Anggota DPRD Kabupaten Bima, Rafidin S,Sos meminta Panitia Seleksi Daerah (Panselda) BKD dan Diklat Kabupaten Bima untuk segera umumkan nama...
Anggota DPRD Kabupaten Bima, Rafidin S,Sos meminta Panitia Seleksi Daerah (Panselda) BKD dan Diklat Kabupaten Bima untuk segera umumkan nama-nama hasil rekomendasi inspektorat sebanyak 52 orang dari 72 peserta pelamar PPPK Kabupaten Bima yang mengajukan aduan keberatan ke Panselda pasca pengumuman kelulusan 31 Desember 2024 kemarin
Anggota DPRD Kabupaten Bima, Rafidin S,Sos
BIMA,KS.-Desakan agar diumumkannya nama-nama 52 orang itu, disampaikan Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Bima yang menduga bahwa perekrutan PPPK di semua jurusan itu terindikasi mayoritas menggunakan syarat administrasi fiktif, sehingga pelamar yang gak pernah kerja atau kerja sekali setahun bisa lulus menjadi PPPK.Parahnya lagi, panselda saat mengumumkan pengumuman kelulusan dengan berani dan nekad mencantumkan identitas pelamar yang dinyatakan lulus adalah pelamar THK2, padahal pelamar tersebut bukan THK2 bahkan tidak masuk dalam database nasional.
"Saya sudah pelajari semua nama-nama yang dinyatakan lulus oleh panselda, baik tenaga kesehatan, tenaga guru juga tenaga teknis.Dan saya bisa pastikan seribu persen, yang lulus PPPK tahun 2024 banyak yang non ASN tidak masuk database nasional.Akibatnya, peserta THK2 yang sudah puluhan tahun mengabdi tidak lulus, karena banyak THK2 fiktif yang ditetapkan oleh oknum panselda juga panselna PPPK.
"Banyak bukti saya pegang, cuma kita sebagai dewan masih menunggu keputusan panselda dari hasil rekomendasi inspektorat tersebut.Kalau tidak juga diumumkan segera hasil rekomendasi 52 orang dari 72 kasus itu, berarti menguarkan kejahatan perekrutan PPPK itu terjadi secara sindikat yang telah masiv lebih awal di desain oleh oknum pejabat di daerah, BKD dan BKN juga pihak lain yang berhubungan dgn seleksi PPPK semua jurusan,"paparnya.
Pada kesempatan Ita, mantan Ketua komisi I DPRD Kabupaten Bima Itu mengungkapkan bahwa di tahun 2020-2021 jumlah pegawai honor daerah atau pegawai NON ASN kabupaten bima baik THK2 maupun non RHK2 hanya 3.332 orang, dengan rincian 1.125 thk2 sisanya non thk2.
Artinya, ketika jumlah pegawai non ASN kabupaten bima saat ini mencapai angka 13ribu, itu akibat adanya pendataan ulang kebijakan MENPAN RB DAN BKN tahun 2022 yang dianggap pelanggaran terkait larangan pengangkatan tenaga honor daerah.
Sebab kabupaten bima, adanya penambahan pegawai honor itu terdapat tiga tahapan di tahun 2022.
"Tahapan pertama tanggal 3 Oktober 2022 jumlah pegawai honor dari 3.332 orang naik menjadi 6.699 orang , kemudian tanggal 6 oktober 2022 naik lagi menjadi 8ribu lebih dan terakhir tanggal 31 Oktober 2022 meningkat hingga 13ribuan.Nah, disinilah kejahatan pengolahan data fiktif pegawai honor daerah sehingga merugikan thk2 dan non thk2 yang sudah puluhan tahun mengabdi tapi gak lulus akibat adanya kejahatan yang terkoordinir tadinya, "pungkasnya.
Oleh karena itu, duta PAN dapil tiga itu meminta kepada presiden Prabowo untuk mengambil sikap tegas terhadap kondisi yang tidak baik secara nasional terkait status pegawai non asn yang diduga hanyak rekayasa administrasi tersebut.
"Intinya, luluskan semua dulu thk2 dan non thk2 yang terdaftar dalam database nasional tahun 2020-2021 itu...diatas itu tahun harus didata kembali sebab banyak rekayasa yang melibatkan banyak pihak," harapnya. (KS-Muluk)
Iya ini benar sekali Pak, bahkan ada di kecamat Tempat tinggal sy ada THK2 gadungan yg cuma titip nama tp ga pernah masuk kerja. Tolong ditindaklanjuti Pak, apalagi di sekolah² itu oknum Kepala Sekolah memberikan rekomendasi fiktif. Klw guru sudah lama tidak kerja harusnya di Non Aktifkan di Dapodik dan dikeluarkan dr sekolah Ini malah lenggak lenggok mulus jd P3K. Itu TIDAK ADIL PAK. 🙏🙏🙏
BalasHapus