Bima,KS.- Beragamnya masalah yang mengemuka mulai dari pergeseran hingga penganggaran yang dibijaki dan direalisir Pemerintah Kabupaten Bima...
Bima,KS.-Beragamnya masalah yang mengemuka mulai dari pergeseran hingga penganggaran yang dibijaki dan direalisir Pemerintah Kabupaten Bima, dalam menuntaskan pandemi mematikan Covid-19, menuai sikap kritis dari para wakil rakyat yang duduk di Lembaga Legislatif setempat.
Alhasil carut marut peregeseran dan kebijakan penganggaran Covid-19, berujung terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) yang sudah diparpurnakan pembentukannya disertai penerbitan Surat Keputusan (SK) bagi Pansus yang di ketuai Ilham Yusuf.
Nyaris sebulan lebih Pansus terbentuk. Kerja nyata dari keberadaan Pansus tersebut, tidak terdengar pasca dirilisnya pos penerimaan pengaduan masalah Covid-19 di wilayah Kabupaten Bima.
Apa Kabar Pansus Covid. Masuk angin kah wakil rakyat kita ? Ketua Pansus, Ilham Yusuf, Rabu (1/7) via seluluer pada wartawan, membantah keras, jika Pansus Covid-19 yang dibentuk beberapa waktu lalu, masuk angin dan tidak mau bekerja membahas sengkarut dan berbagai masalah yang terjadi. Justeru dirinya bertanya-tanya, mengapa Pansus yang sudah di SK-kan pembentukannya tersebut, belum juga digaendakan dan dijadwalkan pelaksanaan pembahasan terkait kerja Pansus.
“Sebagai Ketua Pansus, justeru saya heran mengapa belum dijadwalkan dan diagendakan kerja pembahasan terkait covid yang sudah diberikan kewenangan pada Pansus untuk memabahasnya”heran Ilham.
Ilham yang juga Ketua Komisi 3 ini pun, melihat ada kesan tarik ulur kepentingan diinternal anggota dewan dalam memaknai tugas dan kerja dewan hingga perlu tidaknya pembetukan Pansus Covid-19. Padahal sejatinya, pembentukan Pansus Covid, gambarnya, sebagai wujud kontrol dan pengawasan dari lembaga legislatif pada ekskutif dalam pelaksanaan dan penggunaan anggaran.
“Dengan dibentuknya Pansus covid, maka pada ujungnya diketahui seperti apa bentuk penggeseran dan realisasi anggaran pembiayaan pelaksaaan pencegahan wabah covid di masyarakat,”jelasnya.
Pansus dibentuk kata duta PKS ini, tidak dalam rangka mengadili pemerintah terkait kecurigaan penyalahgunaan anggaran yang digeser dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Termasuk sebutnya, diketahuinya seperti apa realisasi penggunaan anggaran untuk apa saja dan realisasi bantuan langsung yang dibijaki pemerintah, apakah sudah sesuai dengan data dan fakta lapangan. Sehingga terjawab nantinya, mengapa di tengah masyarakat terjadi riak dan dinamika yang menyoal berbagai bantuan dan penggunaan anggaran.
Kembali ke lambannya dan tidak terlihatnya kerja Pansus Covid-19 yang sudah terbentuk, Ilham menyarankan untuk menanyakan pada pimpinan Badan Musyawarah (Banmus), mengapa belum diagendakan penjadwalan kerja Pansus.”Silakan tanya pimpinan Banmus, soal itu. Kami (Pansus) tinggal menunggu agenda dan penjadwalan kerja Pansus saja,”lontarnya.
Satu dari pimpinan Banmus, M Aminurllah yang dimintai tanggapan, menegaskan, kalau Banmus tidak ada masalah. Tinggal diagendakan saja. “Kami akan jadwalkan kerja Pansus. Nanti setelah pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Bupati Bima terkait APBD 2019. Itu tidak ada masalah,”katanya.
Soal lamban dan dianggap masuk angin, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima ini, membantahnya. Tidak ada masuk angin, semua berjalan sesuai agenda dewan. Toh Pansus sudah di SK-kan. Aritnya tidak ada masalah. “Pansus Covid pasti jalan dan harus jalan sesuai kesepakatan paripurna. Apalagi itu menyakngkut permasalahan rakyat dan penggunaan anggaran negara. Jadi tidak boleh dihentikan,”pastinya.(RED)
COMMENTS