Sekitar 14.077 pegawai non-ASN yang mengabdi di berbagai instansi Pemerintahan Kabupaten Bima saat ini tengah berharap dapat lolos menjadi p...
Sekitar 14.077 pegawai non-ASN yang mengabdi di berbagai instansi Pemerintahan Kabupaten Bima saat ini tengah berharap dapat lolos menjadi pegawai PPPK paruh waktu di lingkup Pemkab Bima. Harapan tersebut seiring dengan penegasan serius dari Bupati Bima, Ady Mahyudi, yang mengatakan bahwa pada era kepemimpinannya sekarang pihaknya akan berjuang maksimal agar seluruh pegawai non-ASN di Kabupaten Bima bisa lolos menjadi pegawai PPPK paruh waktu. Hal ini disampaikan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Rafidin, S.Sos., ketika ditanya sejumlah wartawan di Kantor DPRD Kabupaten Bima beberapa hari lalu.
 |
| Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Rafidin, S.Sos. |
BIMA, KS – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bima tersebut menegaskan bahwa kepastian tentang nasib 14.077 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi salah satu tugas penting bagi Bupati Bima, Ady Mahyudi, dan Wakil Bupati Bima, H. Irfan. Saking pentingnya, perjuangan ini harus dilakukan maksimal agar seluruh pegawai lolos dalam seleksi PPPK paruh waktu tahun 2025.
“Tentu perjuangan keras Bupati dan Wabup dalam kaitan itu mendapat dukungan dari berbagai kalangan, termasuk semua wakil rakyat Kabupaten Bima saat ini,” kata Sekretaris DPD PAN Kabupaten Bima yang juga berlatar belakang wartawan tersebut, seraya mengajak masyarakat untuk mendukung dan mendoakan Bupati-Wabup yang tengah memperjuangkan nasib 14.077 PPPK paruh waktu.
“Mari kita sama-sama mendukung dan mendoakan Bupati-Wabup, sehingga perjuangan keras beliau-beliau agar 14.077 honorer yang diusulkan ke pusat dapat lolos atau diangkat menjadi PPPK paruh waktu tahun ini,” ajaknya kembali.
Anggota Dewan Dapil III ini optimistis bahwa perjuangan Bupati-Wabup terkait nasib 14.077 honorer akan terwujud sesuai harapan. Hanya saja, sangat dibutuhkan keseriusan dari Pemerintah Daerah (Pemda), terutama terkait formasi yang diberikan oleh pemerintah pusat, yaitu BKN dan Kemenpan-RB.
“Saya yakin Bupati dan Wabup akan berbuat secara maksimal agar 14.077 tenaga honorer non-ASN yang belum lulus PPPK penuh waktu dapat diperjuangkan lolos semua menjadi PPPK paruh waktu,” ujar Rafidin.
Pada kesempatan tersebut, Rafidin menegaskan bahwa perjuangan Bupati-Wabup untuk 14.077 honorer bukan atas dasar kepentingan pribadi maupun golongan tertentu. Apalagi sampai mengharapkan mahar atau imbalan. Menurutnya, perjuangan ini murni dilakukan dengan ikhlas oleh pemerintahan Ady-Irfan.
“Perlu saya tegaskan, ini murni perjuangan ikhlas Bupati dan Wabup, jadi bukan karena ada kepentingan ini dan itu, apalagi yang mengarah pada persoalan uang mahar sebagai imbalan dari perjuangan,” tegasnya.
Jika ada oknum yang memanfaatkan momen ini untuk mencari keuntungan dengan meminta sejumlah uang kepada calon PPPK paruh waktu, Rafidin mengimbau agar tidak mempercayainya. Bila perlu, segera laporkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH).
“Jangan percaya, siapapun itu, apalagi sampai meminta uang 10 hingga 30 juta. Sebab pengangkatan PPPK paruh waktu tidak menggunakan uang sepersen pun,” pungkasnya. (KS-ML)
Mau saya rapikan juga dalam gaya penulisan berita SEO-friendly supaya lebih siap tayang di portal berita?
COMMENTS