Hj. Indah Damayanti Putri (IDP) dan sejumlah oknum pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima dalam pengelolaan anggaran covid19 (Corona) se...
Hj. Indah Damayanti Putri (IDP) dan sejumlah oknum pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima dalam pengelolaan anggaran covid19 (Corona) sebanyak Rp.50Milyar yang bersumber dari APBD KAbupaten Bima Tahun Anggaran 2020 sekarang, membuat sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Bima geram dan menilai bahwa Pemkab Bima dibawa kendali IDP dinilai tidak transparan dan jujur mengelola dana pandemic tersebut.
 |
| Ilham Yusuf,SH |
BIMA, KS.- Tertutupnya Bupati Bima mengelola dana sebanyak itu, membuat puluhan wakil rakyat dari berbagai daerah pemilihan (Dapil) dari sekian banyak partai politik mengambil langkah tegas dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus).
Parahnya lagi, ada juga sejumlah anggota dewan dari Partai Golkar ikut bergabung dan mendukung penuh pembentukan pansus tersebut. Anggota dewan dari Golkar itu adalah Ramdin,SH alias Gio dari Dapil III yang masuk dalam pansus dari utusan Komisi bukan dari fraksi Golkar.
Akankah pimpinan dan anggota pansus dana covid bisa melanjutkan harapan mereka untuk mencari tahu kebenaran penggunaan dana covid Rp.50Milyar tersebut ?.
Menjawab pertanyaan tersebut, Ketua Pansus Ilham Yusuf,SH mengaku kecewa dengan sikap pimpinan Dewan sekarang, karena surat permohonan penjadwalan kerja pansus tak mendapat respon dari Ketua DPRD Kabupaten Bima, Muhammaf Fery Yandi, padahal surat yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Banmus tersebut telah diserahkan sejak tanggal 8 Juni 2020 kemarin, namu baru kemarin dilakukan disposisi oleh Wakil Ketua DPRD Muhammad Aminurllah,SE, itupun setelah ditarik kembali dari Meja Ketua Dewan.
“Saya melihat Ketua dewan kita tidak ikhlas membangun daerah ini.Mestinya, bila ada surat semacam itu yang masuk di mejanya, Ketua dewan bisa membicarakan dengan anggota, kalau ada sesuatu yang tidak ia pahami, bukan membiarkan surat itu berminggu-minggu di mejanya,” tuturnya kesal.
Ilham juga menilai bahwa Ketua dewan tidak merespon secara baik surat pansus tersebut. Ini juga membuktikan bahwa Ketua Dewan sekarang belum memahami sepenuhnya tugas dan tanggungjawab sebagai pimpinan.
”Mestinya surat itu harus direspon cepat, karena pembentukan pansus bukan bertujuan untuk mencari kesalahan penguasa dan para pejabat pemkab Bima, tapi langkah positif untuk membuktikan pada masyarakat Kabupaten bima bahwa dana Rp.50Milyar itu benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat ,” paparnya.
Ilham berharap agar pansus itu dapat bekerja maksimal dan membuahkan hasil memuaskan. Sebab, dana Rp.50Milyar itu bukan dana kecil tapi anggaran yang begitu banyak, tentu harus dipertanggungjawabkan secara jujur dan benar oleh pengambil kebijakan di eksekutif, tentunya Bupati Bima, dan para pejabatnya.
“Kalaupun hasil pansus nanti menemukan adanya penyalahgunaan dana covid, tentunya akan diambil langkah tegas. Yang jelas, pansus dibentuk untuk mencari tahu kebenaran, apa saja yang dibeli oleh pemerintah selama ini terkait covid19,” pungkasnya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, Muhammad Aminurllah,SE mengatakan, apapun yang menjadi rencana kegiatan teman-teman anggota dewan, termasuk pansus dana covid harus direspon oleh pucuk pimpinan, bilamana persoalan yang dipansus itu untuk kepentingan masyarakat kabupaten Bima.”Sepanjang itu baik untuk kepentingan rakyat daerah, tentu harus didukung penuh,”cetusnya.
Wakil rakyat tiga periode ini mengaku tidak tau ada surat dari teman-teman pansus untuk pimpinan, karena surat itu masuk di ruangan Ketua Dewan. “Nah, saya baru tahu surat itu kemarin, dan akhirnya saya lakukan disposisi agar menjadwal ulang oleh pimpinan dan anggota banmus untuk segera diagendakan, kapan pansus mulai kerja,” terangnya.
Ketua DPD PAN Kabupaten Bima itu juga meminta kepada pimpinan dan anggota pansus nantinya, agar hasil kerja pansus dapat dilaporkan ke pimpinan, sehingga ke depan bisa dilakukan langkah-langkah, demi terwujudnya tujuan dan harapan atas dibentuknya pansus dana covid tersebut.
“Saya minta anggota dan pimpinan pansus itu nanti tetap koordinasi dengan kami pimpinan dewan,”harapnya. (KS-001)
COMMENTS