Sikap Pemerintah Kabupaten Bima yang menyalurkan bantuan beras untuk mengatasi dan mengantisipasi krisis pangan pada empat Desa di Kecamatan Langgudu
Sikap Pemerintah Kabupaten Bima yang menyalurkan bantuan beras untuk mengatasi dan mengantisipasi krisis pangan pada empat Desa di Kecamatan Langgudu, merupakan langkah cepat dan patut diacungi jempol. Namun, langkah itu tidak sepenuhnya mendapat apresiasi, tapi justeru dinilai bukan solusi dari persoalan itu. Bahkan dituding sebagai langkah sia-sia dan tidak mendidik kepada masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Direktur Yayasan Peduli Masyarakat Pedesaan (YPMP) Kabupaten Bima, Ismail, S.Sos kepada Koran Stabilitas Jum,at (17/10). Katanya, yang dilakukan Pemerintah baik Eksekutif maupun Legislatif dengan mengirim beras kepada masyarakat empat Desa yang sudah tiga bulan mengkonsumsi gadung (lede) bukan solusi tepat. Justeru, kebijakan seperti itu merupakan proses pembodohan terhadap rakyat. Maksudnya, Pemerintah secara tidak langsung mengajarkan rakyat untuk berprilaku malas. Sehingga, akan terbiasa dengan sesuatu yang bersifat instan dan tidak mau lagi bekerja demi kelangsungan hidup.
Karena masyarakat menganggap ada Pemerintah yang siap membantu ketika dihadapkan dengan masalah hidup. “Itu langkah bodoh dan tidak mendidik, bisa dilihat yang akan terjadi ketika bantuan beras itu habis. Apakah warga setempat mau bekerja atau malah kembali meminta bantuan pada Pemerintah, bahkan saya yakin mereka akan kembali memakan gadung,” ujarnya.
Semestinya lanjut Ismail, yang harus dilakukan Pemerintah atas persoalan itu (krisis pangan) adalah mencarikan solusi tepat melalui metode tentang bagaimana memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) di Wilayah tersebut. Bukan langsung tembus pada sistem. Maksudnya, rakyat mesti diajarkan untuk berusaha dan bekerja keras memanfaatkan SDA dan SDM yang ada (metode-sistem). Apalagi, di Kecamatan Langgudu memiliki potensi alam, terutama pada wilayah perairan laut. Ibarat memasak nasi, ada langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum beras menjadi nasi. Begitupun, langkah Pemerintah dalam mengatasi dan mengantisipasi krisis pangan di Dana Mbojo ini, khususnya di Desa Busu, Karampi, Waduruka Kecamatan Langgudu.
“Saya sadar, itu salah satu langkah cepat sebagai bentuk kepedulian Pemerintah terhadap nasib rakyatnya. Mengingat bantuan itu sangat mendesak, ditambah masih banyak stok CBP, tetapi bukan solusi tepat. Menurut saya, yang tepat dilakukan Pemerintah kedepanya adalah mendidik masyarakat dengan tidak memberikan bantuan yang bersifat sesaat tapi berkelanjutan,” tuturnya.
Ia kuatir akan terjadi kecemburuan sosial dikalangan masyarakat atas langkah Pemerintah yang droping beras pada empat Desa tersebut. Masalahnya, masyarakat Desa lain juga membutuhkan bantuan seperti itu, karena di Kabupaten Bima masih banyak masyarakat perdesaan yang mengalami nasib sama. Seperti di Kecamatan Langgudu, masih ada 11 Desa yang juga membutuhkan bantuan tersebut, kondisi yang sama-pun dialami sejumlah Desa di 18 Kecamatan se-Kabupaten Bima.
Artinya sebelum mengambil sikap, Pemerintah harus pro aktif turun lapangan guna mencari tahu pemicu masalah yang sudah dan sedang dialami masyarakat. Apakah, konsumsi gadung sudah menjadi kebiasaan karena diketahui mengandung protein, ataukah memang malas memanfaatkan potensi alam yang ada. Praktisnya, jangan menilai kemiskinan dari satu sudut pandang saja, tetapi harus dari segala aspek kehidupan.
