BIMA, KS,- DPRD bersama eksekutif melakukan Paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) khusus tahun 2022. diaula DPRD Kabupat...
BIMA, KS,- DPRD bersama eksekutif melakukan Paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) khusus tahun 2022. diaula DPRD Kabupaten Bima, Senin, (15/11/2021).
Pada pembahasan tersebut, anggota DPRD Dapil l Fraksi Nasdem, Sekertaris Komisi ll, Mustakim menyoroti terkait dengan Rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2022 bahwa sebenarnya di bahas pada bulan Juli, selama 4 Minggu, bukan bulan November.
"Inikan sudah jelas melenceng jauh dengan UU. Eksekutif sudah jelas bermain diinjuritaim dan dinilai cacat sesuai aturan," ujar DPR.
Lebih lanjut, ia katakan untuk dokumen KUA PPAS yang dibahas besok itu sebenarnya tidak dibahas November. Amanat undang-undang, berdasarkan PP nomor 12 Nomor 23 tahun 2019 itu tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri 77 tahun 2020 itu tentang pedoman tehnis pengelolaan keuangan daerah. Itu pembahasan KUA-PPAS bulan Juli bukan November ini.
"Itu buka di atur semau selera eksekutif. Rentetan ini kami atas nama DPRD atau atas nama anggota banggar sulit untuk melakukan sinkronisasi antara program LKPJ Pemda," katanya.
Ia menjelaskan, untuk menerangkan LKPJ program kerja Pemda selama satu tahun. Ini limit waktunya begitu minim, kalau dibahas bulan November ini.
"Sehingga apa yang terjadi dalam rapat banggar nanti. Akan ada loncat-loncatan. Bahkan akan masuk jalan tol, karena tidak ada waktu untuk pembahasan," jelasnya.
Dalam November, ia tegaskan itu tidak ada lagi pembahasan APBD 2022. Karena APBD akan dilakukan penyempurnaan di tingkat Provinsi.
"Pulang dari provinsi, anggota banggar akan melakukan penyempurnaan. Selesai APBD 2022 tidak ada lagi yang di geser,"
Terakhir, Mustakim melihat betul keberadaan Bima, ia mengatakan dari 18 Kecamatan dan 191 Desa, nggak sentuhan dari Musrembang.
"Ini yang perlu kita perhatikan di setiap Desa. Menurut saya sangat kecil sekali hasil persentase Musrenbang," tuturnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Rafidi, S.Sos mengatakan sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mustakim, menilai kinerja eksekutif melenceng jauh dari UU negara.
"Oleh karena itu, saya minta pada Bupati untuk tidak membudayakan kebiasaan buruk," ujarnya.
Ia menambah, dari tahun-ketahun terus terjadi hal semacam ini di lembaga eksekutif. seharusnya persoalan KUA-PPAS harus dibahas jauh sebelum bulan November.
"Saya mau eksekutif harus paham tentang regulasi. Tidak serta-merta memacu sesuai selerah sendiri" tutupnya. (KS.Yan.06)
COMMENTS