,” tuturnya penuh duga.
Duta PAN ini berharap agar proyek GOR Panda diusut tuntas oleh pihak penegak hokum. Pasalnya, diduga terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, mulai dari proses pembuatan dokumen atau administrasi sebagai syarat pencairan DAK di Pusat, hingga pada proses pelelangan tender GOR oleh panitia lelang.
“Saya yakin dan percaya, soal GOR Panda akan berakir secara hukum, dan akan pelaku kejahatan yang diproses hukum nantinya,” tuturnya yakin.
Bagaimana tanggapan Dinas Dikpora Kabupaten Bima selaku pemilik proyek GOR Panda ? Hingga berita ini ditulis, jajaran pejabat Dikpora yang berkaitan dengan GOR Panda belum berhasil dikonfirmasi. Begitu juga dengan pihak panitia lelang proyek GOR tahun 2019 kemarin, belum berhasil ditemui di Kantornya.(KS-001)
BIMA, KS.- Apa rahasia itu ?. Menurut data yang diperoleh wartawan Koran Stabilitas, bahwa pemerintah pusat mencairkan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp.13,4Milyar ke rekening Pemerintah Daerah Kabupaten bima tersebut, diperkirakan bulan April – Mei 2019 lalu. Untuk bisa mencairkan DAK tersebut, tentunya pemerintah daerah harus memenuhi sejumlah syarat, antara lain dokumen lelang proyek, kontrak kerja antara pihak eksekutif selaku pemilik proyek GOR dengan rekanan selaku pelaksana proyek di lapangan, juga surat perintah kerja (SPK) serta berbagai syarat lainnya, yang ditentukan pemerintah pusat (Kemenpora RI).
Lantas, kenapa dicairkan sekitar bulan April atau Mei 2019 ?. Karena DAK saat itu selambat-lambatnya dicairkan April dan Mei oleh masing kementrian ke tiap daerah bagi yang mendapatkan DAK. Bahkan secara tegas Presiden RI, Ir. H.Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, bagi daerah yang belum membuat kontrakkerja DAK dengan pihak ketiga (rekanan) sampai bulan April, maka DAK tersebut akan ditarik kembali oleh Pemerintah Pusat.
Atas penegasan Presiden RI tersebut, disinilah permainan “jahat” diduga mulai dilakukan oleh oknum pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten bima, agar DAK Rp.13,4Milyar tidak ditarik kembali oleh Pusat. Bentuknya, diduga kuat terjadi pembuatan kontrak kerja fiktif, SPK Fiktif, juga dokumen lainnya yang sengaja dibuat fiktif agar DAK itu segera ditransfer ke rekening pemerintah Daerah Kabupaten Bima. Modusnya, menggambarkan bahwa seakan-akan proyek pembangunan GOR Panda telah dilakukan pelelangan dan akan segera dikerjakan oleh pihak rekanan.
Padahal, proyek GOR Panda dilelang oleh LPSE Pemerintah Kabupaten Bima tahun 2019 kemarin sekitar bulan September atau Oktober. Sebab, pekerjaan proyek GOR Panda hanya dilakukan sisa waktu dua bulan oleh rekanan kemarin yaitu bulan Nopember dan Desember 2019, bahkan sampai sekarang masih dalam tahap pekerjaan. Pertanyaan berikutnya, perusahaan mana yang diduga membuat kontrak awal dengan pemerintah Kabupaten Bima melalui Dinas Dikpora, sebagai sarat pencairan DAK oleh Kemenpora dan Kemenkeu RI. Dan siapa saja yang melakukan penandatanganan kontrak kerja tersebut, apa yang memotivasi para “pelaku kejahatan”, sehingga berani melakukan perbuatan yang melanggar hokum tersebut. Bila, semua dugaan itu benar adanya dan terjadi.
Salah seorang Anggota DPRD Kabupaten Bima, Rafidin HB S,Sos menanggapi terlambatnya pekerjaan proyek GOR Panda senilai Rp.11Milyar lebih tersebut. Karena proyek itu menggunakan DAK Tahun 2019 kemarin, kenapa sampai hari ini belum tuntas pekerjaanya, padahal pemerintah pusat mencairkan DAK itu sejak pertengahan Tahun 2019.
“Seingat saya DAK tahun 2019 dicairkan serentak oleh pemerintah pusat ke tiap daerah sekitar bulan April atau Mei. Tapi kenapa proyek itu ditender bulan September oleh Pemerintah Kabupaten Bima kemarin. Itulah yang menjadi penyebab utama, sehingga pekerjaan GOR tidak tuntas sampai hari ini, belum lagi hal-hal yang berbau fee pada oknum tertentu,” duganya.
Rafidin juga mengungkapkan bahwa tender proyek GOR tersebut dilakukan dua kali oleh panitia. Tender pertama dimenangkan oleh perusahaan di Mataram, namun dibatalkan oleh panitia dengan alas an yang tidak bisa dipertanggungjawabkan bagi pemilik perusahaan pemenang tender. Konon, dari pengakuan pemilik perusahaan pemenang tender tersebut, bahwa proyek GOR diduga telah dibuat “label khusus”, sehingga dibatalkan begitu saja pengumuman pemenang tender pertama.
“Kalau dicermati dari pengakuan yang diperoleh saat tender pertama sampai tender kedua dimenangkan oleh perusahaan yang mengerjakan proyek GOR sekarang. Patut dicurigai dan diduga pelelangan proyek GOR itu terjadi penyalahgunaan jabatan dan kewenangan yang merugikan rakyat dan daerah, dan menguntungkan oknum tertentu dan kelompok tertentu,” tuturnya penuh duga.
Duta PAN ini berharap agar proyek GOR Panda diusut tuntas oleh pihak penegak hokum. Pasalnya, diduga terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, mulai dari proses pembuatan dokumen atau administrasi sebagai syarat pencairan DAK di Pusat, hingga pada proses pelelangan tender GOR oleh panitia lelang.
“Saya yakin dan percaya, soal GOR Panda akan berakir secara hukum, dan akan pelaku kejahatan yang diproses hukum nantinya,” tuturnya yakin.
Bagaimana tanggapan Dinas Dikpora Kabupaten Bima selaku pemilik proyek GOR Panda ? Hingga berita ini ditulis, jajaran pejabat Dikpora yang berkaitan dengan GOR Panda belum berhasil dikonfirmasi. Begitu juga dengan pihak panitia lelang proyek GOR tahun 2019 kemarin, belum berhasil ditemui di Kantornya.(KS-001)
COMMENTS