PASANG IKLAN
600x90
Hub. 0853-3873-1387

Slider[Style1]

advertisement

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5



PASANG IKLAN
600x90
Hub. 0853-3873-1387
advertisement

BAGIKAN:

Dugaan memperkaya diri dan atau kelompok tertentu melalui Jasa Layanan Kesehatan di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Bima, mendapat perhatian serius dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima. Bahkan, sudah memanggil sekaligus telah melakukan klarifikasi terhadap Direktur (Dirut), Drg,H.Ihsan beserta jajaranya. Hasilnya, Lembaga Legislatif melalui Ketua Komisi IV, M.Natsir, S.Sos dengan tegas menyatakan pembagian Jasa Layanan Kesehatan di Pusat Layanan Kesehatan tersebut sudah sesuai Aturan yang telah ditentukan.


BIMA, KS.- Hal itu mengemuka setelah pihaknya mendengar penjelasan dari pihak Instansi Kesehatan tersebut belum lama ini. Diperkuat, dengan hasil analisa data tertulis mulai dari Peraturan Bupati (Perbup) Bima hingga peraturan yang lebih tinggi seperti Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI.”Pada prinsipnya, pembagian jasa layanan medis di BLUD sudah sesuai prosedur. Pedomanya, yakni Peraturan Bupati (Perbup), Peraturan Pemerintah (PP), Permenkes, Keputusan Menteri Kesehatan dan Permendagri. Intinya, pembagian jasa layanan medis terutama untuk jasa para dokter dan termasuk jasa dirut,Drg,H.Ihsan sudah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan,” tegas M.Natsir kepada Rintam Post Senin (24/04).

Anggota dewan duta Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan, penyusunan system pembagian jasa Pelayanan (Remunerasi) pada RSUD Bima berdasarkan pada beberapa aturan atau perundang-undangan yang berlaku. Diantaranya, UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (RS), Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan Keuangan BLUD, Permenkes Nomor 12 Tahun 2013 tentang pola tariff Badan Layanan Umum Rumah Sakit (BLU-RS) di Lingkungan Kementerian Kesehatan,Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 625 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan system remunirasi Pegawai BLUD – RS.

”Nah, dalam aturan atau perundang-undangan itu tercantum beberapa poin. Antara lain, remunirasi dapat dihitung sesuai indicator penilaian, pengalaman dan masa kerja, keterampilan ilmu pengetahuan dan prilaku, resiko kerja serta hasil capaian. Sedangkan, poin dalam permenkes beberapa diantaranya menyebutkan, pendapatan BLU RS digunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran RS. Seperti, pengeluaran untuk biaya pegawai, operasional, dan biaya investasi. Tentunya, sesuai Rencana Belanja Anggaran (RBA) yang telah disepakati bersama Eksekutif dan Legislatif,” jelasnya.

Sementara dalam perbup Nomor 08 A Tahun 2014 lanjut politisi asal Desa Ngali Kecamatan Belo itu, terdapat beberapa poin perihal pembagian jasa dalam kaitan itu. Hal itu diatur dalam pasal 3, pasal 4, pasal 5 dan pasal 9. Dalam pasal dimaksud menyebutkan tujuan diberikan remunirasi pada RS, Alokasi pengeluaran RS, dan termasuk menyangkut hak setiap pegawai mendapatkan remunirasi.”Soal proporsi pembagian besaran jasa yang ada dalam tarif telah sesuai dengan kesepakatan antara dokter/operator dan pelaksana/Instansi/Unit berpedoman pada pasal 9. Jadi, pembagian dalam kaitan itu tidak sembarang, ada aturan sebagai pedoman. Bahkan, ada rumusnya, sekian persen jasa pelayanan untuk dokter umum, specialis dan termasuk dokter gigi. Hasl itu, tentu sesuai dengan kinerjanya,” terang Natsir.

Pada momen itu, Natsir juga menyampaikan soal penyusunan system pembagian jasa pelayanan diberlakukan. Ia menyebutkan, hal itu dimulai sejak Bulan Desember 2012, saat H.Ihsan menjadi komite medis. Artinya, sebelum yang bersangkutan dipercayakan menjadi dirut BLUD. Intinya, pokja remunirasi telah berusaha menyusun system pembagian jasa pelayanan di RSUD dengan sebaik-baiknya berdasarkan aturan yang berlaku. Tentunya, dengan menggunakan indicator-indikator penilaian yang jelas dan transparan.”Kalaupun ada hal-hal yang dirasakan masih kurang, kami di dewan dengan pihak BLUD sudah sepakat akan mengevaluasi kembali agar bisa disempurnakan,” pungkasnya.

Bagaimana tanggapan pihak BLUD menyikapi dugaan seputar pembagian jasa layanan medis tersebut. Dirut setempat Drg,H.Ihsan kepada Rintam Post mengaku tidak mau berkomentar terlalu jauh soal informasi dalam kaitan itu. Sebab, pembagian itu sudah sesuai aturan main yang telah ditentukan.”Paling tidak untuk saat ini RSUD Bima sudah memiliki acuan dalam pembagian jasa pelayanan bila dibandingkan dengan sebelumnya,” katanya singkat.(KS-R01)

advertisement


BAGIKAN:
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Komentar Facebook

Tidak ada komentar:

Post a Comment


Untuk dapat memberikan komentar, Anda harus menggunakan salah satu akun atau profile yang Anda miliki. Bila tidak ada, silahkan pilih sebagai "Anonymous"

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *