Tahun 2013 lalu, Pemerintah Pusat telah meluncurkan anggaran sebanyak Rp. 104 Miliar untuk pelebaran pelabuhan Bima, padahal kalau dilihat dari layout pelabuhan
Tahun 2013 lalu, Pemerintah Pusat telah meluncurkan anggaran sebanyak Rp. 104 Miliar untuk pelebaran pelabuhan Bima, padahal kalau dilihat dari layout pelabuhan, tentu anggaran sebanyak itu sungguh terlalu berlebihan. Maksudnya, volume pekerjaan kecil sementara dananya begitu fantastic nilainya. Diduga kuat sebagian anggaran Negara untuk pembangunan pelabuhan itu dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi oknum dan atau golongan tertentu. Belum lagi yang berkaitan dengan mutu dan kualitas proyek di Pelabuhan saat ini sungguh sangat memprihatinkan.
Selain dugaan penggunaan dana Seratus Milyar lebih ditahun 2013 lalu, pengggunaan dana puluhan miliar Tahun 2014 juga dipertanyakan. Sebab Tahun ini, Pusat disinyalir menganggarkan dana sebesar Rp. 38 Miliar untuk pekerjaan pelebaran pelabuhan Bima. Hanya saja, anggaran tidak sebesar Tahun 2013 lalu. “Ada indikasi mark up anggaran Negara pada proyek itu, karena pagu dana jauh lebih besar ketimbang volume pekerjaannya. Pekerjaan itu bisa dilihat sendiri, berapa luas volume pekerjaan itu,” kata sumber terpercaya Koran Stabilitas belum lama ini saat mendatangi Kantor Percetakan Koran Stabilitas.
Mestinya lanjut sumber yang juga kontraktor ini, Negara tak perlu menganggarkan dana untuk pekerjaan yang sama di tahun 2014 ini. Sebab, untuk volume pekerjaan seluas itu sudah lebih dari cukup dengan dana yang dikucurkan Tahun 2013, bahkan kontraktor sebagai Perusahaan pemenang tender sudah untung besar dari proyek tersebut. “Anggaran tahun 2013 saja jauh lebih besar untuk menuntaskan pekerjaan tersebut, jadi Negara tidak perlu lagi mengucurkan anggaran baru lagi untuk pekerjaan yang sama. Kecuali, pekerjaan sebelumnya mengalami musibah alam, seperti banjir bandang atau musibah alam lainya yang menyebabkan pekerjaan mengalami kerusakan,” ujarnya.
Selain menyayangkan dana yang lebih besar ketimbang volume pekerjaan (Dana tidak sebanding dengan Lay Out), Sumber juga mempertanyakan penggunaan anggaran Negara Tahun 2013 dan 2014, apakah hanya untuk pekerjaan fisik ataukah ada pekerjaan lain. Apalagi, Negara menganggarkan anggaran yang berbeda selama dua tahun berturut-turut. “Dipergunakan untuk pekerjaan apa saja anggaran Negara yang dikucurkan selama dua tahun berrturut-turut itu. Kalau hanya untuk pekerjaan fisik, saya rasa itu adalah kesalahan besar. Sebab sekali lagi, tidak sebanding besar anggaran dengan volume pekerjaan,” tanya sumber.
Pada kesempatan itu, sumber yang saat itu juga merinci data proyek dimaksud menyampaikan harapan agar pihak aparat penegak hukum dapat melidik pembangunan Pelabuhan Bima yang menghabiskan uang Negara sebanyak Rp.104 Milyar di Tahun 2013 dan Rp.38Milyar, padahal bukti fisik pekerjaan di pelabuhan saat ini, sangat mustahil menghabiskan anggaran sebanyak itu.”Saya menduga kuat, terjadi dugaan penyalahgunaan uang Negara dalam proyek pelabuhan Bima tersebut. masalahnya, volume pekerjaan jauh lebih banyak dari anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah pusat,”duganya.
