Pekerjaan proyek pembukaan jalan ekonomi senilai Rp.3 Miliar lebih dilingkungan Nggaro Lo Kelurahan Penana,e Kota Bima, yang dikerjakan oleh PT Rianoby Putra Mandiri, menuai kendala.
Pekerjaan proyek pembukaan jalan ekonomi senilai Rp.3 Miliar lebih dilingkungan Nggaro Lo Kelurahan Penana,e Kota Bima, yang dikerjakan oleh PT Rianoby Putra Mandiri, menuai kendala. Masalahnya, ditengah pekerjaan jalan sepanjang 1 km lebih tiba-tiba dihentikan oleh Oknum warga Nggaro Lo, Jauhari. Ulah oknum warga yang juga menjabat sebagai Kasi Dinas Perkebunan Kabupaten Bima itu, lantaran diduga tidak mengikhlaskan tanah miliknya digunakan untuk jalan ekonomi.
Namun, ulah pejabat pada Jum,at (20/06) kemarin mendapat reaksi penolakan dari sejumlah warga lain. Sebab, warga menginginkan agar proyek pembukaan jalan ekonomi tersebut dilanjutkan hingga tuntas. Karena, jalan ekonomi sangat dibutuhkan warga setempat . Bahkan, rencana kontraktor untuk tidak melanjutkan pekerjaan dengan menurunkan dua alat berat mendapat penolakan dari warga. “Oknum pejabat Kabupaten Bima itu sempat menghentikan alat berat yang sedang mengerjakakan proyek tersebut.
Akibatnya, selama satu hari alat berat itu tidak melanjutkan pekerjaan. Bahkan, perusahaan mengalami kerugian Rp.8 juta lebih. Tapi, sebagian besar warga menolak penghentian pekerjaan tersebut, mengingat jalan ekonomi sangat dibutuhkan, “kata Lurah Penana,e Kota Bima, Iskandar kepada Koran Stabilitas Sabtu (21/06) dilokasi pekerjaan proyek tersebut.
Padahal lanjutnya, sebelum dikerjakan proyek ini warga sudah menyepakati soal penggunaan lahan untuk pembukaan jalan ekonomi. Hanya saja, saat itu yang menyepakatinya yakni orang tua pejabat tersebut. “Jauh sebelumnya, sudah ada kesepakatan tentang penggunaan lahan ini, cuman yang menandatangani surat kesepakatan bersama saat itu adalah orang tuanya, bukan dia, “ujarnya.
Pada kesempatan itu, Lurah juga menyayangkan atas ulah oknum pejabat Kabupaten Bima dimaksud. Pasalnya, sebagai pejabat Pemerintah mestinya tidak melakukan hal semacam itu. Apalagi, dalam Unadng-Undang pasal 33 ayat 1 sudah jelas mengatur tentang hal itu, mengingat tanah beserta isinya bukan menjadi hak milik melainkan hak pake. “Lokasi ini merupakan hak pake, jadi yang bersangkutan harus sadar dan paham soal itu. Jadi, harus legowo. Karena apapun yang digunakan oleh Negara bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan demi kepentingan masyarakat banyak. Intinya, saya bersama warga menyayangkan atas ulah aparatur pemerintah tersebut,”tuturnya dengan nada kesal.
Penolakan atas ulah oknum pejabat itu, tak hanya disampaikan oleh Lurah Penana,e. Melainkan, juga disampaikan mantan Lurah Penana,e Jamaludin. Mengingat, dirinya yang mengetahui persis soal lokasi berikut pernyataan bersama atas penggunaan lahan tersebut. Kepada Koran ini, Jamaludin mengaku Tahun 2005 silam, sejumlah warga membuat surat pernyataan kesepakatan bersama. “Saat itu tidak ada yang keberatan, kami kaget ketika dia (Jauhari red) menghentikan pekerjaan ini. Padahal, sudah disepakati atas penggunaan lahan ini. Hanya saja, yang menandanganinya bukan dia melainkan orang tuanya. Jadi, apa dasarnya proyek itu dihentikan, karenanya kami bersih keras meminta kepada Kontraktor untuk melanjutkan pekerjaan ini, “terangnya.
