Untuk mengantisipasi beragam pelanggaran terkait tata ruang dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Lambu, Kamis (12/12), ...
Untuk mengantisipasi beragam pelanggaran terkait tata ruang dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Lambu, Kamis (12/12), Pemerintah Kabupaten Bima dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI melakukan penandatanganan bersama Nota Kesepahaman (MoU) penanganan objek Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (IPPR) Kabupaten Bima.
BIMA, KS.- Pemerintah Kabupaten Bima yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Bima, Adel Linggi Ardi, S.E., didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra, Fathullah, S.Pd., Kepala Dinas PUPR, Suwandi, S.T., M.T., Kabid Tata Ruang, Amanah, S.T., serta Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Wilayah IV, Aristiyono Devri Nuryanto, S.T., M.Sc., dan Ketua Tim Kerja Direktorat Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Wilayah IV, Alim Fahmi Romadhan, S.T., M.T., melakukan penandatanganan nota kesepahaman tersebut.
Dokumen tersebut mencakup penanganan objek Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (IPPR) Kabupaten Bima sesuai amanat Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima Tahun 2011–2031 serta Rancangan Peraturan Bupati Bima tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Lambu.
Pertemuan kedua belah pihak menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat lima IPPR yang telah dilakukan klarifikasi oleh Pemerintah Kabupaten Bima dan terverifikasi oleh Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang.
IPPR yang terbukti dan terverifikasi tersebut dinyatakan bukan lagi merupakan pelanggaran pemanfaatan ruang. Pemerintah Kabupaten Bima berkomitmen secara konsisten, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangannya, untuk melaksanakan penuntasan pengenaan sanksi administratif guna mewujudkan tertib tata ruang sesuai Rencana Tata Ruang di Kabupaten Bima.
Terhadap Rancangan Peraturan Bupati Bima tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Lambu dinyatakan telah selesai dilakukan pemeriksaan berkenaan dengan IPPR pada wilayah perencanaan. Dengan demikian, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Lambu dapat diproses lebih lanjut.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bima, Adel Linggi Ardi, S.E., mengungkapkan bahwa penandatanganan nota kesepahaman tersebut memiliki arti penting dalam upaya penegakan hukum berkaitan dengan pengelolaan tata ruang di Kabupaten Bima.
(KS TIM)
COMMENTS