Pemerintah Kabupaten Bima dipastikan memperoleh dukungan anggaran infrastruktur hingga ratusan miliar rupiah dari pemerintah pusat melalui ...
Pemerintah Kabupaten Bima dipastikan memperoleh dukungan anggaran infrastruktur hingga ratusan miliar rupiah dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Alokasi tersebut diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis, mulai dari jalan daerah, irigasi pertanian, penyediaan air minum, sanitasi, hingga normalisasi sungai untuk memperkuat penanganan banjir.
BIMA, KS.- Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bima, Taufik, S.T., M.T., Jumat (23/10/2026), menjelaskan bahwa dukungan anggaran tersebut merupakan hasil koordinasi melalui Rapat Koordinasi Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) Kementerian PUPR. Program yang dialokasikan berfokus pada penguatan infrastruktur dasar dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Taufik memaparkan bahwa salah satu dukungan anggaran terbesar berasal dari program Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan dan Rehabilitasi Irigasi.
Pada tahap pertama, Kabupaten Bima melalui sistem SIPURI memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp105,6 miliar untuk mendukung kebutuhan sektor pertanian dan meningkatkan ketersediaan air bagi petani.
Anggaran tersebut diarahkan untuk pembangunan tujuh unit embung, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi di lima lokasi strategis, serta pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di 17 titik. Sementara itu, usulan untuk tahap kedua tahun 2026 masih dalam pembahasan intensif.
Pada sektor konektivitas wilayah, Kabupaten Bima juga berhasil meloloskan usulan program Inpres Jalan Daerah (IJD) Tahap I Tahun 2026. Pembangunan ruas jalan SP.3 Nangapria–SP.3 Seranae dipastikan berjalan dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp25 miliar.
Taufik, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, menjelaskan bahwa pemerintah pusat juga memberikan perhatian terhadap penanganan banjir di Kabupaten Bima melalui sejumlah program reguler.
Saat ini, proyek normalisasi Sungai Pelaparado senilai Rp24 miliar dan Sungai Mpuri senilai Rp14 miliar tengah memasuki tahap pelaksanaan fisik.
Sementara itu, proyek pengendalian banjir di Desa Pandai, Kecamatan Woha, dengan nilai Rp14 miliar sedang memasuki proses tender. Proyek tersebut diproyeksikan berlanjut melalui dukungan anggaran tambahan sebesar Rp50 miliar pada 2027.
Di tengah keterbatasan anggaran nasional yang berdampak pada alokasi program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan sanitasi tahun 2027 menjadi Rp3 miliar, Kabupaten Bima tetap memperoleh kepercayaan pemerintah pusat sebagai salah satu dari dua daerah penerima program tersebut di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), bersama Kabupaten Lombok Utara.
Sebagai tindak lanjut arahan Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) Kementerian PUPR, Pemerintah Kabupaten Bima segera mengirimkan surat permohonan resmi kepada Menteri PUPR untuk memperjuangkan tambahan alokasi anggaran infrastruktur tahun 2027.
Upaya tersebut dilakukan dengan melengkapi seluruh dokumen persyaratan kesiapan teknis atau readiness criteria sebagai salah satu dasar pengajuan dukungan anggaran.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bima untuk memperjuangkan pembangunan infrastruktur yang memadai, khususnya dalam memenuhi kebutuhan layanan air minum dan sanitasi yang layak bagi masyarakat.
(KS TIM)
COMMENTS