“Masyarakat Langgudu merasa malu ketika dicap miskin, hanya karena mengkosumsi gadung selama tiga bulan. Pemerintah dalam hal ini Eksekutif dan Legislatif tidak asal bunyi (asbun) dalam menyikapi persoalan itu, jangan mentang-mentang punya kapasitas lalu seenaknya mengeluarkan pernyataan. Belum tentu, makan gadung itu miskin, mungkin itu kebiasaan bahkan bisa pula karena prilaku malas,” tandasnya.
Bukankah selama ini sebutnya, Pemerintah sudah berbuat banyak membantu masyarakat Langgudu dengan mendatangkan program baik yang bersumber dari APBN, APBD I maupun APBD II (anggaran murni daerah Kabupaten Bima). Seperti, bantuan mesin Ketinting, Jenset, Pukat, Tali Nilon, bibit rumput laut, bibit jagung, bibit padi, bibit kacang, sampan, Hand Traktor, mesin pompa air dan masih banyak bantuan Pemerintah lainya. Walaupun memperhatikan sekaligus memperjuangkan aspirasi rakyat adalah kewajiban Pemerintah, tapi perlu disadari rakyat (penerima bantuan) berkewajiban menjaga, merawat dan memanfaatkan sebagai salah satu cara untuk sumber kehidupan. “Saya masih ingat waktu Pemerintahan,almarhum Bupati Bima, H.Feri Zulkarnain, ST, sejumlah program berhasil didatangkan untuk masyarakat setempat (Langgudu). Saya tahu persis, karena berjuang dan slalu bersama masyarakat hingga berhasil mendatangkan bantuan,” terangnya.
Pada kesempatan itu, Ismail menitip harapan kepada Eksektuif sebagai pengelola Anggaran dan Legislative sebagai penyambung aspirasi sekaligus lembaga control untuk selalu berada ditengah-tengah rakyat. Hal itu dianggap perlu guna mengetahui kondisi kehidupan yang sudah dan sedang dialami rakyatnya. Sehingga, setiap persoalan tidak dinilai dari satu sisi saja, yang lebih penting tidak gegabah dalam menentukan sikap.
Sebab setiap kebijakan memiliki dampak, lebih-lebih resiko yang akan dialami masyarakat. “Kalau terus dibantu dengan cara instan (menikmati tanpa kerja), rakyat malah akan berpikir mundur kebelakang. Akibatnya, angka kemiskinan makin bertambah, ujung-ujungnya Pemerintah dikritik, disorot dan disalahkan. Saran saya, cari tahu inti sari masalahnya, cermati dan analisa baik2 setiap persoalan, termasuk soal krisis pangan. Agar, tidak gegabah dan asal mengeluarkan pernyataan,” pintahnya. (KS-09)
Pernyataan itu disampaikan Direktur Yayasan Peduli Masyarakat Pedesaan (YPMP) Kabupaten Bima, Ismail, S.Sos kepada Koran Stabilitas Jum,at (17/10). Katanya, yang dilakukan Pemerintah baik Eksekutif maupun Legislatif dengan mengirim beras kepada masyarakat empat Desa yang sudah tiga bulan mengkonsumsi gadung (lede) bukan solusi tepat. Justeru, kebijakan seperti itu merupakan proses pembodohan terhadap rakyat. Maksudnya, Pemerintah secara tidak langsung mengajarkan rakyat untuk berprilaku malas. Sehingga, akan terbiasa dengan sesuatu yang bersifat instan dan tidak mau lagi bekerja demi kelangsungan hidup.
Karena masyarakat menganggap ada Pemerintah yang siap membantu ketika dihadapkan dengan masalah hidup. “Itu langkah bodoh dan tidak mendidik, bisa dilihat yang akan terjadi ketika bantuan beras itu habis. Apakah warga setempat mau bekerja atau malah kembali meminta bantuan pada Pemerintah, bahkan saya yakin mereka akan kembali memakan gadung,” ujarnya.
Semestinya lanjut Ismail, yang harus dilakukan Pemerintah atas persoalan itu (krisis pangan) adalah mencarikan solusi tepat melalui metode tentang bagaimana memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) di Wilayah tersebut. Bukan langsung tembus pada sistem. Maksudnya, rakyat mesti diajarkan untuk berusaha dan bekerja keras memanfaatkan SDA dan SDM yang ada (metode-sistem). Apalagi, di Kecamatan Langgudu memiliki potensi alam, terutama pada wilayah perairan laut. Ibarat memasak nasi, ada langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum beras menjadi nasi. Begitupun, langkah Pemerintah dalam mengatasi dan mengantisipasi krisis pangan di Dana Mbojo ini, khususnya di Desa Busu, Karampi, Waduruka Kecamatan Langgudu.
