Desas desus soal pembangunan Pura umat Hindu di lokasi Oi Bura Kecamatan Tambora, saat ini mendapat tanggapan serius dari ormas dan lembaga keagamaan Islam.
Desas desus soal pembangunan Pura umat Hindu di lokasi Oi Bura Kecamatan Tambora, saat ini mendapat tanggapan serius dari ormas dan lembaga keagamaan Islam. Tanggapan itu datang dari Forum Umat Islam (FUI) Kabupaten Dompu dan MUI Kabupaten Bima. Mereka mengecam pembangunan Pure tersebut. Pasalnya, kedua lembaga tersebut menilai, pembangunan Pura yang diklaim terbesar ketiga di Asia Tenggara itu tidak tepat.
Koordinator FUI Kabupaten Dompu, Ustad Toqiudin saat menggelar pertemuan di Kantor MUI Kabupaten Bima mengungkapkan, selain telah melihat langsung lokasi pembangunan Pura itu, pihaknya juga telah melakukan klarifikasi dengan Pemerintah Dompu. ”Kalau Pura itu dibangun disana, sangatlah tidak cocok,” ujarnya.
Berdasarkan surat keputusan dari tiga kepala Daerah yakni, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kabupaten Sumbawa lanjutnya, isinya hanya memberikan perizinan sementara untuk membangun tempat ibadah. Surat itu, dikeluarkan pada Tahun 2002 dan di tandatangani oleh Bupati Kabupaten Bima saat itu Drs. H. Zainul Arifin.
”Kami minta, MUI Kabupaten Bima segera melakukan koordinasi kembali dengan Pemerintah Kabupaten Bima, untuk meninjau kembali perizinan itu. Sebab, pembangunan tersebut sangat meresahkan umat mayoritas,” tegasnya meminta MUI bertindak.
Selain itu katanya, ia juga menilai bahwa pembangunan pura yang terletak diatas mata air Oi Bura sangatlah tidak wajar. Sebab, itu merupakan sumber mata air yang menjadi kehidupan masyarakat sehari-hari. ”Kami minta agar MUI segera menangani masalah ini,” tambahnya.
Di tempat yang sama, anggota FUI Kabupaten Dompu lainnya, Syaiful Takim, SH menyampaikan, sekekitar lima hektar areal yang ada di wilaya pinggir mata air Oi Bura, menjadi lahan bangunan Pura. Saat ini, areal itu telah dipergunakan untuk membangun Pura sekitar dua hektar. ”Masyarakat Oi Bura, sudah resah karena mata air sebagai sumber kehidupan sudah dibangun dengan tempat Ibadah umat Hindu,” katanya.
Saat ini katanya, masyarakat Oi Bura sedang mencari keadilan terhadap kerukunan antara umat beragama. Dari tahun 2005 awal pembangun Pura itu, sudah mendapatkan tanggapan dari masyrakat disana, tapi Kepala Desa dan Pemerintah setempat sudah tidak bisa berkutip. ”Mereka berada dibawa tekanan, sehingga tidak bisa melawan. Kalau ada yang melawan mereka ditakut-takutkan dengan Polisi dan TNI,” ungkapnya.
Ketua MUI Kabupaten Bima, Abdurahim Haris mengaku berterima kasih pada FUI dan sejumlah ormas lain, yang semangat mencari keadilan kerukunan beragama. Ia juga berterima kasih, karena FUI sudah menunjukan beberapa bukti foto-foto mata air Oi Bura sebelum di bangun dan sesudah dibangun. ”Ini akan menjadi bukti yang akan kita sampaikan ke Pemerintah Kabupaten, Gubernur maupun Kapolda,” ujarnya.
Pihaknya akan koordinsi dengan Dinas Kehutanan, Kemenag Kabupaten Bima yang menyimpan bukti pemberian izin pembangunan ibadah. Setelah itu, pihaknya juga akan melakukan cek langsung ke lokasi pembanguna pure tesebut. ”Kami ingin tahu Pura terbesar se-Asia untuk apa, sementara jumlah umat hindu yang ada dekat lokasi itu sekitar 20 KK saja,” tuturnya.
