Ada hal yang menarik saat rapat konsultasi Pimpinan dan anggota Badan Anggaran (Banggar) legislative dengan jajaran esekkutif, Jum’at kemari...
Ada hal yang menarik saat rapat konsultasi Pimpinan dan anggota Badan Anggaran (Banggar) legislative dengan jajaran esekkutif, Jum’at kemarin di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Bima. Hasil Liputan langsung Wartawan Koran Stabilitas di ruang sidang terungkap kekecewaan dua puncuk pimpinan dewan yakni M. Yasin S.Pd dari Partai Gerindra dan Muhammad Aminurlah,SE dari Partai Amanat Nasional (PAN).
BIMA, KS.- Apa bentuk kekecewan dua pimpinan wakil rakyat tersebut, dan kenapa ?. Ternyata kekecewaan tersebut lantaran Bupati Bima, HJ. Indah Damayanti Putri kembali berulah dengan tidak menghadiri rapat konsultasi yang berkaitan dengan alokasi anggaran penanganan covid19 sebanyak Rp.50M, sebab sampai hari ini jajaran esekutif belum melakukan rapat bersama dengan pimpinan dan anggota dewan yang berkaitan dengan pergeseran anggaran dana covid, sementara pihak eksekutif sudah menggunakan dana itu.
“Saya menilai bahwa kita di dewan sekarang dibodohi oleh Bupati Bima. Kenapa lembaga dewan dihina seperti ini oleh Bupati. Berkali-kali kita mengundang tidak pernah hadir,” kata Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bima, M.Yasin S.Pd saat melakukan interupsi kepada pimpinan sidang M.Aminurlah,SE kemarin dengan singkat dan tegas pula.
Senada dengan M.Aminurlah alias Maman. Wakil rakyat tiga periode ini justru dengan tegas mengatakan bahwa sejak pergeseran anggaran covid Rp50Milyar, baru hari ini (Jum’at kemarin,red) diadakan rapat konsultasi dengan esekutif, itupun pihak eksekutif meminta persetujuan dewan. Namun, kenapa Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan Kepala BPPKAD tidak mau hadir dalam rapat ini. “Ada apa sebenarnya yang terjadi. Apakah mereka mau cuci tangan dibalik penggunaan anggaran covid Rp.50M ini, sehingga kalau terjadi apa-apa dikemudian hari, pejabat kebawah yang diikat oleh hukum,” tegas Maman seraya menilai lembaga dewan ini dihianati dan tidak dihormati lagi oleh eksekutif terutama kepala dan wakil kepala Daerah.
Karena itu, Maman meminta Bupati Bima agar tidak main-main dalam kaitan pergeseran anggaran covid19. “Itu uang Negara dan rakyat Kabupaten Bima, bukan uang pribadi kita yang seenaknya mau digunakan uang apa uang sebanyak itu. Saya minta data keseluruhan penggunaan dana itu secara jelas dan detail. Kalau tidak diberikan dengan rinciaan penggunaan anggaran, maka akan berdampak buruk bagi pemerintah daerah kabupaten bima ke depan, akibat ulah kekuasaan yang tidak transparan ini,” ujarnya.
Di tempat yang sama, anggota Banggar lain Ilham,SH dari PKS menegaskan, bahwa ketidakhadiran Bupati, Wakil Bupati dan Sekda dalam rapat konsultasi ini patut dicurigai bahwa penggunaan dana covid selama ini, baik yang diambil dari dana tak terduga, maupun dari angka Rp.50Milyar, terindikasi telah terjadi kejahatan kekuangan Negara oleh Bupati dan jajarannya.
“Pemerintah saat ini dibawah kendali Hj.Indah Damayanti Putri semakin rusak dan parah. Ini harus segera diambil sikap tegas oleh seluruh rakyat Kabupaten Bima, terutama wakil rakyat. Sebab Dinda ini memimpin daerah seperti milik dia sendiri, ” tegas Ilham berkali-kali dalam rapat tersebut.
Bupati kata Ilhmad harus menyampaikan pada rapat sekarang (Jum’at kemarin,red) soal apa saja yang digunakan uang selama penanganan covid.”Kalau bupati mau jujur soal penggunaan dana covid, kenapa tidak mau hadir dalam rapat ini. Sikap bupati bima hari ini mencoreng kredibilitas lembaga dan selama ini bupati sering kali tidak mau hadir setiap rapat yang diundang oleh dewan.”Saya mengatakan bahwa bupati bima selain pemimpi yang tidak jujur dan ikhlas membangun daerah ini, juga bupati yang tidak menghormati lembaga dewan,” pungkasnya.
