Sebanyak 45 Anggota DPRD Kabupaten Bima, dituding tidak memiliki niat baik untuk membangun Ibukota Kabupaten Bima.
Sebanyak 45 Anggota DPRD Kabupaten Bima, dituding tidak memiliki niat baik untuk membangun Ibukota Kabupaten Bima. Terkesan selama ini yang menyendra pembangunan Kantor Bupati itu, bukan dari pihak eksekutif, melainkan legislative, karena ada dan tidaknya anggaran untuk dialokasikan dalam nomenklatuf APBD, sangat bergantung persetujuan legislative.”Demikian dikatakan Mantan Ketua Ferry Centre, Abdul Rauf,MM kepada Koran Stabilitas kemarin.
Harapan masyarakat Bima akan segera terbangunnya Kantor Bupati Bima sudah lama disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat, namun sampai saat ini masih menuai banyak kendala. Lambannya proses dimulainya pembangunan Kantor Bupati ini, ternyata disinyalir karena adanya tarik ulur kepentingan di lembaga DPRD itu sendiri.”Pada massa kepemimpinan Almarhum H.Ferry Zulkarnain, banyak oknum dewan yang menilai almarhum tidak serius membangun Ibukota Kabupaten Bima, padahal sesungguhnya yang tidak punya niat itu adalah oknum wakil rakyat sendiri,”ungkapnya.
Secara obyektif ia menilai, Kepemimpinan H. Syafruddin sekarang memiliki kesungguhan utuk membangun Kantor Bupati tersebut. Hal ini juga, dapat dilihat degan semangatnya hingga mengalokasikan anggaran Rp. 55 Miliyar lewat pola multiyears.”Pola multiyears atau kontrak tahun jamak ini, sebenarnya harus mendapatkan persetujuan DPRD agar bisa dilaksanakan. Tapi yang terjadi, tidak disetujui oleh dewan,”tutur lelaki yang juga Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Kabupaten Bima ini.
Dari sini lanjutnya, ia melihat bahwa DPRD mulai "menyandera" eksekutif degan tidak memberikan persetujuan atas rencana tersebut. DPRD hanya bertahan degan angka Rp. 22 Miliyar sesuai alokasi yang tersedia di APBD. Padalah saat ini, yang dibutuhkan eksekutif adalah selangkah lebih maju yaitu kesepahaman (MOU) degan DPRD utuk alokasi tambahan pada APBD perubahan maupun APBD murni 2014.”Perlunya hal ini sebenarnya, agar DPRD menjadikan acuan sehingga ada kepastian keberlanjutan anggaran. Sehingga, dengan demikian sekarangpun dapat langsung dilelang anggaran senilai Rp. 55 Miliyar yang dibutuhkan Pemerintah itu,”ungkapnya.
Dengan dipercepatnya pembangunan Kantor Bupati Bima, tentu akan berdampak pada cepatnya pertumbuhan ekomoni masyarakat disekitar Daerah Ibu Kota tersebut. Utamanya, di kecamatan Woha saat ini Kabupaten Bima tidak memiliki investasi yang masuk. Setidaknya, dengan adanya pembangunan pusat Pemerintahan. Akan menggerakan ekonomi masyarakat Kabupaten, karena saat ini yang mendapat keuntungan dengan masih bertahannya Kantor Bupati di Kota Bima adalah pemerintah Kota itu sendiri.”Mari kita dukung Bupati untuk mempercepat pembangunan itu,”ajaknya.
Di tempat yang sama, Zulkifli D Kalla yang juga mantan Sekretaris Tim Ferry Center mengatakan, sikap oknum Anggota dewan Kabupaten Bima yang terkesan “menyandera” anggaran pembangunan Kantor Bupati ini, dinilai sarat kepentingan politis.”Hal itu, disebabkan karena sebentar lagi masuk moment pilkada,”sorotnya.
Ia juga menduga, hal ini diakibatkan karena ada pihak-pihak tertentu yang khawatir dengan keberhasilan Bupati saat ini untuk membangun Kantor Bupati sebagai sebuah prestasi yang nyata. Mestinya, dibangunnya Kantor Bupati Bima adalah sebuah keberhasilan kolektif antara eksekutiv dan legislativ serta masyarakat Bima secara keseluruhan. Dengan adanya hal demikian, ia mempertanyakan komitmen Pimpinan DPRD dalam hal persetujuan untuk pola Multiyears yang solusinya tepat maupun, mempercepat pembangunan Kantor Bupati.”Kami minta DPRD untuk mengedepankan sikap kebersamaan untuk kepentingan daerah, ketimbang kepetingan politik kelompok tertentu. Masyarakat sudah bosan dengan gaya retorika politik anggota DPRD sekarang ini,”kata Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Sementara itu Pimpinan Partai Hanura yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima Drs. H. A. Najib HM. Ali mengaku, ia secara pribadi sangat setuju degan agenda eksekutif untuk mempercepatan pembangunan Kantor Bupati Bima tersebut.”Bukan saja pribadi saya mendukung pihak eksekutif untuk mempercepat pembangunan itu, melainkan saya juga akan membawa Fraksi saya untuk mendukung dan menyuarakan saat pembahasan anggaran tambahan pembangunan Kantor di DPRD nantinya,”katanya singkat.(KS-05)
Harapan masyarakat Bima akan segera terbangunnya Kantor Bupati Bima sudah lama disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat, namun sampai saat ini masih menuai banyak kendala. Lambannya proses dimulainya pembangunan Kantor Bupati ini, ternyata disinyalir karena adanya tarik ulur kepentingan di lembaga DPRD itu sendiri.”Pada massa kepemimpinan Almarhum H.Ferry Zulkarnain, banyak oknum dewan yang menilai almarhum tidak serius membangun Ibukota Kabupaten Bima, padahal sesungguhnya yang tidak punya niat itu adalah oknum wakil rakyat sendiri,”ungkapnya.
