Ketua Komisi I, Rafidin,s,sos Target pencapaian Pendapat Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Bima dari tahun ke tahun terus menurun. Akib...
 |
| Ketua Komisi I, Rafidin,s,sos |
Target pencapaian Pendapat Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Bima dari tahun ke tahun terus menurun. Akibatnya, sejumlah item kegiatan yang diprogramkan tak bisa terpenuhi. Kondisi tersebut mestinya diperbaiki agar pencapaian PAD di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa tercapai sesuai estimasi pendapatan di RAPBD bisa di wujudkan. Bukan sebaliknya, memberikan alasan bahwa penyebab turunnya pendapatan daerah tersebut disebabkan oleh wabah covid19, yang dipastikan tak ada kaitan dengan pengelolaan potensi PAD di setiap instansi.
BIMA, KS.- Mencermati kondisi turunnya PAD di setiap OPD dari tahun ke tahun di Lingkup Pemkab Bima tersebut, menjadi tandatanya anggota DPRD Kabupaten Bima, Rafidin H.Baharudin S,Sos. Duta PAN tersebut berharap agar Bupati Bima, Hj. Indah Damayanti Putri,SE dapat menekan sedikit kinerja pegawai dan pejabat di setiap OPD, agar merosotnya pendapatan asli daerah tidak menjadi momok setiap tahun.
“Estimasi pendapatan yang bersumber dari PAD begitu tinggi disuguhkan di lembaga dewan oleh pihak eksekutif. Di tahun anggaran 2021 kemarin di RAPBD 2021 diberi angka mencapai Rp.154Milyar, namun di APBD Perubahan 2021 turun sekitar Rp.10Milyar, atau hanya Rp.145Milyar, dan realisasi di akhir tahun 2021 sekitar Rp.142Milyar lebih,” urainya.
Pencapaian PAD sebenarnya menjadi prioritas utama bagi pihak eksekutif. Justeru yang terjadi sekarang adalah penurunan pendapatan PAD dengan alasan yang tidak logis. “Saya khawatir ada yang tidak beres dengan pencapaian PAD di sejumlah OPD di pemkab Bima. Soalnya, kalau terjadi kekurangan pendapatan mencapai angka milyaran apalagi sampai Rp.10Milyar itu, tentu tandatanya besar bagi public, terutama kami di lembaga dewan,” pungkasnya.
Ketua Fraksi PAN tersebut meminta Bupati agar mengambil sikap tegas terhadap OPD yang tidak mampu memenuhi pencapaian PAD, bila perlu diberikan sanksi, agar pegawai dan pejabat di semua OPD dapat bekerja serius tanpa harus diperintah oleh atasan.”Jika dibiarkan tanpa diberi peringatan, maka jangan harap PAD yang ditargetkan bisa tercapai, bahkan akan semakin turun dari tahun ke tahun,” tandasnya.(KS-01)
COMMENTS