Hasil LHP BPK 2021, Ratusan Juta APBD Pemkot Diperintahkan Kembali ke Kas

  Photo: Ilustrasi Sepertinya (BPK) NTB menemukan banyak dugaan anggaran yang tercecer  pada 11 kegiatan proyek yang dikerjakan oleh sejumla...

 

Photo: Ilustrasi

Sepertinya (BPK) NTB menemukan banyak dugaan anggaran yang tercecer  pada 11 kegiatan proyek yang dikerjakan oleh sejumlah rekanan di tahun Anggaran 2021.Belasan proyek itu dikerjakan pada empat organisasi perangkat daerah (OPD). Yakni Setda Kota Bima, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, serta Dinas Kesehatan. 

KOTA BIMA,KS.-Salah satu program prioritas Pemkot Bima tahun 2021 adalah Pembangunan sayap kantor Wali Kota Bima dengan anggaran Rp 22 miliar, dan hal itu tertuang mengawali temuan BPK. Lembaga auditor itu menemukan dugaan penyimpangan pada item pembangunan gedung barat dan timur.

Di dua bangunan yang dikerjakan PT Citra Andika Utama KSO PT Surabaya Jaya Kontruksi terdapat kekurangan volume dengan total kerugian daerah senilai Rp 35.184.018. Hasil pemeriksan fisik, kekurangan itu ditemukan pada item pekerjaan sloof S1, balok B1, balok B2, balok B3, dan keramik KM/WC. 

Selain itu, BPK juga menemukan  adanya keterlambatan pekerjaan sehingga rekanan diharuskan membayar denda keterlambatan Rp 157.202.060.Alhasil, nilai denda tersebut, rekanan sudah menyetor ke kas daerah. 

LHP BPK tersebut juga memuat Pembangunan Perpustakaan Daerah Rp 9 miliar juga menjadi temuan. Ada kekurangan volume pekerjan senilai Rp 19.591.655.  Selain itu, rekanan dari PT Qirelis Mandiri Jaya belum dikenakan denda keterlambatan pekerjaan Rp 54 juta lebih.

Dar hasil pemeriksaan fisik, ada kekurangan volume pada beberapa item pekerjaan galian pondasi, pasangan bata, pekerjaan beton, plesteran, acian, pasangan keramik, dan pengecatan.

Kekurangan volume pekerjaan ditemukan juga pada proyek penataan lapangan pahlawan senilai Rp 13.394.739. Pekerjaan di Dinas PUPR ini menelan anggaran Rp 2,166 miliar.

Proyek yang dikerjakan CV Bintang Utama ditemukan kekurangan pada item pekerjaan galian pondasi, pasangan bata, pekerjaan beton, plesteran, acian, pasangan keramik, dan pengecatan.

Begitu juga dengan pembangunan sumur dalam telindungi di Kelurahan Jatiwangi. Proyek PUPR itu dikerjakan dengan anggaran Rp 738 juta lebih.

Tetapi dalam pengerjaannya ditemukan dugaan penyimpangan pada sejumlah item pekerjaan. Yakni pemasangan pipa PVC, urugan tanah kembali, dan pembuangan sisa galian. Total kekurangan volume senilai Rp 2.798.154.

Kekurangan volume terjadi juga pada proyek peningkatan jalan lingkungan. Pekerjaan yang menelan anggaran Rp 2,2 miliar terdapat kekurangan volume pada item pekerjaan HRS base di STA. 

Ketebalan rata-rata HRS base yang terpasang setebal 3 cm. Seharusnya 4 cm. Sehingga terjadi selisih 1 cm. Kekurangan volume HRS base senilai Rp 2.267.938.

Hal yang sama ditemukan pada proyek rehabilitasi DAM Oi Dadi Jatibaru Timur. Proyek senilai Rp 1 miliar lebih ditemukan kekurangan pekerjaan pada pasangan mortar tipe N. Nilai kekurangan pekerjaan sebesar Rp 1.026.124.

Begitu pula dengan pembangunan drainase lingkungan perumahan Kadole. Ada temuan senilai Rp 10.911.394. Proyek yang menghabiskan anggaran Rp 1,1 miliar itu ditemukan kekurangan pada pekerjaan beton untuk plat beton dan plat penutup.

Kekurangan volume pekerjaan terendus juga pada pembangunan jaringan distribusi dan sambungan rumah Kelurahan Manggemaci. Proyek yang menyedot APBD Rp 740 juta lebih itu terdapat kekurangan di item pekerjaan pengecoran rabat beton K-175. Nilai temuannya sebesar Rp 1.357.845.

Pembangunan Gedung Reskrim Polres Bima Kota juga tak luput dari temuan BPK. Pekerjaan yang mengabiskan duit Rp 1,6 miliar itu terdapat kekurangan volumen. Itu ditemukan pada item pekerjaan pasangan batu, beton rabat lantai, plat lantai, pasangan keramik, pasangan dinding keramik, dinding partisi gypsum board, dan dinding partisi stiker sanblast. Nilai kekurangan volume sebesar Rp 8.362.817.

Masih proyek di Dinas PUPR, pembangunan rumah dinas kejaksaan dengan anggaran Rp 742 juta lebih diduga bermasalah. BPK menemukan kekurangan volume item pekerjaan, di antaranya pasangan pondasi, pasangan batu kosong, pasangan bata, dan lainnya. Akumulasi nilai kekurangan pekerjaan itu Rp 13.195.994.

Sementara, proyek Dinas Kesehatan ditemukan kekurangan volume pada pembangunan penambahan ruangan laboratorium Labkesda. Proyek dengan anggaran Rp 975 juta itu terdapat kekurangan pada sejumlah item pekerjaan. Yakni pasangan lantai keramik, saluran drainase, pasangan pondasi batu kali, rabat beton, rangka atap hallow, atap spandek, bumbungan spandek, dan talang air Kotak PVC. Total temuan kekurangan itu Rp 972.145,42.(KS-TIM)