Nasib apes terus menimpa pegawai atau Tenaga Honor Kategori Dua (THK2) yang terus terjadi di seluruh daerah se Indonesia dalam empat lima t...
Nasib apes terus menimpa pegawai atau Tenaga Honor Kategori Dua (THK2) yang terus terjadi di seluruh daerah se Indonesia dalam empat lima tahun terakhir ini.Bagaimana tidak, mereka yang mulai mengabdi sejak tahun 2004 hingga 2024 masih banyak yang belum diangkat sebagai ASN atau PPPK oleh Pemerintah Daerah tempat mereka mengabdi.Justeru yang gampang dan cepat lulus PPPK dari berbagai jurusan (tehnis, guru dan kesehatan) sekarang adalah pegawai honor yang baru bulanan bahkan setahun, bahkan tidak pernah mengabdi lebih dulu, bisa lulus PPPK saat ini.Benarkah demikian ?
BIMA,KS.-Untuk menjawab kebenaran dari narasi diatas, wartawan koran ini mencoba menemui mantan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bima, Rafidin S,Sos juga Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Bima.
Menurutnya, adanya perekrutan PPPK selain CPNSD dalam beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya sangat baik untuk menjawab angka pengangguran yang semakin bertambah di tiap tahun di tiap daerah sekarang.Tapi, akibat pengangkatan PPPK yang begitu banyak formasi ditiap daerah oleh MENPAN RB DAN BKN bahkan Menkes juga terlibat dalam penentuan Formasi sekarang, membuat nasib THK2 yang masih tersisa di seluruh daerah se Indonesia semakin buruk bahkan memprihatinkan.
"Akibat kebijakan pengangkatan PPPK yang diduga banyak rekayasa syarat administrasi oleh peserta pelamar, membuat pegawai honor yang sudah mengabdi sejak tahun 2004 tidak lulus, akibat munculnya pelamar yang hampir 50-70 persen direkayasa masa kerjanya, bahkan pelamar yang tidak pernah kerjapun diluluskan dengan mencatut nama pelamar tersebut sebagai pelamar khusus alias THK2, padahal bukan THK2 alias THK2 fiktif," ungkap anggota komisi satu DPRD Kabupaten Bima urusan fraksi PAN itu.
Rafidin juga mengungkapkan bahwa dari sekian banyak yang lolos PPPK saat ini seperti yang terjadi di kabupaten Bima-NTB sekarang, mayoritas yang lolos adalah pelamar yang merekayasa syarat administrasi.Misalnya, mengaku pegawai honor di dinas A, cukup ambil suket kadis langsung daftar, kemudian setelah memenuhi syarat administrasi, akhirnya lolos bisa ikut ujian.
"Mereka bermain dgn oknum panselda, akhirnya mereka lulus, sedangkan Panselnas juga diduga terlibat dalam mafia perekrutan PPPK tersebut.Contoh, ketika peserta ikut ujian, berbagai jurusan baik guru, tehnis dan nakes dikumpulkan dalam satu ruangan secara bersamaan, padahal jurusan yang berbeda, " urainya seraya menduga bahwa perekrutan PPPK sekarang adalah konspirasi jahat yang mengorbankan Nasib pegawai honor yang puluhan tahun, sementara yang tidak pernah mengabdi bisa lulus asalkan ada setoran.
Karena itu, untuk tahun 2025 ini, stop dulu pengangkatan non asn yang tidak masuk database nasional, lebih dulu pemerintahan Prabowo Subiyanto - Gibran sekarang menyelesaikan lebih dulu THK2, yang sudah 20tahun lebih mengabdi tapi gak diangkat..
"Thk2 itu mereka yang honor sejak tahun 2004-2005, dan mengikuti tes serentak tahun 2013.Nah, kalau pak presiden mau tahu berapa jumlah pegawai honor yang masuk database nasional, cek data di BKN baik guru, tehnis dan nakes yang ikut tes seleksi serentak tahun 2013 itu .yang tidak mengikuti tes tahun 2013, berarti mereka bukan THK2 melainkan pegawai honor yang masuk database nasional tahun 2022,diatas tahun 2022 gak ada lagi pegawai honor masuk database nasional di BKN," imbuhnya.
Di akhir komentarnya bahwa untuk pegawai honor atau non ASN di kabupaten bima tahun. 2020-2021 hanya 3.332 orang termasuk didalamnya adalah yang THK2 sekitar 1.250 orang, sementara jumlah pegawai honor non asn kabupaten bima sekarang sudah capai 13ribuan,sebab awal oktober sekitar tanggal 3 Oktober 2022 ada penambahan dari 3.332 Menjadi 6ribuan lebih, kemudian tanggal 6 Oktober 2022 naik lagi menjadi 8ribuan lebih, dan terkahir tanggal 31 Oktober 2022 melonjak menjadi 13ribuan.
"Disinilah peluang rekayasa alias fiktif pengabdian yang mengorbankan nasib THK2 itu, belum lagi ada indikasi setoran uang sekitar 30-60juta perkepala melalui oknum tertentu, berimbas tersedotnya APBD kabupaten Bima mencapai angka 70persen lebih masuk belanja pegawai.Kondisi di Bima ini, saya yakin terjadi juga di daerah lain di Indonesia, sebab ini dianggap sebagai proyek empuk bagi oknum pejabat tinggi di MENPAN RB DAN BKN PUSAT juga BKN REGIONAL DEMPASAR juga oknum pejabat di daerah masing-masing,"pungkasnya seraya meminta pak presiden copot jabatan pihak terkait pengangkatan PPPK di kabupaten bima juga daerah lain.
Diakhir komentarnya agar Kemenkes juga dapat melibatkan diri mengkroscek kebutuhan pegawai tiap dinas kesehatan atau puskesmas yang ada se Indonesia, sehingga perekrutan tenaga nakes tidak sembarang ditentukan oleh MenpanRB dan BKN banyaknya formasi yang diberikan ke tiap daerah, lebih lebih pihak BPKP ATAU BPK untuk melakukan audit nilai total pencapaian PAD dan APBD tiap daerah, sehingga tidak sembarang juga kepala daerah meminta formasi banyak, berdalih peduli pegawai honor padahal indikasi bisnis seleksi PPPK.
"Mestinya Kemenkes turun ke tiap daerah, satu rumah sakit butuh pegawai PPPK berapa orang, dan satu puskesmas berapa kebutuhan, sekarang ratusan pegawai honor ada di tiap pukesmas di kab bima,"tandasnya. (KS-TIM)
COMMENTS