Lembaga Masyarakat Anti Korupsi (LMAK), mendesak Dinas Dikpora Kabupaten Dompu agar meningkatkan pengawasan dan pengontrolan terhadap pengelolaan semua Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di Dompu
Lembaga Masyarakat Anti Korupsi (LMAK), mendesak Dinas Dikpora Kabupaten Dompu agar meningkatkan pengawasan dan pengontrolan terhadap pengelolaan semua Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di Dompu. Pasalnya, hasil investigasi LSM itu terdapat sejumlah PKBM yang diduga tidak serius menjalankan kinerjanya.
Ketua LMAK Dompu, Arifin mengatakan, beberapa PKBM yang ada di Dompu, selama ini tetap mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah pusat untuk pelaksanaan kegiatan tersebut senilai puluhan juta rupiah masing-masing PKBM. Namun, dari hasil investigasi terdapat sejumlah PKBM yang diketahui tidak serius dalam menjalankan kegiatan-kegiatan tersebut.
”Dalam pengunaan anggaran itu seharusnya PKBM menjalankan kegiatan selama 1 Tahun, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam program tersebut. Namun, ternyata dari hasil temuan kami kegiatan tersebut tidak dijalankan selama 1 Tahun, melainkan hanya berjalan beberapa bulan saja,” ungkapnya usai pertemuan dan dialog bersama Dinas Dikpora dan Puluhan PKBM yang berlangsung Jumat (30/10) kemarin di aula Kantor Dinas Dikpora Dompu.
Atas dasar itulah pihaknya mendesak dinas setempat ini melaui Bidang PLS, untuk meningkatkan pengawasan dan pengotrolan terhadap kinerja PKBM di Dompu. Sebab selama ini, pihaknya menilai lintas pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh pihak Dinas Dikpora Dompu baru mencapai 20 Porsen saja. ”Kalau memang pelaksanaan itu maksimal, tentu tidak akan terjadi temuan-temua kami di lapangan. Maka itu, kami minta kepada pihak dinas terkait, untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap PKBM-PKBM tersebut,” ujarnya.
Disinggung, soal dugaan PKBM di wilayah Dompu yang diduga menggelapkan anggaran bantuan dana, Arifin mengaku, dari hasil investigasi memang terdapat beberapa PKBM yang diduga menggelapkan anggaran tersebut. ”Menurut versi kami dari hasil investigasi, tentu dugaan-dugaan penyalagunaan anggaran tersebut jelas ada dalam internal PKBM dan saya siap akan mempertanggung jawabkan secara hukum kalau hal ini saya agendakan dalam penanganan Hukum,” ungkapnya.
Diakuinya, dari hasil investigasi selama ini pihaknya sudah mengantogi nama-nama PKBM yang diduga tidak mematuhi Juklak, Juknis dan pedoman umum. Padahal menurunya, tidak boleh terus mendapatkan bantuan dana sebelum dilakukan pegawasan dan evaluasi kembali terhadap PKBM tersebut oleh pihak Dinas tekait. Sehingga, dasar itulah yang menjadi acuan pihaknya untuk menyarankan pihak Dinas Dikpora Dompu, agar segera bertindak guna melakukan pengawasan dan fungsi kontrol terhadap penggunaan dana bantuan tersebut.
Dia menambahkan, kalaupun sejumlah PKBM itui terus mendapatkan dana bantuan (kucuran dana), dirinya menduga ada indikasi permainan (konspirasi) antara pengelolaan PKBM dengan Dinas Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Sehingga, Dinas Kabupaten seakan-akan tidak berdaya. Padahal, mereka harus sadar dalam juklak-juknis penggunaan anggaran oleh PKBM tersebut. “Perlu peran pengawasan dan evaluasi oleh pihak dinas terkait. Sebab, tidak mungkin PKBM bisa mendapatkan anggaran terus menerus kalau tidak diamini oleh pihak Dinas Kabupaten terkait,” tandasnya. (KS-10)
Ketua LMAK Dompu, Arifin mengatakan, beberapa PKBM yang ada di Dompu, selama ini tetap mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah pusat untuk pelaksanaan kegiatan tersebut senilai puluhan juta rupiah masing-masing PKBM. Namun, dari hasil investigasi terdapat sejumlah PKBM yang diketahui tidak serius dalam menjalankan kegiatan-kegiatan tersebut.
”Dalam pengunaan anggaran itu seharusnya PKBM menjalankan kegiatan selama 1 Tahun, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam program tersebut. Namun, ternyata dari hasil temuan kami kegiatan tersebut tidak dijalankan selama 1 Tahun, melainkan hanya berjalan beberapa bulan saja,” ungkapnya usai pertemuan dan dialog bersama Dinas Dikpora dan Puluhan PKBM yang berlangsung Jumat (30/10) kemarin di aula Kantor Dinas Dikpora Dompu.
Atas dasar itulah pihaknya mendesak dinas setempat ini melaui Bidang PLS, untuk meningkatkan pengawasan dan pengotrolan terhadap kinerja PKBM di Dompu. Sebab selama ini, pihaknya menilai lintas pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh pihak Dinas Dikpora Dompu baru mencapai 20 Porsen saja. ”Kalau memang pelaksanaan itu maksimal, tentu tidak akan terjadi temuan-temua kami di lapangan. Maka itu, kami minta kepada pihak dinas terkait, untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap PKBM-PKBM tersebut,” ujarnya.
Disinggung, soal dugaan PKBM di wilayah Dompu yang diduga menggelapkan anggaran bantuan dana, Arifin mengaku, dari hasil investigasi memang terdapat beberapa PKBM yang diduga menggelapkan anggaran tersebut. ”Menurut versi kami dari hasil investigasi, tentu dugaan-dugaan penyalagunaan anggaran tersebut jelas ada dalam internal PKBM dan saya siap akan mempertanggung jawabkan secara hukum kalau hal ini saya agendakan dalam penanganan Hukum,” ungkapnya.
Diakuinya, dari hasil investigasi selama ini pihaknya sudah mengantogi nama-nama PKBM yang diduga tidak mematuhi Juklak, Juknis dan pedoman umum. Padahal menurunya, tidak boleh terus mendapatkan bantuan dana sebelum dilakukan pegawasan dan evaluasi kembali terhadap PKBM tersebut oleh pihak Dinas tekait. Sehingga, dasar itulah yang menjadi acuan pihaknya untuk menyarankan pihak Dinas Dikpora Dompu, agar segera bertindak guna melakukan pengawasan dan fungsi kontrol terhadap penggunaan dana bantuan tersebut.
Dia menambahkan, kalaupun sejumlah PKBM itui terus mendapatkan dana bantuan (kucuran dana), dirinya menduga ada indikasi permainan (konspirasi) antara pengelolaan PKBM dengan Dinas Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Sehingga, Dinas Kabupaten seakan-akan tidak berdaya. Padahal, mereka harus sadar dalam juklak-juknis penggunaan anggaran oleh PKBM tersebut. “Perlu peran pengawasan dan evaluasi oleh pihak dinas terkait. Sebab, tidak mungkin PKBM bisa mendapatkan anggaran terus menerus kalau tidak diamini oleh pihak Dinas Kabupaten terkait,” tandasnya. (KS-10)
COMMENTS