Direktur PDAM Kabupaten Bima, H.Khaerudin,ST,MT merupakan pejabat pensiunan dari Dinas Perkim Kabupaten Bima. Mantan Kadis Distamben Kabupat...
Direktur PDAM Kabupaten Bima, H.Khaerudin,ST,MT merupakan pejabat pensiunan dari Dinas Perkim Kabupaten Bima. Mantan Kadis Distamben Kabupaten Bima ini dipercaya oleh Bupati Bima, Hj. Indah Damayanti Putri,SE untuk menata kembali management PDAM yang sudah bertahun-tahun buruk, dan nyaris bubar tersebut. Namun, harapan Bupati agar mantan Kabag APP di era kepemimpinan Bupati Bima almarhum H.Ferry Zulkarnain,ST memperbaiki management pengelolaan PDAM agar jauh lebih, justru tak nampak adanya perbaikan selama H.Khaerudin memimpin BUMD milik Pemkab Bima tersebut.
 |
| Rafidin, S.Sos |
BIMA, KS.- Melihat dan mencermati kondisi management PDAM dalam beberapa tahun terakhir ini, terutama ketika PDAM dipimpin oleh H.Khaerudin,MT, justru tak terlihat adanya perubahan sebagaimana yang diharapkan. Yang muncul di medsos, Direktur PDAM fokus mendesak pemerintah baik eksekutif maupun legislatif agar segera memberikan modal berupa penyertaan modal untuk PDAM, meski tahun 2019 lalu, PDAM telah diberikan suntikan modal sebanyak Rp.500Juta.
“PDAM itu adalah perusahaan Daerah yang sangat berpotensi untuk menggenjot PAD bagi pemerintah Daerah, karena pelanggan PDAM begitu banyak yang tersebar di wilayah Kabupaten dan Kota Bima. hanya saja, di PDAM sana masih banyak oknum pegawai yang nakal, tidak bekerja serius dan fokus perbaikan fasilitas yang ada, sehingga kebutuhan masyarakat soal air terlayani. Nah, justru saya melihat, mulai dari Direktur hingga staf kebawah menagih utang pelanggan dengan cara mematok nilai utang pelanggan, padahal pelanggan tersebut sudah lama tidak menikmati air bersih,” kata Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bima, Rafidin S,Sos..
Kata Rafidin, bantun modal BUMD terutama PDAM tidak harus dilakukan lagi di Tahun Anggaran 2021 ini. Sebab, baru setahun lalu diberikan modal Rp.500Juta sebagaimana tertuang dalamlaporan ringkasan pertanggungjawaban keuangan Daerah Kabupaten Bima di Tahun 2020 kemarin.”Dana Rp.500Juta itu digunakan untuk apa saja, dan sejauhmana perubahan BUMD tersebut dengan modal sebanyak itu. Saya malah melihat PDAM semakin tidak jelas pelayanan terhadap warga Kabupaten dan Kota Bima terutama pelanggan air,” jelasnya.
Buruknya kondisi management PDAM tersebut, kata duta PAN ini, disebabkan sumber daya manusia yang tidak energik dan tak berkualitas lagi alias afkir termasuk Direktur PDAM sekarang. Solusinya, bila ingin BUMD maju dan berkembang,bermanfaat bagi daerah dan rakyat, maka BUMD harus dikelola oleh sumber daya manusia yang cerdas berpikir dan memiliki jaringan relasi tersebat dimana-mana.”Sementara H.Khaerudin itu hanya pejabat yang hanya punya pengalaman dibidang jasa dan kontruksi, tapi soal bagaimana memoles management PDAM dibidang pelayanan air bersih dan lainnya, saya yakin H.Khaer tidak memiliki pengalama itu,” tandasnya.
Karena itu, Anggota DPRD Dapil III ini meminta Bupati agar segera mengganti Direktur PDAM, mengingat Direktur sekarang sudah tidak layak lagi untuk menjadi seorang pemimpin di perusahaan daerah yang semi swasta seperti itu.”Kalau saya BUMD maju dan bisa mendatangkan investasi dari luar, maka BUMD harus dikelola oleh orang swasta bukan dari mantan pejabat atau ASN. Bila perlu, lelang jabatan Direktur BUMD yang ada, dengan gaji dan fasilitas memadai, maka yakin dan percaya PDAM akan menjadi BUMD yang banyak memberikan PAD bagi daerah tiap tahun, meski PDAM dianggap sebagai perursahaan yang bersifat sosial kemasyarakatanm,” ujarnya. (KS-002M)
COMMENTS