KOTA BIMA, KS.- Pemerintah Kota Bima mengikuti video conference (vicon) rapat koordinasi pengendalian inflasi minggu ke- II Desember 2025 y...
KOTA BIMA, KS.- Pemerintah Kota Bima mengikuti video conference (vicon) rapat koordinasi pengendalian inflasi minggu ke- II Desember 2025 yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program Tiga Juta Rumah. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin (15/12/2025) di Aula Parenta, Ruang Rapat Wali Kota Bima.
Vicon tersebut diikuti oleh Asisten II Setda Kota Bima, Drs. Supratman, M.Ap., bersama Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Kota Bima, serta seluruh anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bima.
Rapat koordinasi nasional ini digelar secara virtual dan dihadiri oleh sejumlah pejabat kementerian dan lembaga pusat, di antaranya Bambang Wisnu Prakoso, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, perwakilan Kementerian Pertanian, serta unsur dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan evaluasi yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tom Sutohir.
Dalam paparannya, Deputi Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan kondisi inflasi nasional hingga November 2025. Disebutkan bahwa inflasi tahun kalender November 2025 terhadap Desember 2025 tercatat sebesar 2,27 persen. Sementara itu, inflasi berdasarkan komponen year to date terdiri atas inflasi inti sebesar 2,18 persen, inflasi harga yang diatur pemerintah sebesar 1,55 persen, dan inflasi harga bergejolak sebesar 3,37 persen.
Deputi BPS juga menjelaskan andil inflasi berdasarkan komponen year to date, yakni inflasi inti sebesar 1,40 persen, harga yang diatur pemerintah sebesar 0,31 persen, dan harga bergejolak sebesar 0,56 persen. Secara umum, inflasi nasional pada periode berjalan masih berada di kisaran 0,1 persen, dengan inflasi year to date Januari hingga November 2025 sekitar 2,0 persen.
BPS mencatat bahwa kelompok harga bergejolak, khususnya komoditas pangan, masih menjadi penyumbang inflasi terbesar. Selain itu, Indeks Perkembangan Harga (IPH) mengalami kenaikan di sekitar 301 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Salah satu komoditas yang mengalami kenaikan harga cukup tinggi adalah cabai rawit. Kenaikan ini dipengaruhi oleh faktor cuaca, terutama tingginya curah hujan yang berdampak pada produksi dan distribusi. Selain itu, Aceh tercatat sebagai daerah dengan kenaikan harga beras tertinggi, sementara beberapa wilayah di Sumatra mengalami gangguan pasokan akibat bencana alam.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Bima terus memperkuat koordinasi dan langkah antisipasi dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok di daerah, sekaligus mendukung kebijakan nasional dalam pengendalian inflasi dan pembangunan perumahan.
(KS MUL)
COMMENTS