Pembangunan bendungan (Dam) dan iringasi di Desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima senilai Rp.6Milyar Tahun 2013 lalu
Pembangunan bendungan (Dam) dan iringasi di Desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima senilai Rp.6Milyar Tahun 2013 lalu, diduga kuat terjadi penyimpangan, bahkan kondisi fisik proyek tersebut saat ini dalam keadaan memprihatinkan. Selain adanya dugaan korupsi, proyek tersebut, juga bermasalah pada lokasi yang dipindahkan secara sepihak oleh kontraktor pelaksana dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I.
Melihat dugaan penyimpangan tersebut, salah satu pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melaporkan masalah pekerjaan proyek itu ke pihak Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Sat Reskrim Polres Bima Kota, laporannya masuk tanggal 10 November lalu oleh Forum Komunikasi Masyarakat Sape (FKMS).
Ketua FKMSP, Ridwan, S. Pdi yang saat ditemui di Gunung Dua Polres Bima Kota Senin (17/11) pagi menyebutkan, laporan tersebut telah diserahkan ke Penyidik serta sejumlah bukti-bukti awal. Sesuai dengan isi laporan, Ridwan menguraikan jika awalnya anggaran bendungan tersebut diajukan oleh enam Kepala Desa di Kecamatan Sape yakni Kades Parangina, Rai Oi, Rasa Bou, Na’e, Naru dan Naru Timur pada tahun 2013 lalu.”Dalam proposal tersebut, para Kades itu mengajukan anggaran untuk membangun bendungan dan irigasi yang lebih familiar disebut bendungan dan irigasi Ama Baina ini sebesar Rp. 4,5 Miliar lebih,”sebutnya.
Namun permasalahannya, berdasarkan informasi yang dihimpun melalui internet, bahwa proyek megah itu dialokasikan melalui ABPN sebesar Rp. 6 Miliar bukan Rp.4,5 Miliar lebih. Sehingga, pihaknya menduga telah terjadi kerugian Negara sebesar Rp. 1,5 Miliar. Sebagai gambaran, bendungan yang ada saat ini seluas 8 kali 12 meter dengan tinggi 1 meter. Padahal, masyarakat sangat menginginkan hadirnya Dam guna menampung air hujan. Sehingga pada saat musim kemarau, petani Kecamatan Sape khususnya warga enam Desa itu tidak kesulitan air untuk irigasi. ”Apalagi, sebelum pemilihan legislatif 2014 lalu. Ketua DPD Prof. Dr. Farouk Muhammad pernah menyebutkan, jika nilai yang diusulkan sebesar Rp. 35 Miliar, karena Dam yang dibangun sekelas Dam Pela Parado,”jelasnya.
Belakangan lanjutnya, dari bendungan yang dibangun tersebut rupanya tak menghasilkan manfaat. Hingga kemarin, berdasarkan pantauan FKSMP tak satu tetes air pun yang mengalir. Hal ini, juga diduga adanya pengalihan secara sepihak lokasi oleh kontraktor pelaksana. Sesuai dengan perintah pusat, lokasi pembangunan di kawasan (so) Ama Baina, namun oleh kontraktor dialihkan ke Kawasan Merau. Untuk itu, berdasarkan data-data yang telah dan keterangan yang dihimpun termasuk juga saat didampingi oleh para kades, pihaknya menduga telah terjadi penyimpangan baik dari segi kerugian negara maupun lokasi proyek. ”Tidak hanya kontraktor, pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I juga diduga ikut terlibat,”tudingnya.
Untuk itu, yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan ini. Pihaknya telah melaporkan pihak-pihak terkait ke penyidik Polres Bima Kota. Tiga pihak tersebut, masing-masing PT. Tri Perkasa Aminindah yang beralamat di Surabaya selaku terlapor I. Kepala Balai Sungai (BWS) Nusa Tenggara I yang beralamat di Kota Mataram NTB sebagai terlapor II dan CV. Wira Karya yang beralamat di Kota Bima selaku terlapor III.
Tidak hanya melaporkan, melalui surat tembusan, Ridwan juga meminta agar anggota DPR RI asal NTB, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk segera turun melakukan peninjuan kembali serta membahas masalah pelaksanaan proyek dimaksud. Dari rujukan data tersebut, kami juga meminta kedua lembaga Negara ini menggangarkan kembali anggaran guna menindaklanjuti bendungan dan irigasi Ama Baina yang dianggap gagal. ”Laporan kami ini, telah kami tembuskan ke KPK, Mabes Polri maupun instansi terkait yang ada di Indonesia ini,”ujarnya.
Dalam proses penyelidikan kasus ini, ia meminta kepada pihak Polres Bima Kota agar tidak main-main menanganinya. Ini anggaran yang sangat besar, jadi Polisi sebagai aparat penegak hukum harus mengungkapnya.”Secepatnya tolong kasus ini diungkap,”pintanya.
