BIMA, KS, - Setiap musim masyarakat Kabupaten Bima selalu membahas, dibebani oleh kelangkaan pupuk dan ada juga beranggapan pupuk dijual sec...
BIMA, KS, -Setiap musim masyarakat Kabupaten Bima selalu membahas, dibebani oleh kelangkaan pupuk dan ada juga beranggapan pupuk dijual secara gelap.
Namun kenyataannya, DPRD Kabupaten Bima Komisi ll, Mardalena, SS.MM menjelaskan bahwa sesuai dengan data pertanian untuk pengusulan pupuk di Pusat itu selalu berkurang realisasinya. Artinya realisasi pupuk Subsidi yang datang di Bima tidak tepat 100 persen sesuai yang diusulkan oleh Dinas Pertanian.
"Iya kita lihat data Dinas Pertanian memang selalu berkurang realisasi pupuk untuk Kabupaten Bima. Makanya, untuk penambahan pupuk, pihak yang punya PT/Gudang menambahkan pupuk nonsubsidi untuk dijual paket, supaya memenuhi dan tertutupi kebutuhan petani," jelasnya, Kamis (4/11/2021).
Disisi lain, Mardalena mengatakan untuk daerah perairan yang bertani dalam 3 kali setahun selalu mendapat pupuk. Seharusnya satu musim itu saja yang didapatkan, tidak untuk mendapatkan langsung pada 3 kali musim. Makanya disitu mereka menganggap kekurangan pupuk, padahal sudah pas juga pembagian jatanya perkecamatan untuk satu kali musim.
"Ini yang kacau seharunya dua musim itu tidak dapat. Nah, ini Meraka malah meraka dapat semua dalam tiga kali musim," katanya
Lanjut, ia pernah tekankan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Bima agar merubah data. Dari daerah perairan sama daerah yang musim tanam satu kali dibedakan distribusi pembagian pupuknya.
"Saya maunya seperti, agar jata pupuk tetap stabil dan bisa mengimbangi apa yang menjadi kebutuhan petani," ujarnya.
Sementara itu, ia juga pernah berkunjung ke Kecamatan Bolo di Gudang PT. Rahman Wati, disitu ia menyebutkan tidak ada kelangkaan pupuk. Hanya saja, misalnya petani dalam ajukan RDKK-nya itu hanya 2 hektar perkeluarga . Dalam dua hektar itu terukur 12 sak jata pupuk yang didapat.
"Kenyataannya dilapangan, petani ingin diatas itu kebutuhannya, padahal sudah di sesuaikan dari ajukan RDKK lebih awal," sebut DPRD Fraksi PKB asal Desa Tente.
Diakhir ia menyentuh kebutuhan yang petani yang bertani di lokasi luar daerah seperti di Sumbawa dan Dompu. Nah, ini sudah jelas tidak dikontrol oleh Pemerintah Kabupaten Bima, dan pengajuan RDKK tidak ada.
"Iya, itukan hanya kelemahan fungsing kontrol saja. Masyarakat yang bicara soal kelangkaan pupuk, tapi bertaninya melebar didaerah lain. Sudah jelas tidak masuk dalam RDKK Desa masing-masing," tuturnya. (KS.Y06)
COMMENTS