Isu tentang masuknya kelompok radikal (ISIS) kian waktu makin hangat di Kabupaten Dompu. Untuk menjaga terpecah belahnya pemahaman warga
Isu tentang masuknya kelompok radikal (ISIS) kian waktu makin hangat di Kabupaten Dompu. Untuk menjaga terpecah belahnya pemahaman warga, Pemerintah Kabupaten Dompu, belum lama ini dengan tegas menolak masuknya kelompok dengan bendera berwarna hitam tersebut di bumi 'Nggahi Rawi Pahu'.
Kabag Humas dan Protokol Setda Dompu, Abdul Syahid SH mengatakan, Pemkab Dompu menolak kehadiran ISIS, dengan alasan penolakan tersebut linier dengan apa yang pernyataan resmi pemerintah Indonesia. Selain itu Lanjut Abdul, PP Muhammadiyah dan beberapa lembaga islam diketahui telah menyatakan sikap untuk menolak kehadiran kelompok radikal tersebut . ''Sebagaimana yang diberitakan beberapa media, baik cetak maupun elektronik. ISIS memiliki paham yang mampu memecah belah umat Islam itu sendiri. Maka itu, Bupati Dompu Drs. H Bambang M Yasin (red) kemarin pernah mengeluarkan beberapa waktu lalu, dengan meminta warga untuk hati-hati dan tidak ikut terlibat dalam aktifitas kelompok ISIS,” tuturnya saat dikonfirmasi media ini di ruang kerjanya, kemarin.
Sementara, Ketua MUI Kabupaten Dompu Dr (HC) Abdullah Arsyad, S.Ag juga menyampaikan hal yang sama. Dia menilai, kelompok tersebut memiliki kemungkinan untuk memecah belah Islam. ''Kami di MUI menolak kelompok yang ingin mendirikan negara di atas Negara. Islam itu tidak senang dengan perpecahan. Islam agama yang mengajarkan kerukunan,” ungkapnya pada wartawan di kantornya, kemarin.
Kepada warga, dia juga berpesan agar berhati-hati dengan pengaruh kelompok yang mengatasnamakan Islam tetapi menjurus pada kolompok terorisme. Gerakan radikal yang dilakukan kelompok ISIS juga dinilainya tidak pantas dilakukan di Indonesia. Apalagi di Dompu.''Kepada warga masyarakat Dompu saya imbau untuk berhati-hati dengan munculnya aliran baru yang bisa memecah-belah Islam dan Indonesia,” ujar Ketua MUI Dompu tersebut.
Disinggung imbauan resmi yang disampaikan MUI pada warga, Arsyad mengaku belum disampaikan. Pihaknya masih harus menunggu mandat dan informasi yang disampaikan pengurus MUI Provinsi NTB. ''Secara struktural, kami masih harus melakukan rapat dengan pengurus lainnya. Selain itu, kami juga masih menunggu informasi dari pengurus MUI provinsi. Informasinya kan harus berjenjang seperti itu. Setelah itu, baru bisa kami, secara resmi menyampaikan imbauan tertulis,” tandasnya. (KS-10)
Kabag Humas dan Protokol Setda Dompu, Abdul Syahid SH mengatakan, Pemkab Dompu menolak kehadiran ISIS, dengan alasan penolakan tersebut linier dengan apa yang pernyataan resmi pemerintah Indonesia. Selain itu Lanjut Abdul, PP Muhammadiyah dan beberapa lembaga islam diketahui telah menyatakan sikap untuk menolak kehadiran kelompok radikal tersebut . ''Sebagaimana yang diberitakan beberapa media, baik cetak maupun elektronik. ISIS memiliki paham yang mampu memecah belah umat Islam itu sendiri. Maka itu, Bupati Dompu Drs. H Bambang M Yasin (red) kemarin pernah mengeluarkan beberapa waktu lalu, dengan meminta warga untuk hati-hati dan tidak ikut terlibat dalam aktifitas kelompok ISIS,” tuturnya saat dikonfirmasi media ini di ruang kerjanya, kemarin.
Sementara, Ketua MUI Kabupaten Dompu Dr (HC) Abdullah Arsyad, S.Ag juga menyampaikan hal yang sama. Dia menilai, kelompok tersebut memiliki kemungkinan untuk memecah belah Islam. ''Kami di MUI menolak kelompok yang ingin mendirikan negara di atas Negara. Islam itu tidak senang dengan perpecahan. Islam agama yang mengajarkan kerukunan,” ungkapnya pada wartawan di kantornya, kemarin.
Kepada warga, dia juga berpesan agar berhati-hati dengan pengaruh kelompok yang mengatasnamakan Islam tetapi menjurus pada kolompok terorisme. Gerakan radikal yang dilakukan kelompok ISIS juga dinilainya tidak pantas dilakukan di Indonesia. Apalagi di Dompu.''Kepada warga masyarakat Dompu saya imbau untuk berhati-hati dengan munculnya aliran baru yang bisa memecah-belah Islam dan Indonesia,” ujar Ketua MUI Dompu tersebut.
Disinggung imbauan resmi yang disampaikan MUI pada warga, Arsyad mengaku belum disampaikan. Pihaknya masih harus menunggu mandat dan informasi yang disampaikan pengurus MUI Provinsi NTB. ''Secara struktural, kami masih harus melakukan rapat dengan pengurus lainnya. Selain itu, kami juga masih menunggu informasi dari pengurus MUI provinsi. Informasinya kan harus berjenjang seperti itu. Setelah itu, baru bisa kami, secara resmi menyampaikan imbauan tertulis,” tandasnya. (KS-10)
COMMENTS