Kepala Adpel Bima, H.Anwar yang dikonfirmasi Koran Stabilitas Kamis (04/09) di Ruang Kerjanya, mengaku heran dengan informasi dana sebesar Rp.104 Miliar untuk pekerjaan pelebaran pelabuhan Bima Tahun 2013 lalu. Sebab seejauh ini pihaknya tidak pernah mendapat anggaran sebesar itu. Lagipula, informasi yang dipakai soal proyek itu harus berdasarkan DIPA resmi dari Kementerian Pusat. “Saya tidak tahu informasi itu diperoleh darimana, dana Rp.104 Miliar Tahun 2013 jauh panggang dengan api. Kami tidak pernah dapat alokasi sebesar itu, pelabuhan Makasar, Tanjung Priuk tidak pernah dapat anggaran sebesar itu, apalagi pelabuhan kecil kayak di Bima. Pagu kami transparans karena online, anggaran untuk pelabuhan Bima dapat ditahu di Jayapura. Jadi tidak ada istilah manual, semua online. Artinya, berapapun pagu dana dapat diketahui satu sama lain,” tuturnya seraya menyesalkan sikap jajaran Sahbandar yang diduga kuat terlibat mengusulkan anggaran berlebihan untuk pelabuhan Bima tersebut.
Menurutnya, tidak ada pagu dana yang disembunyikan untuk proyek Pelabuhan Bima Tahun 2013 lalu. Karena sekali lagi dilakukan secara online, jadi bisa dibuka untuk mengetahui berapa pagu dana untuk proyek pelabuhan Bima atau pelabuhan lain diseluruh Indonesia. Katanya, untuk Tahun 2013 pagu dana keseluruhan untuk pelabuhan Bima yakni sebesar Rp.37 Miliar. Itupun, Rp.37 Miliar dalam proses lelang, tapi nilai kontraknya Rp.34 Miliar. “Dalam pagu Rp.37 Miliar, tapi yang tercantum dalam kontrak Rp.34 miliar bukan Rp.104 Miliar. Jadi dalam pagu ada nilai tawar menawar, kita mengambil penawaran yang menguntungkan Negara. Artinya penawaran terendah, itu yang kita ambil,” jelasnya.
Namun realisasi anggaran Tahun 2013 sebutnya, per satu desember sudah tidak ada lagi kegiatan, tidak ada andendum penambahan hari, maka yang terealisasi hanya Rp.29 Miliar lebih. Jadi tahun 2013, total anggarannya hanya Rp.29 Miliar lebih. Sedangkan Tahun 2014, pagunya sebesar Rp.38 Miliar, namun setelah ada kebijakan dari pusat tanpa diketahui secara jelas alasanya, sehingga setiap proyek pekerjaan pelabuhan ada yang hilang anggaranya dan juga dipotong dananya hingga 50 persen dari pagu sebenarnya. “Pelabuhan Bima tidak hilang anggaranya, tapi dipotong 50 persen dari Rp.38 Miliar. Maksudnya, dari Rp.38 Miliar pagu semula dipotong 50 persen, sehingga menjadi Rp.19,3 Miliar,” terangnya.
Informasi pagu dana sebenarnya Rp.64 Miliar untuk Tahun ini tegasnya, sangat bertolak belakang dengan pagu dana yang tertera dalam DIPA resmi. Karena pagu dana yang benar adalah sebesar Rp.38 Miliar, kemudian dipotong 50 persen. Jadi dirinya kaget ketika mendengar informasi tersebut. Pemotongan sebesar itu berdasarkan ketentuan pusat, tentunya dengan dasar dan alasan jelas. “Pagu semula bukan Rp.64 Miliar, tapi hanya Rp.38 miliar, dipotong 50 persen sehingga menjadi Rp.19,3 miliar. Itupun, masih menunggu kabar beritanya baru mulai dikerjakan. Saya tidak berani mulai kerja, sebelum tanda bintang (tanah yang diblokir) dibuka. Perlu saya tegaskan, revisi pagunya Rp.19,3 Miliar tapi dalam nilai kontraknya sebesar Rp.18 miliar lebih,” tegasnya.
