Oknum Kepala Desa (Kades) Matua Kabupaten Dompu, Muslim Gunawan S.Sos, diduga melakukan Pungutan Liar (Pungli) senilai ratusan ribu rupiah per-orang warga Desa Matua
Oknum Kepala Desa (Kades) Matua Kabupaten Dompu, Muslim Gunawan S.Sos, diduga melakukan Pungutan Liar (Pungli) senilai ratusan ribu rupiah per-orang warga Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. Dugaan pungli itu dilakukan kepada 90 orang KK yang menerima bantuan pemasangan Listrik secara gratis yang bersumber dari APBD I Tahun 2014 Dinas Koperindag Tamben Provinsi NTB. Dalihnya, sebagai biaya operasional.
”Kades Matua Dompu bersama beberapa stafnya diduga mencari keuntungan dari program pemasangan listrik gratis untuk sejumlah warga yang ada di Desa setempat. Dugaan pungutan uang-pun bervariasi, ada yang Rp.100 ribu bahkan ada pula yang sampai Rp.200 ribu per-KK, “ungkap Wakil Ketua Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Investigasi Dompu, Iwan Kurniawan, pada Koran Stabilitas kemarin di Taman Kota Dompu.
Padahal lanjutnya, program pemasangan listrik gratis tersebut adalah bantuan gratis dari Provinsi NTB untuk masyarakat yang ekomoninya lemah. Jadi apapun alasannya, pungutan itu tidak dibenarkan. ”Kalau mengacu pada petunjuk tehnik dalam program pemasangan listrik gratis tersebut dan berdasarkan hasil koordinasi kami dengan Provinsi NTB kemarin,tidak diperbolehkan ada pungutan sepeser-pun. karena itu program bantuan gratis. Jadi masyarakat tahunya terima jadi hingga listrik itu menyala, “jelasnya.
Karenanya, LSM itu mendesak agar Pemrintah Kabupaten Dompu segera memanggil oknum Kades tersebut. SEbab, dugaan itu tidak dibenarkan dalam aturan.” Kami minta oknum Kades itu dipanggil, berikan sanksi tegas terhadap oknum kades dkk-nya. Karena, diduga perbuatan itu dilakukan secara bersama-sama,”tegasnya.
Sementara Kepala Desa Matua Dompu, Muslim Gunawan S.sos, yang diwakili oleh salah satu stafnya, pada Koran ini Senin (4/8) di ruang kerjanya, secara tegas membantah dugaan yang dialamatkan kepada pihaknya. ”Kami tidak berniat untuk mencari keuntungan dari program tersebut. Itu hanyalah isu yang tidak jelas. Kalaupun, ada bukti tunjukan. Jangan hanya bermain ditataran isu,”tantangnya.
Namun, ia mengaku ada penarikan uang terhadap warga atas program tersebut. Hanya saja, hal itu dilakukan setelah ada kesepakatan antara pihak Desa dan sejumlah penerima bantuan tersebut. ”Dari hasil rapat itu, para warga penerima bantuan bersedia untuk membayar uang sebagai biaya operasional senilai Rp.100 ribu per-kk. Jadi, itu dasar kami menarik uang tersebut,”jelasnya.
Ditanya, sudah berapa banyak uang yang terkumpul dari penarikan tersebut dan apakah listrik gratis tersebut sudah dipasang dimasing-masing rumah warga penerima bantuan. Diakuinya, jumlah uang yang terkumpul baru sebagian saja, karena masih banyak warga penerima bantuan yang belum memenuhi biaya operasional tersebut. “Untuk uang biaya operasional senilai Rp.100 ribu per-kk tersebut, baru sebagian warga saja yang menyetor, “akunya.(KS-10)
”Kades Matua Dompu bersama beberapa stafnya diduga mencari keuntungan dari program pemasangan listrik gratis untuk sejumlah warga yang ada di Desa setempat. Dugaan pungutan uang-pun bervariasi, ada yang Rp.100 ribu bahkan ada pula yang sampai Rp.200 ribu per-KK, “ungkap Wakil Ketua Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Investigasi Dompu, Iwan Kurniawan, pada Koran Stabilitas kemarin di Taman Kota Dompu.
Padahal lanjutnya, program pemasangan listrik gratis tersebut adalah bantuan gratis dari Provinsi NTB untuk masyarakat yang ekomoninya lemah. Jadi apapun alasannya, pungutan itu tidak dibenarkan. ”Kalau mengacu pada petunjuk tehnik dalam program pemasangan listrik gratis tersebut dan berdasarkan hasil koordinasi kami dengan Provinsi NTB kemarin,tidak diperbolehkan ada pungutan sepeser-pun. karena itu program bantuan gratis. Jadi masyarakat tahunya terima jadi hingga listrik itu menyala, “jelasnya.
Karenanya, LSM itu mendesak agar Pemrintah Kabupaten Dompu segera memanggil oknum Kades tersebut. SEbab, dugaan itu tidak dibenarkan dalam aturan.” Kami minta oknum Kades itu dipanggil, berikan sanksi tegas terhadap oknum kades dkk-nya. Karena, diduga perbuatan itu dilakukan secara bersama-sama,”tegasnya.
Sementara Kepala Desa Matua Dompu, Muslim Gunawan S.sos, yang diwakili oleh salah satu stafnya, pada Koran ini Senin (4/8) di ruang kerjanya, secara tegas membantah dugaan yang dialamatkan kepada pihaknya. ”Kami tidak berniat untuk mencari keuntungan dari program tersebut. Itu hanyalah isu yang tidak jelas. Kalaupun, ada bukti tunjukan. Jangan hanya bermain ditataran isu,”tantangnya.
Namun, ia mengaku ada penarikan uang terhadap warga atas program tersebut. Hanya saja, hal itu dilakukan setelah ada kesepakatan antara pihak Desa dan sejumlah penerima bantuan tersebut. ”Dari hasil rapat itu, para warga penerima bantuan bersedia untuk membayar uang sebagai biaya operasional senilai Rp.100 ribu per-kk. Jadi, itu dasar kami menarik uang tersebut,”jelasnya.
Ditanya, sudah berapa banyak uang yang terkumpul dari penarikan tersebut dan apakah listrik gratis tersebut sudah dipasang dimasing-masing rumah warga penerima bantuan. Diakuinya, jumlah uang yang terkumpul baru sebagian saja, karena masih banyak warga penerima bantuan yang belum memenuhi biaya operasional tersebut. “Untuk uang biaya operasional senilai Rp.100 ribu per-kk tersebut, baru sebagian warga saja yang menyetor, “akunya.(KS-10)
COMMENTS