Sementara, Kasi Disbun Jauhari yang didatangi wartawan Koran ini demi perimbangan berita Sabtu (21/06) di Kantornya tidak berhasil ditemui. Menurut, pegawai Dinas setempat, yang bersangkutan tidak masuk kerja. “Pak Jauhari sejak pagi tadi tidak berada di Kantor, bahkan tidak mengikuti olahraga, “ujar salah seorang pegawai Dinas tersebut. (KS-09)
Namun, ulah pejabat pada Jum,at (20/06) kemarin mendapat reaksi penolakan dari sejumlah warga lain. Sebab, warga menginginkan agar proyek pembukaan jalan ekonomi tersebut dilanjutkan hingga tuntas. Karena, jalan ekonomi sangat dibutuhkan warga setempat . Bahkan, rencana kontraktor untuk tidak melanjutkan pekerjaan dengan menurunkan dua alat berat mendapat penolakan dari warga. “Oknum pejabat Kabupaten Bima itu sempat menghentikan alat berat yang sedang mengerjakakan proyek tersebut.
Akibatnya, selama satu hari alat berat itu tidak melanjutkan pekerjaan. Bahkan, perusahaan mengalami kerugian Rp.8 juta lebih. Tapi, sebagian besar warga menolak penghentian pekerjaan tersebut, mengingat jalan ekonomi sangat dibutuhkan, “kata Lurah Penana,e Kota Bima, Iskandar kepada Koran Stabilitas Sabtu (21/06) dilokasi pekerjaan proyek tersebut.
Padahal lanjutnya, sebelum dikerjakan proyek ini warga sudah menyepakati soal penggunaan lahan untuk pembukaan jalan ekonomi. Hanya saja, saat itu yang menyepakatinya yakni orang tua pejabat tersebut. “Jauh sebelumnya, sudah ada kesepakatan tentang penggunaan lahan ini, cuman yang menandatangani surat kesepakatan bersama saat itu adalah orang tuanya, bukan dia, “ujarnya.
Pada kesempatan itu, Lurah juga menyayangkan atas ulah oknum pejabat Kabupaten Bima dimaksud. Pasalnya, sebagai pejabat Pemerintah mestinya tidak melakukan hal semacam itu. Apalagi, dalam Unadng-Undang pasal 33 ayat 1 sudah jelas mengatur tentang hal itu, mengingat tanah beserta isinya bukan menjadi hak milik melainkan hak pake. “Lokasi ini merupakan hak pake, jadi yang bersangkutan harus sadar dan paham soal itu. Jadi, harus legowo. Karena apapun yang digunakan oleh Negara bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan demi kepentingan masyarakat banyak. Intinya, saya bersama warga menyayangkan atas ulah aparatur pemerintah tersebut,”tuturnya dengan nada kesal.
Penolakan atas ulah oknum pejabat itu, tak hanya disampaikan oleh Lurah Penana,e. Melainkan, juga disampaikan mantan Lurah Penana,e Jamaludin. Mengingat, dirinya yang mengetahui persis soal lokasi berikut pernyataan bersama atas penggunaan lahan tersebut. Kepada Koran ini, Jamaludin mengaku Tahun 2005 silam, sejumlah warga membuat surat pernyataan kesepakatan bersama. “Saat itu tidak ada yang keberatan, kami kaget ketika dia (Jauhari red) menghentikan pekerjaan ini. Padahal, sudah disepakati atas penggunaan lahan ini. Hanya saja, yang menandanganinya bukan dia melainkan orang tuanya. Jadi, apa dasarnya proyek itu dihentikan, karenanya kami bersih keras meminta kepada Kontraktor untuk melanjutkan pekerjaan ini, “terangnya.
Sementara, Kasi Disbun Jauhari yang didatangi wartawan Koran ini demi perimbangan berita Sabtu (21/06) di Kantornya tidak berhasil ditemui. Menurut, pegawai Dinas setempat, yang bersangkutan tidak masuk kerja. “Pak Jauhari sejak pagi tadi tidak berada di Kantor, bahkan tidak mengikuti olahraga, “ujar salah seorang pegawai Dinas tersebut. (KS-09)
COMMENTS