Ia menambahkan, untuk proyek pelebaran pelabuhan Bima bukan hanya melibatkan masyarakat, LSM dan aktivis untuk mengawasi pekerjaan tersebut. Melainkan juga dilibatkan Lembaga Penegak Hukum, salah satunya Kejaksaan Negeri Raba Bima. Tujuanya, untuk mencegah ketimpangan dan praktek Tindak Pidana Korupsi yang dapat merugikan Negara dan Daerah Bima sebagai penerima manfaatnya. Bahkan, pihaknya dengan Kejaksaan sudah sepakat sekaligus menandatangani surat pernyataan bersama dalam kaitan itu. “Kami dan Jaksa sudah menyepakati kerjasama dalam kerangka mengawasi selama pekerjaan itu berlangsung. Karena prinsip saya, lebih baik mencegah daripada hal itu terjadi dan berurusan dengan hukum. Saya sangat menghindari berurusan dengan hukum, makanya saya meminta Kejaksaan untuk mengawasi pekerjaan itu. Sehingga, jika ada kesalahan saat proyek dikerjakan, kejaksaan dapat menegurnya dan kemudian dibenahi kembali sesuai petunjuk yang telah ditentukan,” tambahnya. (KS-09)
Mestinya lanjut sumber yang juga kontraktor ini, Negara tak perlu menganggarkan dana untuk pekerjaan yang sama di tahun 2014 ini. Sebab, untuk volume pekerjaan seluas itu sudah lebih dari cukup dengan dana yang dikucurkan Tahun 2013, bahkan kontraktor sebagai Perusahaan pemenang tender sudah untung besar dari proyek tersebut. “Anggaran tahun 2013 saja jauh lebih besar untuk menuntaskan pekerjaan tersebut, jadi Negara tidak perlu lagi mengucurkan anggaran baru lagi untuk pekerjaan yang sama. Kecuali, pekerjaan sebelumnya mengalami musibah alam, seperti banjir bandang atau musibah alam lainya yang menyebabkan pekerjaan mengalami kerusakan,” ujarnya.
Selain menyayangkan dana yang lebih besar ketimbang volume pekerjaan (Dana tidak sebanding dengan Lay Out), Sumber juga mempertanyakan penggunaan anggaran Negara Tahun 2013 dan 2014, apakah hanya untuk pekerjaan fisik ataukah ada pekerjaan lain. Apalagi, Negara menganggarkan anggaran yang berbeda selama dua tahun berturut-turut. “Dipergunakan untuk pekerjaan apa saja anggaran Negara yang dikucurkan selama dua tahun berrturut-turut itu. Kalau hanya untuk pekerjaan fisik, saya rasa itu adalah kesalahan besar. Sebab sekali lagi, tidak sebanding besar anggaran dengan volume pekerjaan,” tanya sumber.
Pada kesempatan itu, sumber yang saat itu juga merinci data proyek dimaksud menyampaikan harapan agar pihak aparat penegak hukum dapat melidik pembangunan Pelabuhan Bima yang menghabiskan uang Negara sebanyak Rp.104 Milyar di Tahun 2013 dan Rp.38Milyar, padahal bukti fisik pekerjaan di pelabuhan saat ini, sangat mustahil menghabiskan anggaran sebanyak itu.”Saya menduga kuat, terjadi dugaan penyalahgunaan uang Negara dalam proyek pelabuhan Bima tersebut. masalahnya, volume pekerjaan jauh lebih banyak dari anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah pusat,”duganya.
Kepala Adpel Bima, H.Anwar yang dikonfirmasi Koran Stabilitas Kamis (04/09) di Ruang Kerjanya, mengaku heran dengan informasi dana sebesar Rp.104 Miliar untuk pekerjaan pelebaran pelabuhan Bima Tahun 2013 lalu. Sebab seejauh ini pihaknya tidak pernah mendapat anggaran sebesar itu. Lagipula, informasi yang dipakai soal proyek itu harus berdasarkan DIPA resmi dari Kementerian Pusat. “Saya tidak tahu informasi itu diperoleh darimana, dana Rp.104 Miliar Tahun 2013 jauh panggang dengan api. Kami tidak pernah dapat alokasi sebesar itu, pelabuhan Makasar, Tanjung Priuk tidak pernah dapat anggaran sebesar itu, apalagi pelabuhan kecil kayak di Bima. Pagu kami transparans karena online, anggaran untuk pelabuhan Bima dapat ditahu di Jayapura. Jadi tidak ada istilah manual, semua online. Artinya, berapapun pagu dana dapat diketahui satu sama lain,” tuturnya seraya menyesalkan sikap jajaran Sahbandar yang diduga kuat terlibat mengusulkan anggaran berlebihan untuk pelabuhan Bima tersebut.
