Beberapa Tahun lalu, Pemerintah Kabupaten (Pmkab) Bima mengalokasikan anggaran Miliaran Rupiah untuk pembangunan Gedung Serba Guna (GSG)
Beberapa Tahun lalu, Pemerintah Kabupaten (Pmkab) Bima mengalokasikan anggaran Miliaran Rupiah untuk pembangunan Gedung Serba Guna (GSG) yang berlokasi di Lapangan Kara Kecamatan Bolo. Harapanya, bangunan itu dapat dimanfaatkan untuk kegiatan Pemerintah dan masyarakat. Sehingga, dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun harapan itu seolah jauh api dan panggang, karena sejak difungsikanya GSG yang menghabiskan APBD II tersebut, belum ada keuntungan untuk pendapatan Daerah. Pemicunya, warga Bolo pada umumnya lebih memilih menggunakan GSG milik swasta ketimbang gedung yang dibangun diatas lapangan kebanggaan masyarakat Bolo.
Alasannya, kekurangan fasilitas seperti kursi, perlengkapan pelaminan dan segala macam keperluan untuk kegiatan kemasyarakatan. Sehingga, masyarakat lebih cenderung menggunakan gedung milik swasta, meski biaya sewa lebih besar ketimbang gedung milik Pemkab Bima. “Gedung swasta lebih diminati ketimbang milik pemerintah. Karena fasilitasnya lengkap dan tidak terlalu merepotkan,” kata Camat Bolo, Muh. Din, S.Sos kepada Koran Stabilitas beberapa hari lalu.
Karenanya, Muh. Din mengusulkan agar gedung yang sempat mendapat penolakan element masyarakat dan Mahasiswa tersebut dipihak ketigakan. Sehingga, dapat dimanfaatkan sekaligus menguntungkan untuk penambahan PAD. “Daripada tidak berfungsi dan tidak ada pemasukan untuk PAD, lebih baik gedung itu dipihak ketigakan. Karenanya, saya sebagai Camat akan mengusulkan pada Bupati agar gedung itu diserahkan pada rekanan melalui proses tende,” pintanya.
Usulan itu dianggap perlu mendapat respon positif Bupati Bima, mengingat pemasukan PAD gedung ini (GSG Bolo) nihil. Berbeda dengan PAD yang diperoleh dari gedung milik Pemkab di Kecamatan lain, seperti Woha, Wawo dan Sape. “Mudah-mudahan usulan saya diterima baik oleh Bupati, sehingga ada hasil untuk pendapatan daerah,” harapnya. (KS-09)
Namun harapan itu seolah jauh api dan panggang, karena sejak difungsikanya GSG yang menghabiskan APBD II tersebut, belum ada keuntungan untuk pendapatan Daerah. Pemicunya, warga Bolo pada umumnya lebih memilih menggunakan GSG milik swasta ketimbang gedung yang dibangun diatas lapangan kebanggaan masyarakat Bolo.
Alasannya, kekurangan fasilitas seperti kursi, perlengkapan pelaminan dan segala macam keperluan untuk kegiatan kemasyarakatan. Sehingga, masyarakat lebih cenderung menggunakan gedung milik swasta, meski biaya sewa lebih besar ketimbang gedung milik Pemkab Bima. “Gedung swasta lebih diminati ketimbang milik pemerintah. Karena fasilitasnya lengkap dan tidak terlalu merepotkan,” kata Camat Bolo, Muh. Din, S.Sos kepada Koran Stabilitas beberapa hari lalu.
Karenanya, Muh. Din mengusulkan agar gedung yang sempat mendapat penolakan element masyarakat dan Mahasiswa tersebut dipihak ketigakan. Sehingga, dapat dimanfaatkan sekaligus menguntungkan untuk penambahan PAD. “Daripada tidak berfungsi dan tidak ada pemasukan untuk PAD, lebih baik gedung itu dipihak ketigakan. Karenanya, saya sebagai Camat akan mengusulkan pada Bupati agar gedung itu diserahkan pada rekanan melalui proses tende,” pintanya.
Usulan itu dianggap perlu mendapat respon positif Bupati Bima, mengingat pemasukan PAD gedung ini (GSG Bolo) nihil. Berbeda dengan PAD yang diperoleh dari gedung milik Pemkab di Kecamatan lain, seperti Woha, Wawo dan Sape. “Mudah-mudahan usulan saya diterima baik oleh Bupati, sehingga ada hasil untuk pendapatan daerah,” harapnya. (KS-09)
COMMENTS