Baba Seng yang dikonfirmasi fia HP Selasa (18/11) siang mengatakan, kalaupun pekerjaan itu telah dilaporkan ke Polisi silahkan saja. Tapi dengan catatan, yang melaporkan itu harus mempunyai bukti ontentik.”Kalau tidak terbukti, saya akan lapor balik,”katanya singkat. Sementara itu, Kapolres Bima Kota melalui Kasat Reskrim AKP. Wendi Oktariansyah, S. Ik yang dikonfirmasi, membenarkan adanya laporan tersebut. Saat ini, pihaknya tengah melakukan Penyelidikan untuk mengumpulkan data dan keterangan atas laporan itu.”Kita sedang selidiki,”ujarnya singkat.(KS-05)
Ketua FKMSP, Ridwan, S. Pdi yang saat ditemui di Gunung Dua Polres Bima Kota Senin (17/11) pagi menyebutkan, laporan tersebut telah diserahkan ke Penyidik serta sejumlah bukti-bukti awal. Sesuai dengan isi laporan, Ridwan menguraikan jika awalnya anggaran bendungan tersebut diajukan oleh enam Kepala Desa di Kecamatan Sape yakni Kades Parangina, Rai Oi, Rasa Bou, Na’e, Naru dan Naru Timur pada tahun 2013 lalu.”Dalam proposal tersebut, para Kades itu mengajukan anggaran untuk membangun bendungan dan irigasi yang lebih familiar disebut bendungan dan irigasi Ama Baina ini sebesar Rp. 4,5 Miliar lebih,”sebutnya.
Namun permasalahannya, berdasarkan informasi yang dihimpun melalui internet, bahwa proyek megah itu dialokasikan melalui ABPN sebesar Rp. 6 Miliar bukan Rp.4,5 Miliar lebih. Sehingga, pihaknya menduga telah terjadi kerugian Negara sebesar Rp. 1,5 Miliar. Sebagai gambaran, bendungan yang ada saat ini seluas 8 kali 12 meter dengan tinggi 1 meter. Padahal, masyarakat sangat menginginkan hadirnya Dam guna menampung air hujan. Sehingga pada saat musim kemarau, petani Kecamatan Sape khususnya warga enam Desa itu tidak kesulitan air untuk irigasi. ”Apalagi, sebelum pemilihan legislatif 2014 lalu. Ketua DPD Prof. Dr. Farouk Muhammad pernah menyebutkan, jika nilai yang diusulkan sebesar Rp. 35 Miliar, karena Dam yang dibangun sekelas Dam Pela Parado,”jelasnya.
Belakangan lanjutnya, dari bendungan yang dibangun tersebut rupanya tak menghasilkan manfaat. Hingga kemarin, berdasarkan pantauan FKSMP tak satu tetes air pun yang mengalir. Hal ini, juga diduga adanya pengalihan secara sepihak lokasi oleh kontraktor pelaksana. Sesuai dengan perintah pusat, lokasi pembangunan di kawasan (so) Ama Baina, namun oleh kontraktor dialihkan ke Kawasan Merau. Untuk itu, berdasarkan data-data yang telah dan keterangan yang dihimpun termasuk juga saat didampingi oleh para kades, pihaknya menduga telah terjadi penyimpangan baik dari segi kerugian negara maupun lokasi proyek. ”Tidak hanya kontraktor, pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I juga diduga ikut terlibat,”tudingnya.
Untuk itu, yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan ini. Pihaknya telah melaporkan pihak-pihak terkait ke penyidik Polres Bima Kota. Tiga pihak tersebut, masing-masing PT. Tri Perkasa Aminindah yang beralamat di Surabaya selaku terlapor I. Kepala Balai Sungai (BWS) Nusa Tenggara I yang beralamat di Kota Mataram NTB sebagai terlapor II dan CV. Wira Karya yang beralamat di Kota Bima selaku terlapor III.
Tidak hanya melaporkan, melalui surat tembusan, Ridwan juga meminta agar anggota DPR RI asal NTB, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk segera turun melakukan peninjuan kembali serta membahas masalah pelaksanaan proyek dimaksud. Dari rujukan data tersebut, kami juga meminta kedua lembaga Negara ini menggangarkan kembali anggaran guna menindaklanjuti bendungan dan irigasi Ama Baina yang dianggap gagal. ”Laporan kami ini, telah kami tembuskan ke KPK, Mabes Polri maupun instansi terkait yang ada di Indonesia ini,”ujarnya.
Dalam proses penyelidikan kasus ini, ia meminta kepada pihak Polres Bima Kota agar tidak main-main menanganinya. Ini anggaran yang sangat besar, jadi Polisi sebagai aparat penegak hukum harus mengungkapnya.”Secepatnya tolong kasus ini diungkap,”pintanya.
Baba Seng yang dikonfirmasi fia HP Selasa (18/11) siang mengatakan, kalaupun pekerjaan itu telah dilaporkan ke Polisi silahkan saja. Tapi dengan catatan, yang melaporkan itu harus mempunyai bukti ontentik.”Kalau tidak terbukti, saya akan lapor balik,”katanya singkat. Sementara itu, Kapolres Bima Kota melalui Kasat Reskrim AKP. Wendi Oktariansyah, S. Ik yang dikonfirmasi, membenarkan adanya laporan tersebut. Saat ini, pihaknya tengah melakukan Penyelidikan untuk mengumpulkan data dan keterangan atas laporan itu.”Kita sedang selidiki,”ujarnya singkat.(KS-05)
COMMENTS