Menurutnya, tidak ada pagu dana yang disembunyikan untuk proyek Pelabuhan Bima Tahun 2013 lalu. Karena sekali lagi dilakukan secara online, jadi bisa dibuka untuk mengetahui berapa pagu dana untuk proyek pelabuhan Bima atau pelabuhan lain diseluruh Indonesia. Katanya, untuk Tahun 2013 pagu dana keseluruhan untuk pelabuhan Bima yakni sebesar Rp.37 Miliar. Itupun, Rp.37 Miliar dalam proses lelang, tapi nilai kontraknya Rp.34 Miliar. “Dalam pagu Rp.37 Miliar, tapi yang tercantum dalam kontrak Rp.34 miliar bukan Rp.104 Miliar. Jadi dalam pagu ada nilai tawar menawar, kita mengambil penawaran yang menguntungkan Negara. Artinya penawaran terendah, itu yang kita ambil,” jelasnya.
Namun realisasi anggaran Tahun 2013 sebutnya, per satu desember sudah tidak ada lagi kegiatan, tidak ada andendum penambahan hari, maka yang terealisasi hanya Rp.29 Miliar lebih. Jadi tahun 2013, total anggarannya hanya Rp.29 Miliar lebih. Sedangkan Tahun 2014, pagunya sebesar Rp.38 Miliar, namun setelah ada kebijakan dari pusat tanpa diketahui secara jelas alasanya, sehingga setiap proyek pekerjaan pelabuhan ada yang hilang anggaranya dan juga dipotong dananya hingga 50 persen dari pagu sebenarnya. “Pelabuhan Bima tidak hilang anggaranya, tapi dipotong 50 persen dari Rp.38 Miliar. Maksudnya, dari Rp.38 Miliar pagu semula dipotong 50 persen, sehingga menjadi Rp.19,3 Miliar,” terangnya.
Informasi pagu dana sebenarnya Rp.64 Miliar untuk Tahun ini tegasnya, sangat bertolak belakang dengan pagu dana yang tertera dalam DIPA resmi. Karena pagu dana yang benar adalah sebesar Rp.38 Miliar, kemudian dipotong 50 persen. Jadi dirinya kaget ketika mendengar informasi tersebut. Pemotongan sebesar itu berdasarkan ketentuan pusat, tentunya dengan dasar dan alasan jelas. “Pagu semula bukan Rp.64 Miliar, tapi hanya Rp.38 miliar, dipotong 50 persen sehingga menjadi Rp.19,3 miliar. Itupun, masih menunggu kabar beritanya baru mulai dikerjakan. Saya tidak berani mulai kerja, sebelum tanda bintang (tanah yang diblokir) dibuka. Perlu saya tegaskan, revisi pagunya Rp.19,3 Miliar tapi dalam nilai kontraknya sebesar Rp.18 miliar lebih,” tegasnya.
Ia menambahkan, untuk proyek pelebaran pelabuhan Bima bukan hanya melibatkan masyarakat, LSM dan aktivis untuk mengawasi pekerjaan tersebut. Melainkan juga dilibatkan Lembaga Penegak Hukum, salah satunya Kejaksaan Negeri Raba Bima. Tujuanya, untuk mencegah ketimpangan dan praktek Tindak Pidana Korupsi yang dapat merugikan Negara dan Daerah Bima sebagai penerima manfaatnya. Bahkan, pihaknya dengan Kejaksaan sudah sepakat sekaligus menandatangani surat pernyataan bersama dalam kaitan itu. “Kami dan Jaksa sudah menyepakati kerjasama dalam kerangka mengawasi selama pekerjaan itu berlangsung. Karena prinsip saya, lebih baik mencegah daripada hal itu terjadi dan berurusan dengan hukum. Saya sangat menghindari berurusan dengan hukum, makanya saya meminta Kejaksaan untuk mengawasi pekerjaan itu. Sehingga, jika ada kesalahan saat proyek dikerjakan, kejaksaan dapat menegurnya dan kemudian dibenahi kembali sesuai petunjuk yang telah ditentukan,” tambahnya. (KS-09)
COMMENTS