Secara obyektif ia menilai, Kepemimpinan H. Syafruddin sekarang memiliki kesungguhan utuk membangun Kantor Bupati tersebut. Hal ini juga, dapat dilihat degan semangatnya hingga mengalokasikan anggaran Rp. 55 Miliyar lewat pola multiyears.”Pola multiyears atau kontrak tahun jamak ini, sebenarnya harus mendapatkan persetujuan DPRD agar bisa dilaksanakan. Tapi yang terjadi, tidak disetujui oleh dewan,”tutur lelaki yang juga Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Kabupaten Bima ini.
Dari sini lanjutnya, ia melihat bahwa DPRD mulai "menyandera" eksekutif degan tidak memberikan persetujuan atas rencana tersebut. DPRD hanya bertahan degan angka Rp. 22 Miliyar sesuai alokasi yang tersedia di APBD. Padalah saat ini, yang dibutuhkan eksekutif adalah selangkah lebih maju yaitu kesepahaman (MOU) degan DPRD utuk alokasi tambahan pada APBD perubahan maupun APBD murni 2014.”Perlunya hal ini sebenarnya, agar DPRD menjadikan acuan sehingga ada kepastian keberlanjutan anggaran. Sehingga, dengan demikian sekarangpun dapat langsung dilelang anggaran senilai Rp. 55 Miliyar yang dibutuhkan Pemerintah itu,”ungkapnya.
Dengan dipercepatnya pembangunan Kantor Bupati Bima, tentu akan berdampak pada cepatnya pertumbuhan ekomoni masyarakat disekitar Daerah Ibu Kota tersebut. Utamanya, di kecamatan Woha saat ini Kabupaten Bima tidak memiliki investasi yang masuk. Setidaknya, dengan adanya pembangunan pusat Pemerintahan. Akan menggerakan ekonomi masyarakat Kabupaten, karena saat ini yang mendapat keuntungan dengan masih bertahannya Kantor Bupati di Kota Bima adalah pemerintah Kota itu sendiri.”Mari kita dukung Bupati untuk mempercepat pembangunan itu,”ajaknya.
Di tempat yang sama, Zulkifli D Kalla yang juga mantan Sekretaris Tim Ferry Center mengatakan, sikap oknum Anggota dewan Kabupaten Bima yang terkesan “menyandera” anggaran pembangunan Kantor Bupati ini, dinilai sarat kepentingan politis.”Hal itu, disebabkan karena sebentar lagi masuk moment pilkada,”sorotnya.
Ia juga menduga, hal ini diakibatkan karena ada pihak-pihak tertentu yang khawatir dengan keberhasilan Bupati saat ini untuk membangun Kantor Bupati sebagai sebuah prestasi yang nyata. Mestinya, dibangunnya Kantor Bupati Bima adalah sebuah keberhasilan kolektif antara eksekutiv dan legislativ serta masyarakat Bima secara keseluruhan. Dengan adanya hal demikian, ia mempertanyakan komitmen Pimpinan DPRD dalam hal persetujuan untuk pola Multiyears yang solusinya tepat maupun, mempercepat pembangunan Kantor Bupati.”Kami minta DPRD untuk mengedepankan sikap kebersamaan untuk kepentingan daerah, ketimbang kepetingan politik kelompok tertentu. Masyarakat sudah bosan dengan gaya retorika politik anggota DPRD sekarang ini,”kata Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Sementara itu Pimpinan Partai Hanura yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima Drs. H. A. Najib HM. Ali mengaku, ia secara pribadi sangat setuju degan agenda eksekutif untuk mempercepatan pembangunan Kantor Bupati Bima tersebut.”Bukan saja pribadi saya mendukung pihak eksekutif untuk mempercepat pembangunan itu, melainkan saya juga akan membawa Fraksi saya untuk mendukung dan menyuarakan saat pembahasan anggaran tambahan pembangunan Kantor di DPRD nantinya,”katanya singkat.(KS-05)
COMMENTS