Bima,KS.- Nasib Ratusan warga Desa Oi Katupa yang bertahan dan mengais hidup dilereng Gunung Tambora, kian memerihantinkan. Segala usaha mul...
Bima,KS.- Nasib Ratusan warga Desa Oi Katupa yang bertahan dan mengais hidup dilereng Gunung Tambora, kian memerihantinkan.
Segala usaha mulai dari aksi demonstrasi long marc menuju gedung Bupati Bima hingga mengadu ke Presiden serta sejumlaah menteri terkait, bahkan ke Komnas HAM, telah terupaya demi memperjuangkan segumpal tanah yang sudah digarap puluahan tahun lamanya.
Kini tanah yang telah menjadi tumpah darah itu, kembali terancam dirampas para topeng tirani negeri.
PT Sanggat Agro Persada, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang minyak kayu putih itu, kembali mengancam akan menggusur kembali, sisa dari jengkal demi jengkal tanah yang menjadi harapan terakhir mencari sesuap nasi bagi ratusan warga Oi Katupa ditanah Tambora penuh misteri ini.
Pada sejumlah wartawan, Sabtu (13/6), di Desa Oi Katupa Kecamatan Tambora, ratusan warga yang berkumpul menceritakan dan berkeluh kesah segala yang tengah dialaminya saat ini.
Sungguh kepolosan yang terbungkus sedih dan keluh mewarna dirasakan warga saat ini. Bukan saja ancaman penggusuran lagi dan lagi yang dirasakan. Lebih dari itu, intimidasi tengah dirasakan warga. Sehingga aktivitas bercocok tanam yang mereka lakukan selama ini terganggu.
Warga Desa Oi Katupa Nasrudin H Yunus misalnya, menceritakan awal mendiami dan bercocok tanam di Desa Oi Katupa kawasan Gunung Tambora. Sejak tahun 1985, sebelum pemekaran menjadi Desa Oi Katupa. Bersama warga lain datang untuk bertani, karena mendapat izin dari pemerintah, baik pemerintah desa, pemerintah kecamatan pun Pemerintah Kabupaten Bima.
"Kita disuruh oleh Camat Tambora juga waktu itu. Kita bercocok tanam, mulai pisang, jagung, pepaya, kacang, jagung dan padi," sebutnya.
Seiring berjalannya waktu, sambung Nasaruddin bercerita, Pemekaran Desa Oi Katupa dari Kawinda Toi, ada sejumlah syarat yang mesti dipenuhi. Diantaranya, jumlah KK minimal 400 KK, lahan seluas 5 ribu hektar dan sejumlah syarat lain, menjadi iming-iming yang sebelumnya disebutkan pemerintah untuk diberikan masing - masing 2 Ha untuk per kepala keluarga. Sementara ada sekitar 400 lebih kepala keluarga yang menggantung hidup dari lahan tersebut.
Namun saat warga mengelola lahan tersebut, justru diganggu oleh PT Sanggar Agro, tahun 2015 warga turun melakukan protes dan menggelar aksi demonstrasi selama 3 bulan lebih. Menuntut agar lahan yang ingin digusur tersebut diberikan sepenuhnya dikelola oleh warga setempat.
"Sekarang masalah kembali muncul. Kami diintimidasi lagi, lahan yang kami kelola saat ini mau digusur lagi oleh PT Sanggar Agro," ungkapnya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Syamsuddin, tanah yang diberikan oleh pemerintah akan diambil lagi oleh PT Sanggar Agro. Padahal warga sudah diberikan hak untuk kelola lahan tersebut.
"Lahan garap warga sejak tahun 1985, diatur pemerintah. Buktinya ada surat garap dan SPPT. Sekarang lahan produktif yang warga kelola mau digusur," terangnya.
Terhadap intimidasi yang saat ini mereka hadapi, dan masalah lahan yang tak kunjung usai tersebut. Mereka bahkan sudah menyampaikan ke DPR RI bahkan ke Presiden. Hanya saja belum bisa ditangani oleh pemerintah pusat karena terhalang Pandemi Covid-19.
"Sengaja kita tidak mau lagi mengadu ke Bupati Bima, karena aspirasi kami tidak pernah diurus dengan baik. Makanya lapor ke pusat. Dewan presiden sebenarnya sudah mau turun langsung untuk meninjau. Tapi tunggu dulu selesai Covid-19 ini," katanya.
Menurut dia, dari hasil aksi tahun 2015 lalu memang sudah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Bima jika diberikan lahan seluas 300 Ha untuk dikelola oleh masyarakat. Namun ketika masyarakat bekerja dan bercocok tanam di lahan tersebut, juga ingin dikuasai oleh PT Sanggar Agro.
Hingga saat ini pun sambungnya, lahan yang ditentukan seluas 300 Ha, belum ditentukan titik koordinatnya. Bahkan 5.000 Ha yang sebelumnya disebut sejak tahun 1985, pun tidak pernah ditentukan titik koordinatnya.
"Mana titik koordinat yang 5.000 Ha atau 300 Ha itu? Sampai sekarang kan tidak pernah ditentukan. Makanya kita desak pemerintah tentukan semua titik koordinat tersebut. Karena lahan ini mau dikuasai semua oleh PT Sanggar Agro," tudingnya.
Syamsuddin mengungkapkan, ancaman dan intimidasi terhadap lahan warga saat ini muncul beberapa bulan pekan terakhir. Perusahaan tersebut memberitahu warga bahwa akan menggusur lahan apabila tanggal 20 Juni 2020 nanti warga tidak mengosongkannya.
Namun ancaman tersebut dipastikannya akan dilawan. Pasalnya lahan tersebut merupakan hidup dan mati warga setempat. Kemana lagi mereka akan hidup dan bercocok tanam jika lahan tersebut dikuasai oleh PT Sanggar Agro.
"Kita akan melawan. Karena saat sekarang saja kami sudah merasakan kesengsaraan karena diintimidasi," tegasnya.
Mansyur warga Oi Katupa lainnya, mewakili dengan keluh kesah yang begitu menukik. Ia dan seluruh warga lainya, sudah tidak akan percaya lagi dengan Bupati Bima. Sebab, mengadu hingga berharap keberpihakan dari pemimpin rakyat yang ini, sebutnya, sama halnya berimpi jatuhnya bulan.
"Kami sudah tidak percaya lagi sama Bupati. Sejak awal hingga sekarang. Kemana Bupati. Kenapa tidak pernah peduli pada nasib kami yang diancam dan digusur ini.,"keluhnya.
Tidak itu saja, Mansur terlihat begitu emosional dan melampiaskan kekecewan seluruh warga Oi Katupa, dengan mengancam jika seribu hektar yang tersisa akan digusur sebagaimana ancama perusahaan minyak kayu putih itu, maka titik darah penghabisan dan perlawanan menjadi solusi terkahir.
"Jika digusur lagi kami akan melawan,"pastinya.(RED)
COMMENTS