Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Dompu terus melakukan terobosan guna mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK tahun 2015 ini.
Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Dompu terus melakukan terobosan guna mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK tahun 2015 ini. Salah satu terobosan yang tengah dilakukan yakni penataan aset bergerak dan tidak bergerak disektor pendidikan. Terobosan itu diberlakukan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) kepada sekolah di wilayah Kabupaten Dompu melalui kegiatan sosialisasi penataan asset pada jenjang sekolah dasar (SD) sampai SMU di kantor Dinas Dikpora, beberapa hari lalu.
Bupati Dompu, Drs. H Bambang M Yasin, dalam sambutannya meminta kepada kepala sekolah dan guru agar bekerjasama mendata seluruh aset bergerak dan tidak bergerak dimasing-masing sekolah. ”Pendataan asset harus dikumpulkan sebelum tanggal 5 November 2014,” perintahnya.
Menurutnya, penertiban aset penting bagi daerah selain untuk mendapatkan opini WTP dari BPK RI. Selain itu agar Pemerintah Pusat dapat menggelontorkan anggaran ke daerah. Untuk itu, diminta kepada kepala sekolah dan guru membantu Pemda guna penertiban aset bergerak dan tidak bergerak dimaksud. ”Pusat tidak akan menggelontorkan anggaran, jika anggaran yang sebelumnya tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaanya,” tuturnya.
Kabid Aset Dinas PPKAD Dompu, Ir Armansyah M.Si mengaku pihaknya mencatat ada puluhan aset Pemda seperti motor yang dipergunakan tidak sebagaimana mestinya. Padahal masih banyak pegawai yang membutuhkannya. ”Banyak laporan, jika motor dinas dipakai anak-anak kesekolah ketimbang dipakai orang tuanya untuk keperluan dinas ke kantor,” ungkapnya.
Selain itu katanya, beberapa unit motor dinas yang tidak lagi dipakai dan telah ditarik, oleh PPKAD diberikan untuk kegiatan praktek sekolah kejuruan. ”Belum lama ini, PPKAD Dompu telah memberikan satu unit motor yang sudah rusak untuk dipakai kegiatan praktek sekolah kejuruan di Kecamatan Kempo,” tandasnya. (KS/10)
Bupati Dompu, Drs. H Bambang M Yasin, dalam sambutannya meminta kepada kepala sekolah dan guru agar bekerjasama mendata seluruh aset bergerak dan tidak bergerak dimasing-masing sekolah. ”Pendataan asset harus dikumpulkan sebelum tanggal 5 November 2014,” perintahnya.
Menurutnya, penertiban aset penting bagi daerah selain untuk mendapatkan opini WTP dari BPK RI. Selain itu agar Pemerintah Pusat dapat menggelontorkan anggaran ke daerah. Untuk itu, diminta kepada kepala sekolah dan guru membantu Pemda guna penertiban aset bergerak dan tidak bergerak dimaksud. ”Pusat tidak akan menggelontorkan anggaran, jika anggaran yang sebelumnya tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaanya,” tuturnya.
Kabid Aset Dinas PPKAD Dompu, Ir Armansyah M.Si mengaku pihaknya mencatat ada puluhan aset Pemda seperti motor yang dipergunakan tidak sebagaimana mestinya. Padahal masih banyak pegawai yang membutuhkannya. ”Banyak laporan, jika motor dinas dipakai anak-anak kesekolah ketimbang dipakai orang tuanya untuk keperluan dinas ke kantor,” ungkapnya.
Selain itu katanya, beberapa unit motor dinas yang tidak lagi dipakai dan telah ditarik, oleh PPKAD diberikan untuk kegiatan praktek sekolah kejuruan. ”Belum lama ini, PPKAD Dompu telah memberikan satu unit motor yang sudah rusak untuk dipakai kegiatan praktek sekolah kejuruan di Kecamatan Kempo,” tandasnya. (KS/10)
COMMENTS