Ia juga mengaku, sudah lama mendapatkan informasi pembangunan Pura di Kecamatan Tambora. Namun, selama ini pihaknya belum memiliki bukti-bukti untuk mempresur pembanguna tersebut. Isu pemberian izin pembangunan tersebut, sudah dilakukan koordinasi dengan mantan Bupati Bima, Drs. H. Zainul Arifin.”Tapi beliau tidak mengaku dan membantah pernah mengeluarkan surat izin pembangunan Pura tersebut,”tambahnya. (KS-05)
Koordinator FUI Kabupaten Dompu, Ustad Toqiudin saat menggelar pertemuan di Kantor MUI Kabupaten Bima mengungkapkan, selain telah melihat langsung lokasi pembangunan Pura itu, pihaknya juga telah melakukan klarifikasi dengan Pemerintah Dompu. ”Kalau Pura itu dibangun disana, sangatlah tidak cocok,” ujarnya.
Berdasarkan surat keputusan dari tiga kepala Daerah yakni, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kabupaten Sumbawa lanjutnya, isinya hanya memberikan perizinan sementara untuk membangun tempat ibadah. Surat itu, dikeluarkan pada Tahun 2002 dan di tandatangani oleh Bupati Kabupaten Bima saat itu Drs. H. Zainul Arifin.
”Kami minta, MUI Kabupaten Bima segera melakukan koordinasi kembali dengan Pemerintah Kabupaten Bima, untuk meninjau kembali perizinan itu. Sebab, pembangunan tersebut sangat meresahkan umat mayoritas,” tegasnya meminta MUI bertindak.
Selain itu katanya, ia juga menilai bahwa pembangunan pura yang terletak diatas mata air Oi Bura sangatlah tidak wajar. Sebab, itu merupakan sumber mata air yang menjadi kehidupan masyarakat sehari-hari. ”Kami minta agar MUI segera menangani masalah ini,” tambahnya.
Di tempat yang sama, anggota FUI Kabupaten Dompu lainnya, Syaiful Takim, SH menyampaikan, sekekitar lima hektar areal yang ada di wilaya pinggir mata air Oi Bura, menjadi lahan bangunan Pura. Saat ini, areal itu telah dipergunakan untuk membangun Pura sekitar dua hektar. ”Masyarakat Oi Bura, sudah resah karena mata air sebagai sumber kehidupan sudah dibangun dengan tempat Ibadah umat Hindu,” katanya.
Saat ini katanya, masyarakat Oi Bura sedang mencari keadilan terhadap kerukunan antara umat beragama. Dari tahun 2005 awal pembangun Pura itu, sudah mendapatkan tanggapan dari masyrakat disana, tapi Kepala Desa dan Pemerintah setempat sudah tidak bisa berkutip. ”Mereka berada dibawa tekanan, sehingga tidak bisa melawan. Kalau ada yang melawan mereka ditakut-takutkan dengan Polisi dan TNI,” ungkapnya.
Ketua MUI Kabupaten Bima, Abdurahim Haris mengaku berterima kasih pada FUI dan sejumlah ormas lain, yang semangat mencari keadilan kerukunan beragama. Ia juga berterima kasih, karena FUI sudah menunjukan beberapa bukti foto-foto mata air Oi Bura sebelum di bangun dan sesudah dibangun. ”Ini akan menjadi bukti yang akan kita sampaikan ke Pemerintah Kabupaten, Gubernur maupun Kapolda,” ujarnya.
Pihaknya akan koordinsi dengan Dinas Kehutanan, Kemenag Kabupaten Bima yang menyimpan bukti pemberian izin pembangunan ibadah. Setelah itu, pihaknya juga akan melakukan cek langsung ke lokasi pembanguna pure tesebut. ”Kami ingin tahu Pura terbesar se-Asia untuk apa, sementara jumlah umat hindu yang ada dekat lokasi itu sekitar 20 KK saja,” tuturnya.
Ia juga mengaku, sudah lama mendapatkan informasi pembangunan Pura di Kecamatan Tambora. Namun, selama ini pihaknya belum memiliki bukti-bukti untuk mempresur pembanguna tersebut. Isu pemberian izin pembangunan tersebut, sudah dilakukan koordinasi dengan mantan Bupati Bima, Drs. H. Zainul Arifin.”Tapi beliau tidak mengaku dan membantah pernah mengeluarkan surat izin pembangunan Pura tersebut,”tambahnya. (KS-05)
COMMENTS