Walikota Bima, H.Muhammad Lutfi,SE Melaksanakan amanat UU nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Bima selain mengamanatkan ...
 |
| Walikota Bima, H.Muhammad Lutfi,SE |
Melaksanakan amanat UU nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Bima selain mengamanatkan secara tegas agar semua asset milik Pemkab Bima agar diserahkan ke Pemerintah Kota Bima selambat-lambatnya setahun setelah daerah pemekaran tersebut terbentuk. Tapi juga bertujuan agar asset yang dimiliki Pemkab Bima selama ini yang diduga tidak terurus dan tak bersertefikat dapat diselesaikan secara tuntas oleh Pemkot, tentunya pasca dilakukan penyerahan oleh Pemkab Bima.
KOTA BIMA, KS.- Walikota Bima H Muhammad Lutfi,SE sepertinya tak tinggal diam atas adanya statemen sejumlah pihak terutama wakil rakyat Kabupaten Bima yang mengungkapkan keberatan atas dilakukannya penyerahan 391 aset milik pemkab kepada Pemkot Bima. Buktinya, secara tegas Walikota mengatakan, penyerahan asset yang difasilitasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka penyelamatan asset milik pemkab Bima yang terlantas dan tak terurus bahkan tidak memiliki sertefikat.
“Penyerahan asset pemkab bima ke pemkot itu pertanda bahwa saya telah bekerja. Asset pemkab bima yang ada di Kota Bima ini banyak terlantar, tidak terurus, tidak dikelola dengan maksimal, bahkan belum di sertifikat. Nah, jadi harus kita diselamatkan sesuai dengan perintah undang-undang, juga untuk menyelamatkan kekayaan daerah,” jelasnya.
Walikota menilai, polemic soal penyerahan asset dikarenakan banyak pihak yang tidak pahami aturan, terutama pemahaman soal peralihan Aset. Mestinya, harus berterimakasih adanya kepedulian pemerintah Pusat yaitu Mendagri terutama KPK yang mau menjadi saksi dan menfasilitas soal penyerahan 391 aset tersebut. Sebab, sekian banyak asset yang ada terindikasi tidak diurus bahkan tak bersetefikat, sehingga bisa dialihkan semudahnya.
“Sebagai Walikota Bima merasa berterima kasih kepada KPK dan Mendagri yang begitu cepat merespon dan mau menjadi salah satu pihak yang menyaksiakan penyerahan asat pemkab bima ke pemkot tersebut,” cetus Walikota yang tampil apa adanya itu.
Katanya, perintah Undang-Undang nomor 13 tahun 2002 tentang pembentukan Kota Bima, terutama pada pasal 13. Disana tertera bahwa Aset Barang milik Daerah yang berada di wilayah Kota Bima, baik milik pemerintah Kabupaten maupun milik pemerintah provinsi diserahkan kepada Pemerintah Kota Bima. “Memang ada beberapa asset yang diserahkan oleh Pemkab ke Pemkot, baik sebelum saya menjadi Walikota, juga disaat saya menjadi walikota Bima sekarang,” cetusnya seraya mengatakan, ketika dirinya baru terpilih, langsung mengajukan atau meminta untuk mempergunakan aset, dan selalu diberikan oleh Bupati Bima.
Pada kesempatan itu, Walikota juga mengkelakar bahwa dirinya dengan Bupati sama-sama dari kader Golkar. Artinya, komunikasi antara dirinya dengan bupati tetap baik, hubungan pemerintahan pun, teduh, tentunya tetap berjalan dengan baik.
“Nah, yang mengatakan kami cekcok itu tidak benar. Kalaupun yang terjadi kemarin itu adalah ketika saya menjelaskan duduk perkaranya, jadi tidak ada cekcok, saya dan umi Dinda bersama-sama berkomitmen untuk bekerja sama, bersinergi membangun daerah ini,”tegasnya lagi.
Diharapkannya, penyerahan asset ini bertujuan untuk kebaikan bersama yaitu terjadi penataan asset, karena dirasa banyak sekali aset-aset, baik itu Aset pemerintah pusat, Pemerintah provinsi, maupun kabupaten- kota, yang perlu dirawat dan dijaga agar bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara.
“Untuk itulah saya dan Umi Dinda diundang oleh KPK, semua itu dalam rangka pencegahan terjadinya penyalahgunaan aset, agar tidak menimbulkan kerugian bagi negara, terutama aset-aset yang terbengkalai, terlantar, jangan sampai direbut oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan,” paparnya.
Pada kesempatan itu, Walikota juga mengungkapkan ada asset milik pemkab bima seluas 52 are yang sudah dikuasai oleh warga sejumlah 9 kepala keluarg, sehingga tersisa 9 are. Artinya, sebagai bentuk bentuk perhatian , dan kecintaan kepada Daerah, akibat adanya penelantaran aset dan dikuasai oleh individu, itulah yang membuat dirinya sampaikan kepada pemerintah pusat.
” Jangan sampai aset yang diserahkan kepada kami, berdampak di masyarakat, dan saat ini tengah ada upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten, dalam proses penataan dan inventarisasi Aset,”cetusnya kesal.
Walikota juga mengaku tidak mudah menjaga aset pemerintah. Untuk itulah KPK menyarankan untuk melakukan proses MCP.” Semua itu untuk memudahkan proses sertifikasi atas aset aset pemerintah, karena hampir seluruh Aset yang ada saat ini , itu belum memiliki Sertifikat. Dan sejak saya memimpin Kota ini, saya lalukan proses sertifikasi atas aset Pemkot Bima,” imbuhnya.
Pada kesempatan itu, Walikota juga mengaku mengalami kendala atas penyerahan asset yang hanya berupa SK bukan sertefikat. “Saya juga berharap agar pengambil kebijakan yang ada di DPRD, agar taat aturan, karena aturan itu absolut,” harapnya.(KS-Tim)
COMMENTS