“Saya sadar, itu salah satu langkah cepat sebagai bentuk kepedulian Pemerintah terhadap nasib rakyatnya. Mengingat bantuan itu sangat mendesak, ditambah masih banyak stok CBP, tetapi bukan solusi tepat. Menurut saya, yang tepat dilakukan Pemerintah kedepanya adalah mendidik masyarakat dengan tidak memberikan bantuan yang bersifat sesaat tapi berkelanjutan,” tuturnya.
Ia kuatir akan terjadi kecemburuan sosial dikalangan masyarakat atas langkah Pemerintah yang droping beras pada empat Desa tersebut. Masalahnya, masyarakat Desa lain juga membutuhkan bantuan seperti itu, karena di Kabupaten Bima masih banyak masyarakat perdesaan yang mengalami nasib sama. Seperti di Kecamatan Langgudu, masih ada 11 Desa yang juga membutuhkan bantuan tersebut, kondisi yang sama-pun dialami sejumlah Desa di 18 Kecamatan se-Kabupaten Bima.
Artinya sebelum mengambil sikap, Pemerintah harus pro aktif turun lapangan guna mencari tahu pemicu masalah yang sudah dan sedang dialami masyarakat. Apakah, konsumsi gadung sudah menjadi kebiasaan karena diketahui mengandung protein, ataukah memang malas memanfaatkan potensi alam yang ada. Praktisnya, jangan menilai kemiskinan dari satu sudut pandang saja, tetapi harus dari segala aspek kehidupan.
“Masyarakat Langgudu merasa malu ketika dicap miskin, hanya karena mengkosumsi gadung selama tiga bulan. Pemerintah dalam hal ini Eksekutif dan Legislatif tidak asal bunyi (asbun) dalam menyikapi persoalan itu, jangan mentang-mentang punya kapasitas lalu seenaknya mengeluarkan pernyataan. Belum tentu, makan gadung itu miskin, mungkin itu kebiasaan bahkan bisa pula karena prilaku malas,” tandasnya.
Bukankah selama ini sebutnya, Pemerintah sudah berbuat banyak membantu masyarakat Langgudu dengan mendatangkan program baik yang bersumber dari APBN, APBD I maupun APBD II (anggaran murni daerah Kabupaten Bima). Seperti, bantuan mesin Ketinting, Jenset, Pukat, Tali Nilon, bibit rumput laut, bibit jagung, bibit padi, bibit kacang, sampan, Hand Traktor, mesin pompa air dan masih banyak bantuan Pemerintah lainya. Walaupun memperhatikan sekaligus memperjuangkan aspirasi rakyat adalah kewajiban Pemerintah, tapi perlu disadari rakyat (penerima bantuan) berkewajiban menjaga, merawat dan memanfaatkan sebagai salah satu cara untuk sumber kehidupan. “Saya masih ingat waktu Pemerintahan,almarhum Bupati Bima, H.Feri Zulkarnain, ST, sejumlah program berhasil didatangkan untuk masyarakat setempat (Langgudu). Saya tahu persis, karena berjuang dan slalu bersama masyarakat hingga berhasil mendatangkan bantuan,” terangnya.
Pada kesempatan itu, Ismail menitip harapan kepada Eksektuif sebagai pengelola Anggaran dan Legislative sebagai penyambung aspirasi sekaligus lembaga control untuk selalu berada ditengah-tengah rakyat. Hal itu dianggap perlu guna mengetahui kondisi kehidupan yang sudah dan sedang dialami rakyatnya. Sehingga, setiap persoalan tidak dinilai dari satu sisi saja, yang lebih penting tidak gegabah dalam menentukan sikap.
Sebab setiap kebijakan memiliki dampak, lebih-lebih resiko yang akan dialami masyarakat. “Kalau terus dibantu dengan cara instan (menikmati tanpa kerja), rakyat malah akan berpikir mundur kebelakang. Akibatnya, angka kemiskinan makin bertambah, ujung-ujungnya Pemerintah dikritik, disorot dan disalahkan. Saran saya, cari tahu inti sari masalahnya, cermati dan analisa baik2 setiap persoalan, termasuk soal krisis pangan. Agar, tidak gegabah dan asal mengeluarkan pernyataan,” pintahnya. (KS-09)
COMMENTS