Kota Bima,KS.- Mewabahnya pandemi Covid-19 di belahan dunia tidak terkecuali Indonesia, mengharuskan pemerintah pusat membijaki peregesaran ...
Kota Bima,KS.-Mewabahnya pandemi Covid-19 di belahan dunia tidak terkecuali Indonesia, mengharuskan pemerintah pusat membijaki peregesaran anggaran baik di pusat pun daerah. APBN dan APBD menjadi target yang pasti dan terukur untuk mencegah mewabahnya pandemi mematikan tersebut.
 |
| Suroto |
Di Kabupaten dan Kota Bima pun begitu adanya. Puluhan miliar anggaran negara yang termaktub dalam ABPD masing-masing, mesti terkuras dan digeser untuk kepentingan pencegahan virus tersebut. Mulai dari sisi pencegahan dan penyembuhan hingga antisipasi dan bantuan dalam bentuk jaring pengaman sosial, menjadi psotur baru penggunaan anggaran.
Lalu kebijakan Pemkot dan Pemkab dalam mengelola dan merealisasikan anggaran covid sudah sesuaikah dengan aturan mainnya ?, apakah adanya dinamika dan persoalan ditengah masyarakat hingga tidak sedikit yang menggelar aksi demonstrasi menyoal penganggaran covid yang dengan dugaan adanya tindak pidana korupsi dibalik semua itu ?. lalu perlukah Kejaksaan masuk dan membidik penggunaan dana covid, minimal dengan melakukan penyelidikan ?.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bima, Suroto, Rabu (1/7) pada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, memastikan jika ditemukan adanya dugaan peristiwa tindak pidana korupsi didalam pelaksnaan dan penganggaran serta pengunaan dana covid, maka sudah menjadi barang tentu pihaknya akan memeroses sesuai aturan yang berlaku.
“Ya tentu akan kami telusuri dan proses sesuai aturan yang berlaku. Silakan saja melapor pada kami jika ditemukan adanya kejanggalan dan dugaan yang mengarah pada tindak pidana korupsi,”ujarnya.
Hanya saja, sebutnya, dengan adanya MoU atau nota kesepahaman antara Pemda baik Kota pun Kabupaten terkait penggunaan dan Covid, posisi Kejaksaan sebutnya, memberikan pendampingan hukum atas penggunaan anggaran tersebut. Tentu sifatnya, kata Suroto, jika ada kesalahan dan lain sebagainya dalam proses penggunaan anggaran, pihaknya selalu mengingatkan.
“Tetapi MoU pendampingan Kejaksaan dengan pemerintah daerah, tidak sama sekali menjadi tameng atau menggugurkan kewajiban kami untuk memeroses jika ada penyimpangan penggunaan dana covid,”pastinya.
Agar dinamika dan pertanyaan masyarakat tidak terus membias, Kajari Bima, berharap pada Pemkab dan Pemkot Bima, untuk transparan dan membuka akses informasi yang jelas terkait penganggaran dan penggunaan dana covid. Tentu katanya, akan menjadi tanya dan cenderung mengundang dugaan negatif, jika pemerintah tidak terbuka menginformasikan dan menjelaskan pada publik, terkait penggunaan dana Covid.
“Pemerintah harus terbuka dan mengakses informasi terkait penggunaan dana covid. Apakah pagu anggaran yang disiapkan pemerintah, sudah dipergunakan semua atau masih ada. Ya harus dijelaskan agar tidak mengundang tanya dan dugaan,”saranya.(RED)
COMMENTS