Bupati Bima, Drs. H. Syafrudin HM. Nur, M.Pd, Selasa kemarin (12/8) memberikan pembinaan kepada ribuan pegawai honor daerah dan tenaga sukarela Kategori dua (K-2)
Bupati Bima, Drs. H. Syafrudin HM. Nur, M.Pd, Selasa kemarin (12/8) memberikan pembinaan kepada ribuan pegawai honor daerah dan tenaga sukarela Kategori dua (K-2) yang tersebar diseluruh wilayah Kecamatan Wawo, Wera, Ambalawi, Sape dan Lambu. Acara yang dipusatkan di Gedung Paruga Na’e Wawo tersebut dihadiri unsur muspika Wawo, Kepala BKD, Kadis Dikpora Kabupaten Bima, para camat, kepala sekolah serta para kepala UPT Dikpora di lima kecamatan dimaksud.
Bupati Bima, Drs. H. Syafrudin HM. Nur, M.Pd dalam arahannya mengatakan, sampai saat ini jumlah pegawai honor daerah maupun tenaga sukarela K-2 yang belum lolos menjadi CPNSD diseluruh wilayah Kabupaten Bima masih tersisa sebanyak 4251 orang. Olehnya itu, untuk memikirkan nasib dan masa depannya para personil K-2 yang belum beruntung tersebut, terutama yang sudah mengabdi bertahun-tahun diberbagai satuan kerjanya lingkup Pemkab Bima, pihaknya bersama Forum Bupati se- Indonesia mengaku telah memperjuangkan di pemerintah pusat, bahkan telah meminta sekaligus bersurat ke Presiden RI agar para honor K-2 yang belum lulus tes CPNS, termasuk di Kabupaten Bima tersebut bisa diangkat secara bertahap menjadi CPNS.
Alhasil, atas tekad dan perjuangannya bersama Bupati se- Indonesia tersebut lanjut H. Syafrudin, keluarlah surat dari Menpan RB RI Tanggal 25 Juli 2014 yang isinya, meminta kepada seluruh Bupati agar dilakukan verifiaksi dan validasi kembali para tenaga honor K-2 yang tidak lulus tes di daerahnya masing-masing, supaya bisa diketahui apakah para tenaga honorer yang telah masuk K-2 tersebut masih ada atau sudah tidak ada. Olehnya itu, pihak Pemkab Bima melalui BKD Kabupaten Bima telah mengistruksikan kepada seluruh satuan kerja di lingkup Pemkab Bima, agar melakukan verifikasi dan validasi data para tenaga honor K-2 tersebut secepatnya. “Kalau verifikasi dan validasi ini sudah tuntas, maka hasilnya akan kita antar secepatnya ke Kemenpan RI paling lambat sebelum Tanggal 15 Agustus lusa, karena waktu yang diberikan oleh Menpan RI untuk verifikasi dan validasi data ini hanya berjalan selama dua minggu,” cetusnya.
Diakuinya, kebijakan baru dari pemerintah pusat tersebut merupakan suatu rahmat dan berkah bagi para honorer K-2 yang tidak lulus tes CPNS beberapa waktu lalu. Untuk itu, teruslah berjuang dan berdoa supaya kedepan seluruh tenaga honorer yang masuk K-2, khususnya dilingkup Pemkab Bima bisa mendapatkan predikat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Yang jelas nasibnya kalian semua sudah kita perjuangkan dengan maksimal di pemerintah pusat untuk diangkat menjadi CPNS secara bertahap,” imbuhnya.
Bupati H. Syafrudin menegaskan, keabsahan dan validnya data yang diajukan para honorer K-2 tersebut sangat diperlukan oleh pemerintah. Olehnya itu, pihaknya mengingatkan kepada para tenaga honorer agar jangan sekali-kali menyuruh orang lain untuk melakukan pengisian data atau bahan adimistrasi dalam proses verifikasi dan validasi, karena data tersebut betut-betul diminta validnya oleh pihak Kemenpan RI. Selain itu dalam hal ini kata Bupati, para kepala sekolah maupun kepala UPT Dikpora diharapkan harus memberikan keterangan dan tanggungjawab mutlak tentang pengabdian para tenaga honorer K-2 yang bersangkutan. Ini semua demi kepentingan dan masa depannya para honorer K-2, bukan kepentingan pribadinya selaku Bupati Bima.
