Nama Hidayaturrahman M.Si yang biasa dipanggil Dayat Kabid Pengembangan Pegawai di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bima
Nama Hidayaturrahman M.Si yang biasa dipanggil Dayat Kabid Pengembangan Pegawai di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bima, disebut-sebut sebagai oknum yang terlibat atas dugaan penarikan uang Rp.3,5 juta hingga Rp.5 juta per-peserta K2 yang lulus dalam tes Desember 2013 lalu . Karena merasa nama baiknya tercemar, Dayat dengan tegas membantah dirinya terlibat dalam urusan itu. Dan itu dianggapnya fitnah yang ingin merusak nama baiknya.
Beberapaa minggu terakhir, Pegawai Honorer yang lulus Kategori Dua (K2) lingkup Pemerintahan Kabupaten Bima, merasa tidak nyaman dengan adanya informasi oknum di BKD yang meminta uang jutaan ke masing-masing pegawai K2. Hidayaturrahman, M.Si yang disebut-sebut sebagai oknum yang memerintahkan koordinator untuk mengumpulkan uang, akhirnya angkat bicara. Dirinya tidak terima jika dirinya dikatakan sebagai otak dibalik pungutan tersebut.
Kepada koran ini, Sabtu (20/09) Hidayaturrahman menjelaskan, bahwa dirinya tidak pernah terlibat dalam urusan itu, apalagi sampai memerintahkan koordinator untuk mengumpulkan uang ke pegawai K2. “Saya tidak pernah menyuruh koordinator untuk kumpulkan uang, kalaupun nama saya disebut-sebut, itu fitnah yang sengaja dibuat untuk merusak nama saya,” jelasnya.
Dayat mengaku, dirinya tidak mungkin melakukan hal itu, sebab selama ini dirinya berusaha menghapus segala bentuk yang berbau pungutan atau sejenis di lingkungan BKD.”Kita sedang berusaha berbenah diri, Bisa dilihat di BKD sekarang, kita benar-benar mengindari yang namanya pungutan, apalagi meminta-minta seperti yang diisukan itu,” tuturnya.
Dirinya tidak mengetahui adanya pertemuan antara koordinator K2 kecamatan dengan sejumlah pegawai K2 dimasing-masing kecamatan. Kalaupun ada pertemuan secara sembunyi-sembunyi itu mungkin keinginan Koordinator bersama pegawai K2 yang ada di kecamatan tersebut dan tidak ada hubungannya dengan BKD. Dan kalaupun mereka mengumpulkan uang, itu mungkin inisiatif mereka sendiri, yang jelas pihak BKD tidak pernah memerintahkan hal terebut. “Kita tidak bertanggung jawab atas hal itu. Bisa saja itu dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan BKD,” ingatnya.
Atas informasi yang mencederai nama pribadinya, dan instansi pemerintah tersebut, BKD bersama panitia dalam hal ini Sekda Kabupaten Bima Drs.H.Taufik HAK,M.Si telah melakukan rapat untuk membahas soal pungutan di masing-masing pegawai K2 Tersebut. “Langkah yang kita ambil kedepannya, kita akan mengumpulkan seluruh pegawai K2 yang lulus, dan akan dijelaskan bahwa tidak ada pungutan apa-apa dalam mengurusan dokumen, apalagi berjumlah jutaan,” tegasnya.
Lanjutnya, bedasarkan hasil rapat dengan Sekda pada Jum’at lalu, diri menjelaskan bahwa dalam waktu dekat sekda akan mengeluarkan surat edaran tentang larangan memberikan uang kepada siapapun dengan alasan apapun, sebab pemerintah tidak penah mengeluarkan perintah untuk meminta uang kepada pegawai. “Sekda akan keluarkan surat edaran dalam waktu dekat. Selain tentang K2, juga tentang CPNS yang sedang dibuka secara online, bahwa tidak ada calo dalam proses tersebut, karena prosesnya terbuka,” terangnya. (KS-02)
Beberapaa minggu terakhir, Pegawai Honorer yang lulus Kategori Dua (K2) lingkup Pemerintahan Kabupaten Bima, merasa tidak nyaman dengan adanya informasi oknum di BKD yang meminta uang jutaan ke masing-masing pegawai K2. Hidayaturrahman, M.Si yang disebut-sebut sebagai oknum yang memerintahkan koordinator untuk mengumpulkan uang, akhirnya angkat bicara. Dirinya tidak terima jika dirinya dikatakan sebagai otak dibalik pungutan tersebut.
Kepada koran ini, Sabtu (20/09) Hidayaturrahman menjelaskan, bahwa dirinya tidak pernah terlibat dalam urusan itu, apalagi sampai memerintahkan koordinator untuk mengumpulkan uang ke pegawai K2. “Saya tidak pernah menyuruh koordinator untuk kumpulkan uang, kalaupun nama saya disebut-sebut, itu fitnah yang sengaja dibuat untuk merusak nama saya,” jelasnya.
Dayat mengaku, dirinya tidak mungkin melakukan hal itu, sebab selama ini dirinya berusaha menghapus segala bentuk yang berbau pungutan atau sejenis di lingkungan BKD.”Kita sedang berusaha berbenah diri, Bisa dilihat di BKD sekarang, kita benar-benar mengindari yang namanya pungutan, apalagi meminta-minta seperti yang diisukan itu,” tuturnya.
Dirinya tidak mengetahui adanya pertemuan antara koordinator K2 kecamatan dengan sejumlah pegawai K2 dimasing-masing kecamatan. Kalaupun ada pertemuan secara sembunyi-sembunyi itu mungkin keinginan Koordinator bersama pegawai K2 yang ada di kecamatan tersebut dan tidak ada hubungannya dengan BKD. Dan kalaupun mereka mengumpulkan uang, itu mungkin inisiatif mereka sendiri, yang jelas pihak BKD tidak pernah memerintahkan hal terebut. “Kita tidak bertanggung jawab atas hal itu. Bisa saja itu dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan BKD,” ingatnya.
Atas informasi yang mencederai nama pribadinya, dan instansi pemerintah tersebut, BKD bersama panitia dalam hal ini Sekda Kabupaten Bima Drs.H.Taufik HAK,M.Si telah melakukan rapat untuk membahas soal pungutan di masing-masing pegawai K2 Tersebut. “Langkah yang kita ambil kedepannya, kita akan mengumpulkan seluruh pegawai K2 yang lulus, dan akan dijelaskan bahwa tidak ada pungutan apa-apa dalam mengurusan dokumen, apalagi berjumlah jutaan,” tegasnya.
Lanjutnya, bedasarkan hasil rapat dengan Sekda pada Jum’at lalu, diri menjelaskan bahwa dalam waktu dekat sekda akan mengeluarkan surat edaran tentang larangan memberikan uang kepada siapapun dengan alasan apapun, sebab pemerintah tidak penah mengeluarkan perintah untuk meminta uang kepada pegawai. “Sekda akan keluarkan surat edaran dalam waktu dekat. Selain tentang K2, juga tentang CPNS yang sedang dibuka secara online, bahwa tidak ada calo dalam proses tersebut, karena prosesnya terbuka,” terangnya. (KS-02)
COMMENTS