Mendengar sejumlah pernyataan dari pimpinan dan anggota dewan tersebut, tak satupun pejabat pemerintah Daerah Kabupaten Bima yang sempat hadir kemarin untuk berkata apa-apa, mulai dari asisten dan tiga pejabat eselon tiga dan empat tak satupun berkutik.(KS-002)
BIMA, KS.- Apa bentuk kekecewan dua pimpinan wakil rakyat tersebut, dan kenapa ?. Ternyata kekecewaan tersebut lantaran Bupati Bima, HJ. Indah Damayanti Putri kembali berulah dengan tidak menghadiri rapat konsultasi yang berkaitan dengan alokasi anggaran penanganan covid19 sebanyak Rp.50M, sebab sampai hari ini jajaran esekutif belum melakukan rapat bersama dengan pimpinan dan anggota dewan yang berkaitan dengan pergeseran anggaran dana covid, sementara pihak eksekutif sudah menggunakan dana itu.
“Saya menilai bahwa kita di dewan sekarang dibodohi oleh Bupati Bima. Kenapa lembaga dewan dihina seperti ini oleh Bupati. Berkali-kali kita mengundang tidak pernah hadir,” kata Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bima, M.Yasin S.Pd saat melakukan interupsi kepada pimpinan sidang M.Aminurlah,SE kemarin dengan singkat dan tegas pula.
Senada dengan M.Aminurlah alias Maman. Wakil rakyat tiga periode ini justru dengan tegas mengatakan bahwa sejak pergeseran anggaran covid Rp50Milyar, baru hari ini (Jum’at kemarin,red) diadakan rapat konsultasi dengan esekutif, itupun pihak eksekutif meminta persetujuan dewan. Namun, kenapa Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan Kepala BPPKAD tidak mau hadir dalam rapat ini. “Ada apa sebenarnya yang terjadi. Apakah mereka mau cuci tangan dibalik penggunaan anggaran covid Rp.50M ini, sehingga kalau terjadi apa-apa dikemudian hari, pejabat kebawah yang diikat oleh hukum,” tegas Maman seraya menilai lembaga dewan ini dihianati dan tidak dihormati lagi oleh eksekutif terutama kepala dan wakil kepala Daerah.
Karena itu, Maman meminta Bupati Bima agar tidak main-main dalam kaitan pergeseran anggaran covid19. “Itu uang Negara dan rakyat Kabupaten Bima, bukan uang pribadi kita yang seenaknya mau digunakan uang apa uang sebanyak itu. Saya minta data keseluruhan penggunaan dana itu secara jelas dan detail. Kalau tidak diberikan dengan rinciaan penggunaan anggaran, maka akan berdampak buruk bagi pemerintah daerah kabupaten bima ke depan, akibat ulah kekuasaan yang tidak transparan ini,” ujarnya.
Di tempat yang sama, anggota Banggar lain Ilham,SH dari PKS menegaskan, bahwa ketidakhadiran Bupati, Wakil Bupati dan Sekda dalam rapat konsultasi ini patut dicurigai bahwa penggunaan dana covid selama ini, baik yang diambil dari dana tak terduga, maupun dari angka Rp.50Milyar, terindikasi telah terjadi kejahatan kekuangan Negara oleh Bupati dan jajarannya.
“Pemerintah saat ini dibawah kendali Hj.Indah Damayanti Putri semakin rusak dan parah. Ini harus segera diambil sikap tegas oleh seluruh rakyat Kabupaten Bima, terutama wakil rakyat. Sebab Dinda ini memimpin daerah seperti milik dia sendiri, ” tegas Ilham berkali-kali dalam rapat tersebut.
Bupati kata Ilhmad harus menyampaikan pada rapat sekarang (Jum’at kemarin,red) soal apa saja yang digunakan uang selama penanganan covid.”Kalau bupati mau jujur soal penggunaan dana covid, kenapa tidak mau hadir dalam rapat ini. Sikap bupati bima hari ini mencoreng kredibilitas lembaga dan selama ini bupati sering kali tidak mau hadir setiap rapat yang diundang oleh dewan.”Saya mengatakan bahwa bupati bima selain pemimpi yang tidak jujur dan ikhlas membangun daerah ini, juga bupati yang tidak menghormati lembaga dewan,” pungkasnya.
Mendengar sejumlah pernyataan dari pimpinan dan anggota dewan tersebut, tak satupun pejabat pemerintah Daerah Kabupaten Bima yang sempat hadir kemarin untuk berkata apa-apa, mulai dari asisten dan tiga pejabat eselon tiga dan empat tak satupun berkutik.(KS-002)
COMMENTS