Pembangunan di segala bidang di Wilayah Pemerintah Kabupaten Bima yang dinilai belum merata di 191 Desa, itu disebabkan sikap ego sektoral oknum tertentu, baik di lembaga legislative, maupun eksekutif.
Pembangunan di segala bidang di Wilayah Pemerintah Kabupaten Bima yang dinilai belum merata di 191 Desa, itu disebabkan sikap ego sektoral oknum tertentu, baik di lembaga legislative, maupun eksekutif. Makanya, tak heran ketika masyarakat di beberapa Desa yang merasa belum tersentuh pembangunan bereaksi atau memblokade jalan disaat Bupati melakukan kunjungan kerja di tiap Desa.”Demikian dikatakan Ketua Persatuan Indonesia Raya (Perindo) Kabupaten Bima, Rafidin S,Sos Kamis kemarin menanggapi aksi penolakan kehadiran Bupati oleh beberapa oknum warga di Belo Rabu kemarin.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bima ini justeru menilai, penyebab dari tidak meratanya pembangunan itu, akibat ulah oknum pejabat di Pemerintah, juga oknum wakil rakyat yang lebih mementingkan kepentingan secara personal, ketimbang kepentingan rakyat banyak. Misalnya, adanya oknum pejabat yang cenderung membawa pembangunan di Desa kelahirannya, atau oknum dewan yang mementingkan pembangunan di Desa tempat tinggalnya dan di desa-desa yang terdapat banyak suaranya pada saat pileg. Sementara di Kabupaten Bima, masih banyak desa-desa yang belum tersentuh pembangunan. “Yang kami lihat, pembangunan sekarang difokuskan di desa-desa yang menjadi tempat tinggal oknum pejabat dan oknum anggota DPRD Kabupaten Bima, sementara desa lain tidak tersentuh pembangunan, apalagi di desa tersebut oknum anggota DPRD tidak mendapatkan suara,” tuturnya.
Selain itu, program pembangunan yang diusulkan oleh RT atau kepala Desa bersama masyarakat saat musrembang Desa, tidak diusulkan dalam pembahasan anggaran. Justeru yang diuslkan itu, berdasarkan keinginan dan kepentingan oknum pejabat dan oknum anggota DPRD. Parahnya lagi, bisa muncul kegiatan yang tidak direncanakan sama sekali dari tingkat bawah, disaat persetujuan dewan atau panggar eksekutif dan legislative. Artinya, dalam persoalan itu, bukan Bupati secara pribadi yang harus disorot oleh public, tapi juga legislative harus menjadi sasaran kritik. “Percuma dong, adanya musrembang jika tidak diakomodir melalui program pembangunan. Anggota DPR jangan hanya mengkritik saja, apa yang mereka lakukan sebagai wakil rakyat. Rakyat kabupaten Bima itu banyak, dan bukan hanya di desa atau dapilnya saja, tapi di seluruh desa yang ada,” pintanya.
Pimred Koran Stabilitas ini menyarangkan, agar kebiasaan buruk oknum pejabat dan oknum wakil rakyat, yang suka nyelonong memasukan anggaran disaat pembahasan anggaran agar tidak lagi terjadi. Masalahnya, akibat ulah oknum tertentu, kepentingan rakyat terabaikan. Maksudnya, jika tidak ingin melihat rakyat melakukan demonstrasi, memblokade jalan, atau perang kampung, maka berilah porsi pembangunan yang merasa di seluruh Desa di Kabupaten Bima.”Kasihan desa-desa terpencil yang belum menikmati pembangunan itu. Jangan karena tarik ulur kepentingan antara oknum wakil rakyat dengan oknum pejabat, imbasnya rakyat banyak,”sarannya.
Dicontohkannya, ketika warga Belo Rabu kemarin menghadang acara BBGRM Bupati Bima, Drs.H.Syafrudin HM Nur, M.Pd. Setelah dilakukan investigasi lapangan, beberapa warga di Desa yang berbeda di Kecamatan Belo menyebutkan, Tahun 2014 ini banyak pembangunan yang masuk di Wilayah Desa Cenggu, tempat kelahirannya Sekda Bima Drs.H.Taufik.”Nah, hal-hal seperti ini menjadi pemicu di tengah masyarakat itu, karena masih adanya oknum pejabat yang menggunakan kewenangan dan kekuasaan demi kepentingan pribadi, kelompok dan pihak tertentu,”ungkapnya.
