Bima,KS.- Jeritan dan teriakan dalam bentuk aksi ratusan warga Langgudu sampai menduduki Kantor Bupati Bima, srjak Senin kemarin, menjadi ba...
Bima,KS.-Jeritan dan teriakan dalam bentuk aksi ratusan warga Langgudu sampai menduduki Kantor Bupati Bima, srjak Senin kemarin, menjadi bagian dari potret kepentingan masyarakat yang terabaikan oleh pemerintah Kabupaten V
Bima.
 |
| Edi Mukhlis |
Tuntutan warga yang mengharap segera direalisasikan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah selatan Kabupaten Bima tersebut, tranding topik dari miniatur kegalaun masyarakat atas janji-janji yang dirasakan belum ditepati penguasa negeri ini.
Begitu prolog dari narasi yang dinyatakan Edi Mukhlis, satu dari sekian wakil rakyat dapil wilayahnya para warga yang melakukan aksi nginap dan duduki tempat berkantornya orang nomor satu di Kabupaten Bima itu.
Pada wartawan di Gedung Dewan, Selasa (30/6) Edi Mukhlis, menimpali bahwasanya aksi yang dihajatkan ratusan warga Langgudu tersebut, mesti disikapi serius oleh Bupati Indah Damayanti Puteri (IDP) dengan memknta maaf dan pada tahun anggaran 2021 tutuntan massa aksi tersebut, dimasukan dalam APBD atau direalisasikan.
"Sederhana koq solusinya. Bupati turun dihadapan warga yang demo, minta maaf dan memastikan pada 2021 akan direakisasikan,"katanya.
Ketua Komisi 3 yang membidangi Pembangunan ini, bahwa selama kurun waktu 4 tahun terkahir ini, keberpihakan anggaran yang dikucurkan pemerintah memang diakuinnya minim, terutama terkait infrastruktur jalan dan jembatan. "Jadi wajar saja masyarakat berteriak dan menjerit, berharap ada kebaikan dari pemerintah terhadap pembangunan diwilayahnya,"sentilnya
Mestinya kalau pemerintah peduli dan memiliki visi membangun dengan melihat potensi dan prospek yang ada di wilayah Langgudu Selatan khususnya, maka penggelontoran anggaran Rp 5 Milir pertahun saja, menjadi logis dan tepat dalam memahami karakter pembangunan.
Sebagai wakil rakyat, apalagi wakil dari Dapil warga yang melakukan aksi, kata Edi, setiap rapat selalu menekankan bahwa Langgudu bagian selatan, dijadikan primadona baru dalam menyongosong tatanan ekonomi dan pariwisata yang menjanjika. Tentu jalan dan jembatan sebagai akses pertumbuhan ekonomi, diperhatikan sungguh-sungguh.
"Kalau jalan bagus dampak positifnya, akselerasi pertumbuhan ekonomi menjadi meningkapt siginifikan. Semisal sargasum dan rumput laut dan destinasi wisata yang cukup menjanjikan yang adanya di wilayah laut langggudu,"ujarnya, seraya mengeluhkan, teriakan dirinya selama ini nyaris tidak pula ditanggapi pemerintah.
Berbagai potensi inilah yang disayangkannya. Padahal inkam sebagai pendapatan daerah yang menjanjikan ada di wilayah Langgudu
Misalnya sebut Edi, Pantai Wane, Pantai Rontu, pantai Sera Nae, Pantai Woro teritengrasi menjadi satu kawasan yang potensial dengan pulau Nisa Sura dan pulau Nisa Bea yang selama ini tidak satu senpun kberpihakan anggaran daerah dalam penataannya.
Dari tahun ke tahun pada TAPD dan Bupati, sambungnya, perbaiki jalan itu selalu didengungkan. Jika saja akses infrastruktur jalan dan jembatan itu terbangunu, maka berbagai geliat ekonomi kelautan dan pertanian serta pariwisata dengan berbagai destinasinya, menjadi potensi yang menjanijikan.
"Jadi wajar masyarakat turun aksi hingga nginap. Karena tidak adanya keberpihakan dan pedulinya pemerintah,"katanya seraya meyakini aksi itu tidak ada yang menunggangi,
Tidak ada provokasi apalagi menggiri dan mempolitisasinya. Itu murni aksi kekecewaan yang lahir dari hati terdalam masyarakat sendiri.
Duta Nasdem ini tidak menampik dan sebaliknya mengapresiasi gelontoran anggaran sekitart Rp 6 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan pada sekitar tahun 2015, saat pemerintahan H Syafru. "Dulu tahun 2015 ada Paket Nggelu-Sape Cs yang didalamnya ada peningkatan jalan di Langgudu. Saat masa pemerintahan Aji Syafru. Saya apresiasi pemerintah saat itu,"ucapnya.(RED)
COMMENTS