Pemerintah Kabupaten Bima mengikuti Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Pemerintahan D...
Pemerintah Kabupaten Bima mengikuti Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah se-NTB di Graha Bakti Praja Conference Center, Mataram, Kamis (3/9/2026).
BIMA, KS.- Rakor tersebut diikuti para kepala daerah dan perangkat daerah terkait se-NTB sebagai upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Kegiatan tersebut diarahkan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas sekaligus mencegah potensi korupsi sejak dini melalui penguatan sistem pengawasan dan pengendalian di lingkungan pemerintah daerah.
Bupati Bima Ady Mahyudi hadir bersama Wakil Bupati Bima dr. H. Irfan Zubaidy, Ketua DPRD Kabupaten Bima Diah Citra Pravitasari, S.IP., Sekda Adel Linggi Ardi, SE., Inspektur Kabupaten Bima Iwan Setiawan, SE., Kepala Bapenda Budiharta, SE., Kepala Dinas PUPR Taufik, ST., MT., Kepala Dinas Kesehatan Hj. Nurul Wahyuti, SE., MM., serta sejumlah pejabat eselon III dari Dinas Dikbudpora dan Bappeda.
Bupati Bima mengatakan, keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Bima dalam rakor tersebut merupakan bagian dari komitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, efektif dan akuntabel.
“Penguatan tata kelola pemerintahan dititikberatkan pada upaya membangun sistem yang mampu mengidentifikasi dan mengendalikan risiko sejak awal. Sehingga setiap kebijakan, program dan kegiatan pemerintah daerah dapat dilaksanakan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” terangnya.
Bupati menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bima akan menindaklanjuti hasil rakor dan komitmen bersama tersebut melalui sejumlah langkah perbaikan.
Di antaranya memperbaiki tata kelola perencanaan dan penganggaran, meningkatkan integritas dalam pengadaan barang dan jasa, memperkuat pengendalian intern serta manajemen risiko.
Pada saat yang sama, Pemkab Bima akan terus mendorong optimalisasi fungsi pengawasan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang semakin transparan, akuntabel serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Rakor tersebut juga menghadirkan sejumlah pejabat pemerintah pusat sebagai narasumber. Di antaranya Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si., Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Ely Kusumastuti, Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Raden Ari Widianto, serta Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Setya Nugraha.
Melalui rakor tersebut, pemerintah daerah se-NTB diharapkan semakin memiliki kesamaan komitmen dalam memperkuat pencegahan korupsi dan membangun sistem pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik secara efektif, transparan dan bertanggung jawab.
(KS TIM)
COMMENTS