Ketua Fraksi Nasdem, Edy Muchlis S,Sos sejak tahun 2020 lalu, Pemerintah Kabupate (Pemkab) Bima hendak memberikan penyertaan modal terhadap ...
 |
| Ketua Fraksi Nasdem, Edy Muchlis S,Sos |
sejak tahun 2020 lalu, Pemerintah Kabupate (Pemkab) Bima hendak memberikan penyertaan modal terhadap sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Namun, tidak mendapat respon baik dari sejumlah Anggota Dewan dari sejumlah fraksi-fraksi dewan. Pasalnya, ada beberapa nama BUMD yang tidak jelas kantor dan karyawan diusulkan oleh eksekutif untuk diberikan penyertaan modal, termasuk BUMD yang setiap tahun diberikan modal kerja, namun tidak jelas pertanggungjawabannya, sehingga dengan sejumlah alasan tersebut, membuat para wakil rakyat “menolak” membahas raperda penyertaan modal pada tahun 2020 kemarin.
Kabupaten Bima, KS.- Di Tahun 2021 sekarang, eksekutif kembali mengusulkan untuk dibahas secepatnya raperda penyertaan modal tersebut, kendati sebelumnya mendapat penolakan keras dari anggota dewan. Terbukti, Kamis kemarin, rapat paripurna tentang pandangan umum fraksi-fraksi dewan terkait raperda penyertaan modal tersebut digelar diruang sidang utama DPRD, meksi paripurna tersebut tidak dilanjutkan sampai tuntas karena adanya protes keras dari sejumlah anggota dewan dari fraksi-fraksi yang ada, yang meminta dibanmus ulang.
Lantas, BUMUD apa saja yang hendak disuntik modalkerja atas kebijakan Bupati Bima, Hj. Indah Damayanti Putri,SE tersebut ?. Berikut nama-nama BUMD yang diusulkan Bupati Bima untuk diberikan modalkerja sejak tahun 2020 lalu itu.
Pertama, PT. Bank NTB Syari,ah Cabang Bima, yang sebelumnya dikenal dengan Bank BPD. Bank ini murupakan bank milik Propinsi NTB yang memiliki Kantor Cabang disemua Daerah Kabupaten dan Kota di Propinsi NTB, termasuk di Bima. Nilai penyertaan modal yang direncanakan Pemkab Bima untuk diberikan suntik modal selama lima tahun (2020-2025) sebanyak Rp.50Milyar, PD. Wawo Rp.15-30Milyar, PDAM Kabupaten Bima Rp.30 Milyar, PD.BPR NTB Bima Rp.3Milyar, Bank Pesisir Akbar Rp.14Milyar, PT. Dana Sanggar Mandiri Rp.3 Milyar, PT. Dana Usaha Mandiri Rp.3Milyar, dan beberapa BMUD lainnya, yang tidak jelas Kantor dan Karyawan, juga diusulkan eksekutif ke lembaga dewan untuk diberikan penyertaan modal.
Ketua Fraksi Nasdem, Edy Muchlis S,Sos secara tegas menolak penyertaan modal kerja eksekutif terhadap sejumlah BUMD yang nota bene milik pemkab Bima tersebut. Pasalnya, BUMD milik Pemkab Bima yang dianggap masih berjalan dengan baik kegiatan kepentingan rakyat itu adalah bank NTB Syari,ah milik Propinsi NTB, bank Pesisir Akbar dan BPR NTB Bima. sedangkan BUMD lainnya seperti PDAM dan PD.Wawo itu adalah BUMD yang bermasalah dan tidak bisa diberikan penyertaan modal lagi. Masalahnya, PD.Wawo saat ini dalam bermasalah dengan dugaan utang piutang mencapai Rp.20Milyar lebih dengan sebuah perusahaan di Jakarta.
“PD.Wawo sekarang masih dalam pembahasan raperda perubahan nama dari PD.Wawo menjadi Perumda Bima Karya Sejahtera (BKS) oleh pansus satu. Pansus meminta kepada pihak eksekutif untuk melakukan audit khusus oleh BPK Perwakilan NTB yang berkaitan dengan aset dan saldo PD.WaWO. namun sampai sekarang idak juga direspon baik oleh eksekutif, dalam hal ini Bupati Bima. nah, sekarang mau bahas lagi raperda penyertaan modal untuk BUMD-BUMD yang salah satunya PD.Wawo,” ungkap anggota dewan dua periode dari dapil enam asal Desa Laju itu.
 |
| Rafidin S,Sos |
Di tempat terpisah, Rafidin S,Sos dari Fraksi PAN juga secara tegas mengungkapkan bahwa dari sejumlah BUMD yang diusulkan untuk diberikan penyertaan modal oleh Bupati Bima tersebut adalah ada BUMD yang diduga siluman alias selama ini tidak jelas dimana kantor dan siapa saja karyawan dari BUMD tersebut. Seperti BUMD Pt.Dana usaha Mandiri yang menurut data diperoleh merupakan sebuah koperasi simpan pinjam yang telah berjalan sejak Tahun 2006 lalu. “Informasi yang saya dapat bahwa PT.Dana usaha Mandiri ini pernah mendapat bantuan modal kerja dari Pemkab Bima Tahun 2006 senilai Rp.100Juta,” urainya.
Rafidin juga mengaku telah bertemu dengan Direktur PT.Dana Usaha Mandiri tersebut di Kantor Pajak beberapa bulan lalu di tahun 2020. Direktur tersebut mengaku akan diberikan bantuan modal kerja di Tahun 2020 oleh Pemkab Bima, tapi lantaran Perda tidak dibahas oleh Dewan, sehingga terjadi penundaan pemberian modal tersebut.”Katanya, saya mau diberikan Rp.1Milyar oleh Pemkab Bima yaitu oleh orang-orang dibagian Ekonomi,” tuturnya seraya mengaku tidak pernah memberikan proposal apapun ke Pemka Bima, atas rencana pemberian modal untu perusahaan miliknya tersebut.
Karena itu, Rafidin menduga kuat bahwa penyertaan modal ke sejumlah BUMD kuat dugaan modus kejahatan yang “merampok” uang Negara melalui dana APBD Kabupaten Bima. apalagi nilai penyertaan modal yang direncanakan oleh eksekutif sekarang itu mencapai Rp.100 Milyar lebih untuk sembilan BUMD.”Saya menilai kebijakan Bupati Bima soal penyertaan modal untul BUMD adalah kebijakan yang merugikan rakyat dan Daerah Kabupaten Bima,apalagi memberikan modal pada BUMD yang tidak jelas alias BUMD abal-abal,” duganya.
Kabag Ekonomi Setda Kabupaten Bima, Hariman,SE mengaku, bahwa rencana pemberian modal untuk BUMD tersebut dilakukan secara bertahap, bukan sekaligus sesuai angka yang tertulis. Pemberian modal nantinya berdasarkan kemampuan daerah kita,” katanya.(KS.Mul)
COMMENTS