BIMA, KS.- Pembayaran lauk-pauk ratusan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) merugikan keuangan daerah hingga mencapai miliaran...
BIMA, KS.- Pembayaran lauk-pauk ratusan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) merugikan keuangan daerah hingga mencapai miliaran rupiah. Hal ini berdasarkan temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Provinsi NTB.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bima tahun 2020 dengan nomor 143.B/LHP/XIX.MTR/05/2021 tanggal 7 Mei 2021 oleh BPK, ditemukan ada pembayaran belanja uang lauk pauk dan transportasi pada Sat Pol PP yang tidak sesuai ketentuan dan aturan.
Untuk belanja lauk pauk pegawai pada Dinas Penegak Perda yang direalisasikan senilai Rp3.777.600.000. Sementara belanja akomodasi dan uang transportasi senilai Rp2.160.000.000.
Hasil pemeriksaan petik atas dokumen pertanggungjawaban belanja barang dan jasa serta belanja pegawai pada Sat Pol PP oleh BPK, menunjukkan pemberian uang kepada makan berupa uang lauk pauk 703 personel yang berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT).
703 personel PTT itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Bima nomor 824/22/07.2/2020 dan 824/21/07.2/2020 tertanggal 7 Januari 2020. Dari SK itu, mereka memperoleh hak berupa tunjangan lauk pauk dan dan piket setiap bulan.
Kebijakan itu bertolak belakang dengan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 1 tahun 2019 tentang perubahan atas Perbub 1 tahun 2017 tentang petunjuk teknis pembayaran uang makan bagi pegawai ASN di Kabupaten Bima.
Dalam Pasal 3 ayat 5, belanja belanja uang lauk pauk tidak diizinkan atau tidak diberlakukan bagi pegawai Guru, pegawai Rumah Sakit (RS), Pegawai puskesmas dan tenaga honorer atau PTT.
Karena kebijakan yang tidak berpedoman dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, negara dirugikan. Kondisi tersebut mengakibatkan pemborosan biaya senilai Rp271.20.000 hanya untuk pembayaran belanja uang lauk pauk dan transportasi pada Sat Pol PP.
Anggota DPRD Kabupaten Bima, Rafidin S.Sos mempertanyakan keberadaan 703 personel Sat Pol PP tersebut. Pasalya yang Ia ketahui, Pemerintah Daerah diizinkan lagi merekrut honorer ataui PTT.
“Kan honorer atau PTT tidak ada lagi. Tapi kenapa sekarang ada banyak. Jumlanya ratusan orang,” katanya.
Duta PAN ini menjelaskan, perekturatan hingga pembayaran pembayaran terhadap ratusan personel Sat Pol PP berstatus PTT itu telah melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku.
“Soal pembayaran lauk pauk terhadap PTT ini jelas melanggar aturan. Karena tidak diatur dalam Perda,” katanya.
Ditengah kondisi pandemi Covid-19 yang berlangsung saat ini, Pemkab Bima seharusnya bisa menghemat anggaran. APBD yang sangat terbatas sebagiannya juga untuk pegawai PTT.
“Sikap Pemkab Bima yang tidak bijak ini, daerah harus menambah dan menambah beban setiap Bulan untuk lauk pauk anggota Sat Pol PP berstatus PTT. Padahal bukan menjadi kewajiban,” tandasnya. (KS-R01)
COMMENTS