Tahun 2020 lalu manajemen Bank BNI 46 Cabang Bima memberikan kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai lebih kurang Rp.49 milyar lebih dengan jumla...
Tahun 2020 lalu manajemen Bank BNI 46 Cabang Bima memberikan kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai lebih kurang Rp.49 milyar lebih dengan jumlah nasabah sekitar seribu lebih sekian. Namun, di tengah jalan pada proses pembayaran atau pengembalian KUR oleh debitur atau nasabah (Petani) terjadi kemacetan yang menyebabkan terjadinya dugaan kerugian negara atau pihak BNI yang angkanya mencapai Rp. 4 milyar lebih. Akibat kejadian tersebut Bank BNI pun secara resmi melaporkan kepada pihak yang berwajib yaitu di Unit Tipidkor Polres Bima Kota.
 |
| Kasat Reskrim Polres Bima Kota IPDA Rayen dan Mantan Kepala BNI Cabang Bima HM Amin |
Bima. KS.- Menindaklanjuti laporan dari pihak manajemen BNI, polisi melakukan pemanggilan sejumlah saksi termasuk tiga anggota DPR Kabupataen bima. Yang diketahui sebagai koordinator kredit atau sebagai penjamin ratusan debitur.
Puluhan bahkan ratusan saksi dipanggil dan diambil keterangan oleh Tipidkor Polres Bima Kota. Hasil dari keterangan sejumlah saksi yang telah diperiksa secara itensif, polisi berhasil mengubah status penanganan kasus KUR tersebut dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan.
Perubahan status penyelilidikan ini tentu penyidik Tipidkor mengantongi siapa saja yang bakal menjadi calon tersangka dari kasus kredit KUR yang diduga merugikan negara sekitar 4 milyar lebih.
Untuk mendapatkan penjelasan secara pasti, perubahan status penyelidikan ke penyidikan tersebut, wartawan koran stabilitas menyempatkan diri mengkofirmasi Kasat Reskrim Polres Bima Kota Iptu M Rayendra diruang kerjanya Selasa (15/11).
Rayendra mengakui bahwa pihaknya tengah melakukan penyelidikan atas kasus kreditur di BNI Cabang Bima, Dimana sebelumnya kasus masih dalam tahap penyelidikan, sekarang dtingkatkan ke penyidikan.
"Kasus KUR di BNI Cabang Bima sudah naik ke penyidikan, tentu kami akan memanggil kembali sejumlah pihak yang di anggap terlibat dan bertanggung jawab atas kasus ini," katanya, sembari mengakui sekitar seribu lebih nasabah untuk diambil keterangan kembali.
Di tempat terpisah mantan kepala BNI cabang Bima H. M. Amin yang dimintai tanggapan atas kasus kreditur tersebut menjelaskan bahwa yang bertanggung jawab atas kemacetan kredit adalah pihak nasabah sendiri, sementara dari manajemen BNI memberikan kredit atas kesepakatan tim yang secara kolektif dan kolegial. Dimana dimaksud melibatkan, 1. Analis, 2. Penyelia analis (kepala bagian), 3. Wakil pimpinan termasuk pimpinan cabang dan pimpinan resiko.
"Perlu saya sampaikan bahwa pemberian kredit setiap nasabah dilakukan oleh tim atau komite sekurang kurangnya empat orang dan di BNI cabang Bima tidak hanya ada pimpinan cabang tapi juga ada pimpinan resiko yang menyangkut masalah resiko kredit, selain itu untuk kredit mulai angka Nol sampai 350 juta/nasabah itu menjadi tanggung jawab wakil pimpinan Bank, sementara pinjaman dari angka 350 juta hingga ke atas menjadi tanggung jawab pimpinan cabang dan pimpinan resiko," jelasnya.
Ketika dimintai tanggapan terkait penyidikan kasus kredit KUR tersebut, Amin membenarkan adanya informasi demikian. Tapi Amin juga meminta agar penanganan kasus tersebut perlu kehati-hatian sebab kemacetan pembayaran adalah tanggung jawab nasabah apalagi salah satu koordinator semua nasabah di wilayah Kecamatan Parado Kabupaten Bima berinisial IS mengaku uang pembayaran hutang dari petani telah hilang senilai Rp. 1,8 milyar.
"Setau saya sampai hari ini IS belum melaporkan ke polisi soal hilangnya uang sebanyak Rp.1,8 milyar yang seharusnya untuk pembayaran kredit KUR bagi nasabah yang ada di kecematan Parado,"paparnya.(KS.Habl)
COMMENTS