BIMA,KS.- Gubernur NTB, Doktor Zul Zulkieflimansyah terindikasi tak akan mengerti bagaimana mengentaskan kemiskinan secara progresif, juster...
BIMA,KS.-Gubernur NTB, Doktor Zul Zulkieflimansyah terindikasi tak akan mengerti bagaimana mengentaskan kemiskinan secara progresif, justeru
 |
| Satria Madisa,SH |
Gubernur nampak mengulum sensasi meletakan kemiskinan sebagai komoditi.
"Gubernur tidak punya seni memimpin dan seni bertindak; mengentaskan kemiskinan. Gubernur krisis political will," kata Satria Madisa,SH kepada koran stabilitas.
Katanya, bagaimana logikanya mengentaskan kemiskinan tanpa membenahi DTKS NTB yang penuh ketimpangan? Apakah gubernur mengira mengobral pelayanan terhadap si miskin yang hidup dalam rumah gubuk, balita atau tua renta, tidak punya BPJS, lalu terseok-terseok ketika sakit dapat menuntaskan kemiskinan?
"Gubernur berkesan menghimpun elektabilitas. Karena dalam tubuh si miskin ada rasa iba, simpati dan apresiasi publik,"pungkasnya.
Lebih jelas, darah kelahiran Desa Kala Kecamatan Donggo ini mengatakan, dalam tubuh kemiskinan inilah, dagangan empuk mendulang visi nantinya. Pemprov NTB sendiri tidak punya peta "kemiskinan" yang utuh dan autentik di NTB.
"Bisa saja dalam data warga masuk kategori "miskin" sedang dalam fakta "mampu". Bisa saja ada banyak yang miskin yang belum terhimpun dalam data. Inilah urgensi pemulihan besar-besar terhadap DTKS. Mengentaskan kemiskinan perlu peta,"urainya.
Narasi Gubernur sebagai dalih dan alibi adalah; bahwa masih banyak warga yang merasa masih miskin. Padahal demi "diskresi" Gubernur, dua stafkhususnya harus buat surat keterangan miskin demi dapat bansos pendidikan; masing-masing 50 juta beberapa waktu lalu. "Bayangkan saja, di NTB oknum stafkhusus Gubernur masih merasa miskin,"cetusnya.
Apakah Ivent Internasional yang dipamerkan progresif menurunkan kemiskinan?
Pra dan Pasca MOTOGP "kemiskinan" sangat telanjang mengisi sudut kota. Anak-anak saya duga di eksploitasi untuk minta-minta diruang publik.
Apakah Gubernur tak melihat ini? Padahak tahun 2020 bantuan sosial yang disalurkan Pemerintah Pusat mencapai Rp3,4 Triliun. Bantuan itu disalurkan dalam bentuk bantuan pangan non-tunai (BPNT), bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial tunai (BST) hingga bantuan khusus untuk anak dan lansia.
"Pemprov NTB sendiri memiliki program strategis dalam RPJMD untuk menurunkan angka kemiskinan yang diantaranya industrialisasi, desa wisata dan BUMDes maju,"paparnya.
Sayang sekali kata satria, penurunan angka kemiskinan tidak sesuai dengan nilai anggaran dan target RPJMD. Tahun 2020 angka kemiskinan NTB sebanyak 746.660 orang atau 14,23 persen. Kemudian pada tahun 2021 angka kemiskinan di NTB sebesar 735.660 orang atau 13,83 persen. Tidak masuk akal, seni berpikir dan bertindak ala Gubernur yang dibukukan itu hanya mampu mengurangi kemiskinan sebesar, 0,48 persen atau 11.360 orang.
"Di negara dunia ketiga, kita akan terus mengucapkan kemiskinan. Kemiskinan sebagai fakta kemasyarakatan, kemiskinan sebagai keniscayaan pengemban kebijakan,"imbuhnya.
Dan anehnya Lanjut Satria, angka kemiskinan NTB sejak 2014 hingga kini nampak sangat stagnan.
"Kita harus rumuskan ulang, bahwa tidak mungkin moral dan integritas miskin para pengemban kebijakan publik, bisa mengentaskan kemiskinan,"tandasnya.(KS -TIM)
COMMENTS