Bupati menambahkan, pada intinya, pembinaan yang diberikan kepada seluruh tenaga honorer K-2 di Kabupaten Bima, termasuk diwilayah Kecamatan Wawo ini semata mata, karena pihaknya sangat sayang pada seluruh tenaga honorer dan sukarela. Apalagi kita semua ini berada dalam satu bingkai aparatur pemerintah dan pelayan masyarakat. “Kita semua ini berada dalam satu gerbong dan bingkai keberasamaan, untuk itu, jangan ada dusta diantara kita,” tandas Bupati H. Syafrudin. (KS-03)
Bupati Bima, Drs. H. Syafrudin HM. Nur, M.Pd dalam arahannya mengatakan, sampai saat ini jumlah pegawai honor daerah maupun tenaga sukarela K-2 yang belum lolos menjadi CPNSD diseluruh wilayah Kabupaten Bima masih tersisa sebanyak 4251 orang. Olehnya itu, untuk memikirkan nasib dan masa depannya para personil K-2 yang belum beruntung tersebut, terutama yang sudah mengabdi bertahun-tahun diberbagai satuan kerjanya lingkup Pemkab Bima, pihaknya bersama Forum Bupati se- Indonesia mengaku telah memperjuangkan di pemerintah pusat, bahkan telah meminta sekaligus bersurat ke Presiden RI agar para honor K-2 yang belum lulus tes CPNS, termasuk di Kabupaten Bima tersebut bisa diangkat secara bertahap menjadi CPNS.
Alhasil, atas tekad dan perjuangannya bersama Bupati se- Indonesia tersebut lanjut H. Syafrudin, keluarlah surat dari Menpan RB RI Tanggal 25 Juli 2014 yang isinya, meminta kepada seluruh Bupati agar dilakukan verifiaksi dan validasi kembali para tenaga honor K-2 yang tidak lulus tes di daerahnya masing-masing, supaya bisa diketahui apakah para tenaga honorer yang telah masuk K-2 tersebut masih ada atau sudah tidak ada. Olehnya itu, pihak Pemkab Bima melalui BKD Kabupaten Bima telah mengistruksikan kepada seluruh satuan kerja di lingkup Pemkab Bima, agar melakukan verifikasi dan validasi data para tenaga honor K-2 tersebut secepatnya. “Kalau verifikasi dan validasi ini sudah tuntas, maka hasilnya akan kita antar secepatnya ke Kemenpan RI paling lambat sebelum Tanggal 15 Agustus lusa, karena waktu yang diberikan oleh Menpan RI untuk verifikasi dan validasi data ini hanya berjalan selama dua minggu,” cetusnya.
Diakuinya, kebijakan baru dari pemerintah pusat tersebut merupakan suatu rahmat dan berkah bagi para honorer K-2 yang tidak lulus tes CPNS beberapa waktu lalu. Untuk itu, teruslah berjuang dan berdoa supaya kedepan seluruh tenaga honorer yang masuk K-2, khususnya dilingkup Pemkab Bima bisa mendapatkan predikat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Yang jelas nasibnya kalian semua sudah kita perjuangkan dengan maksimal di pemerintah pusat untuk diangkat menjadi CPNS secara bertahap,” imbuhnya.
Bupati H. Syafrudin menegaskan, keabsahan dan validnya data yang diajukan para honorer K-2 tersebut sangat diperlukan oleh pemerintah. Olehnya itu, pihaknya mengingatkan kepada para tenaga honorer agar jangan sekali-kali menyuruh orang lain untuk melakukan pengisian data atau bahan adimistrasi dalam proses verifikasi dan validasi, karena data tersebut betut-betul diminta validnya oleh pihak Kemenpan RI. Selain itu dalam hal ini kata Bupati, para kepala sekolah maupun kepala UPT Dikpora diharapkan harus memberikan keterangan dan tanggungjawab mutlak tentang pengabdian para tenaga honorer K-2 yang bersangkutan. Ini semua demi kepentingan dan masa depannya para honorer K-2, bukan kepentingan pribadinya selaku Bupati Bima.
Bupati menambahkan, pada intinya, pembinaan yang diberikan kepada seluruh tenaga honorer K-2 di Kabupaten Bima, termasuk diwilayah Kecamatan Wawo ini semata mata, karena pihaknya sangat sayang pada seluruh tenaga honorer dan sukarela. Apalagi kita semua ini berada dalam satu bingkai aparatur pemerintah dan pelayan masyarakat. “Kita semua ini berada dalam satu gerbong dan bingkai keberasamaan, untuk itu, jangan ada dusta diantara kita,” tandas Bupati H. Syafrudin. (KS-03)
COMMENTS