Menurut Ketua LSM Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Cabang Bima, Ihram Sulaiman, pembangunan yang tidak merata juga disebabkan oleh sikap pemerintah yang sengaja memelihara pejabat yang bermasalah dan mempercayakannya dengan memberikan jabatan. Padahal oknum pejabat itu, lebih memikirkan kepentingan pribadinya ketimbang kepentingan masayarakat dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. “Karena ada kepentingan, oknum pejabat bisa menggiring pembangunan ke lokasi lain, yang penting bisa menguntungkan dirinya, meskipun masyarakat jadi korbanya,” terangnya.
Berdasarkan pantauan Pers dan LSM, masih banyak desa-desa yang tidak tersentuh dengan pembangunan, sementara beberapa desa yang menjadi tempat tinggal oknum pejabat dan oknum anggota DPRD kebanjiran pembangunan. Hal tersebut perlu dirubah, agar masyarakat bisa damai dan sejahtera. “Jangan heran jika masyarakat menolak kehadiran kepada daerah atau anggota DPRD, karena mereka kecawa dengan sikap pemerintah yang tidak memberikan pembangunan yang merata,” ujar pria yang mengaku mirip dengan Jokowi itu. (KS-02)
Selain itu, program pembangunan yang diusulkan oleh RT atau kepala Desa bersama masyarakat saat musrembang Desa, tidak diusulkan dalam pembahasan anggaran. Justeru yang diuslkan itu, berdasarkan keinginan dan kepentingan oknum pejabat dan oknum anggota DPRD. Parahnya lagi, bisa muncul kegiatan yang tidak direncanakan sama sekali dari tingkat bawah, disaat persetujuan dewan atau panggar eksekutif dan legislative. Artinya, dalam persoalan itu, bukan Bupati secara pribadi yang harus disorot oleh public, tapi juga legislative harus menjadi sasaran kritik. “Percuma dong, adanya musrembang jika tidak diakomodir melalui program pembangunan. Anggota DPR jangan hanya mengkritik saja, apa yang mereka lakukan sebagai wakil rakyat. Rakyat kabupaten Bima itu banyak, dan bukan hanya di desa atau dapilnya saja, tapi di seluruh desa yang ada,” pintanya.
Pimred Koran Stabilitas ini menyarangkan, agar kebiasaan buruk oknum pejabat dan oknum wakil rakyat, yang suka nyelonong memasukan anggaran disaat pembahasan anggaran agar tidak lagi terjadi. Masalahnya, akibat ulah oknum tertentu, kepentingan rakyat terabaikan. Maksudnya, jika tidak ingin melihat rakyat melakukan demonstrasi, memblokade jalan, atau perang kampung, maka berilah porsi pembangunan yang merasa di seluruh Desa di Kabupaten Bima.”Kasihan desa-desa terpencil yang belum menikmati pembangunan itu. Jangan karena tarik ulur kepentingan antara oknum wakil rakyat dengan oknum pejabat, imbasnya rakyat banyak,”sarannya.
Dicontohkannya, ketika warga Belo Rabu kemarin menghadang acara BBGRM Bupati Bima, Drs.H.Syafrudin HM Nur, M.Pd. Setelah dilakukan investigasi lapangan, beberapa warga di Desa yang berbeda di Kecamatan Belo menyebutkan, Tahun 2014 ini banyak pembangunan yang masuk di Wilayah Desa Cenggu, tempat kelahirannya Sekda Bima Drs.H.Taufik.”Nah, hal-hal seperti ini menjadi pemicu di tengah masyarakat itu, karena masih adanya oknum pejabat yang menggunakan kewenangan dan kekuasaan demi kepentingan pribadi, kelompok dan pihak tertentu,”ungkapnya.
Menurut Ketua LSM Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Cabang Bima, Ihram Sulaiman, pembangunan yang tidak merata juga disebabkan oleh sikap pemerintah yang sengaja memelihara pejabat yang bermasalah dan mempercayakannya dengan memberikan jabatan. Padahal oknum pejabat itu, lebih memikirkan kepentingan pribadinya ketimbang kepentingan masayarakat dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. “Karena ada kepentingan, oknum pejabat bisa menggiring pembangunan ke lokasi lain, yang penting bisa menguntungkan dirinya, meskipun masyarakat jadi korbanya,” terangnya.
Berdasarkan pantauan Pers dan LSM, masih banyak desa-desa yang tidak tersentuh dengan pembangunan, sementara beberapa desa yang menjadi tempat tinggal oknum pejabat dan oknum anggota DPRD kebanjiran pembangunan. Hal tersebut perlu dirubah, agar masyarakat bisa damai dan sejahtera. “Jangan heran jika masyarakat menolak kehadiran kepada daerah atau anggota DPRD, karena mereka kecawa dengan sikap pemerintah yang tidak memberikan pembangunan yang merata,” ujar pria yang mengaku mirip dengan Jokowi itu. (KS-02)
COMMENTS