Lima tahun Hj.Indah Damayanti Putri bersama Drs.H.Dahlan memimpin Daerah Kabupaten Bima. berbagai pembangunan sudah dan tengah dibangun oleh...
Lima tahun Hj.Indah Damayanti Putri bersama Drs.H.Dahlan memimpin Daerah Kabupaten Bima. berbagai pembangunan sudah dan tengah dibangun oleh kedua pemimpin yang berhasil menang kembali Pilkada yang digelar tanggal 9 Desember 2020 kemarin. Namun, dibalik kesuksesan mampu mengambil hati rakyat secara mayoritas, terselip sesuatu yang dianggap tak berhasil kedua pemimpin daerah ini mengolah Sumber Daya Alam (SDM) yang ada di seluruh Wilayah Kabupaten Bima, dalam rangka meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD) .
 |
| Rafidin, S.Sos |
BUKTINYA, PAD tiap tahun tidak naik-naik, namun berjalan ditempat, sehingga selama Dinda-Dahlan menjadi pemimpin hanya mengandalkan dana transfer untuk melayani pembangunan yang dituntut oleh rakyat, sementara potensi untuk menaikan PAD sangat banyak yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bima, terutama dibidang pariwisata yang sudah mulai nampak disejumlah Wilayah Kecamatan di Kabupaten Bima, seperti Sape, Lampu, Monta, Parado, Wera dan lainnya.
Melihat kondisi lemahnya eksekutif dalam rangka menggenjot PAD tersebut, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bima, Rafidin S,Sos meminta Bupati agar tidak terlalu manja terhadpa para pejabat dan pegawai yang dinilai tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik, terutama dinas-dinas yang tidak menyetor PAD sesuai target. Bila perlu, kata Duta PAN asal Dapil tiga ini, meminta bupati agar mencopot pejabat yang dianggap tidak memiliki kemampuan bekerja menggenjot PAD dimaksud.
“Saya pikir Bupati Bima selama ini terlalu memanjakan pejabat. Nah, dua periode keduanya ini, saya minta Bupati ambil tindakan tegas terhadap para pegawai dan pejabat yang tidak punya niat baik membantu Bupati untuk bisa melayani kebutuhan rakyat di 191 Desa dari 18 kecamatan tersebut,”tegasnya.
Kata Rafidin, ketika pemerintah dituntut oleh rakyat untuk membangun berbagai aspek pembangunan, yang disalahkan adalah bupati, sedangkan bupati memiliki banyak pegawai dan pejabat yang memang mengabdi untuk rakyat, daerah dan Negara.”Saya pikir Bupati sudah maksimal melayani rakyat, namun pembantunya ke bawa tidak merasa diri bahwa mereka mengabdi untuk bersama-sama melayani rakyat. Salah satunya adalah mencari potensi alam yang ada di 191 desa tersebut, kemudian mengolahnya dengan baik, sehingga dengan sendirinya PAD akan terpenuhi sesuai target,” urainya.
harapan lain dari mantan Ketua PWI Bima-NTB ini adalah Bupati tidak sembarang mengangkat pejabat untuk menempati jabatan-jabatan tekhnis yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dan kepentingan rakyat, seperti untuk Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Kantor Perijinan dan Terpadu, Dinas Pariwisata, Dinas Perkim dan sejumlah Dinas lainnya.
“Jika salah menempatkan pejabat, maka akibatnya banyak, termasuk malasnya pejabat untuk turun ke rakyat dalam rangka mengajak dan membujuk rakyat untuk bersama-sama membangun Bima ini, terutama yang berhubungan dengan kewajiban rakyat membayar retribusi, pajak dan lainnya,” pintanya.
Diakhir komentarnya, Rafidin kembali menegaskan agar Bupati dan Wakil Bupati Bima serta Sekretaris Daerah Kabupaten Bima, Drs.H.Taufik HAK agar di tahun 2021, APBD Kabupaten Bima sebanyak Rp.1,8 Triliun betul-betul dinikmati oleh rakyat yang begitu banyak di Wilayah Kabupaten Bima.
”Jangan lagi membangun proyek yang nilainya mencapai puluhan atau Rp.100Milyar perpaket seperti pembangunan Masjid Agung di samping Kantor Bupati sekarang, karena saat ini yang dibutuhkan oleh rakyat adalah pembangunan jalan jembatan, bangunan pendidikan, bangunan wisata sejumlah pantai di beberapa kecamatan, juga pembangunan TPQ-TPQ di setiap Desa, juga pembangunan lain yang menjadi tuntutan utama rakyat,” jelasnya.
Kembali soal pengabdian tulus seorang pejabat sangat bergantung pada ketegasan, keseriusan, dan ikhlasnya pemimpin dalam memberikan pelayanan kepada rakyat.”Sekali lagi, di periode kedua sekarang, saya minta Bupati untuk betul-betul menggunakan APBD sebanyak Rp.1,8 Triluan tersebut untuk kepentingan rakyat semata. Hentikan alokasi anggaran satu paket proyek bernilai belasan milyar hanya untuk pembangunan sebuah gedung, karena pemerintah sekarang hanya mengandalkan dana trasnfer dari pusat, bukan hasil mengolah SDA yang ada di kabupaten Bima,” harapnya. (KS-Muluk)
COMMENTS